Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si
Gedung A Lt. 2 Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Biografi
Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (lahir di Mojokerto, 17 Juli 1969) adalah Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Indonesia Maju Joko - Ma'ruf Amin periode 2019-2024 [1]. Sebelumnya dia berprofesi sebagai politisi Indonesia dengan duduk sebagai anggota DPR-RI pada 1999 sampai 2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Jawa Timur untuk daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto. Ida Fauziah ditugaskan sebagai Ketua Komisi VIII yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. Ia merupakan pendiri dan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen. Ida Fauziah juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU.
Pendidikan
Pendidikan
· SMP Islam Walisongo 1 (Kedung maling)
· MAN Tambak Beras Jombang 1989
· S 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya 1993
· Universitas Satyagama Ilmu Pemerintahan
· S3 Bidang Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN
Karir
· Guru di MAPK Jombang 1994-1999
· Guru SMU Khadijah Surabaya 1997-1999
· Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama 2010-sekarang
· Sekretaris LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPP Partai Kebangkitan Bangsa 2002-2007
· Ketua PPKB (Partai Kebangkitan Bangsa|Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa) 2002-2007
· Anggota Lembaga Advokasi Perempuan PP Fatayat NU 2000-2004
· Ketua Umum PP Fatayat NU 2010-sekarang
· Anggota Forum Parlemen 2002-2007
· Ketua Kaukus Perempuan Parlemen 2002-2007
· Dewan Pembina Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Timur 2000-2004
· Wakil Ketua LSM NU (Lembaga Sosial Mabarot NU) Jawa Timur 1999-2001
· Wakil Ketua KNPI Kabupaten Mojokerto 1999-2001
· Anggota DPR RI
· Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
· Wakil Ketua Badan Legislasi dan anggota Komisi II DPR
· Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (unduh)
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (unduh)