undefined
Rabu, 20 Mei 2020

Menaker Ida: Posko THR Kemnaker Terima 422 Pengaduan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan berdasarkan laporan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan sejak 11-18 Mei 2020, telah diterima sebanyak 422 pengaduan terkait pembayaran THR dan 313 konsultasi THR. Dari total 735 pengaduan dan konsulasi tersebut, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

 

“Posko THR ini telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pengaduan THR. Semua telah kita tindaklanjuti,”kata Menaker Ida usai penyerahan bantuan sembako kepada perwakilan serikat pekerja/buruh dan pegawai Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

 

Berdasarkan laporan kriteria pengaduan THR, yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan ada 326 pengaduan, sedangkan yang tidak mampu membayar ada 274. Rincian 274 yang tidak mampu bayar THR itu terdiri dari 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR.

 

Menaker Ida memastikan setiap pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

 

“Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartite yang melibatkan pekerja dan pengusaha sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat,”kata Ida.

 

Proses dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

 

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Menteri Ida menegaskan terdapat sanksi administratif berupa  sanksi teguran tertulis dan  sanksi pembatasan kegiatan usaha.

 

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," katanya.

 

Biro Humas Kemnaker 

Tags
4 Komentar
Anda harus login terlebih dahulu jika ingin memberikan komentar. Login sekarang
5 days ago
Kepada yth ibu kemnaker RI: tlg di tindak lanjuti Bu laporan sy ini,,saya Hidayat karyawan PT.lth internasional,,sampai saat ini sy belum terima uang THR Bu,,dan gaji pun SDH 5 bulan gantung Bu! Tlg segera ibu kemnaker masalah ini di tindak lanjuti Bu.
0
0
Rabu, 20 Mei 2020
Mudah mudahan kami karyawan/karyawati PDAM Tirta Ayumi kota Padang Sidimpuan Segera mendapatkan keadilan di tengah pandemi covid 19,Saya memohon sekali lagi perhatian Ibu menteri untuk segera menolong kami atas perbuatan pihak direksi yang berbuat semena mena....Assalamualaikum w.w
0
0
5 days ago
Amin...
0
0
Rabu, 20 Mei 2020
Saya bekerja di PDAM Tirta Ayumi kota Padang Sidimpuan Sumatra Utara,Sudah 1 tahun gaji kami selalu di cicil setiap bulannya,terkait THR cuma di berikan 30% dari yang sudah di janjikan oleh pimpinan tanpa ada kesepakatan pimpinan dengan karyawan.....Saya mohon kepada Ibu untuk segera menindak Pimpinan kami,padahal perusahaan kami adalah milik pemko setempat...Terima kasih
0
0
Rabu, 20 Mei 2020
Saya dari tempat kerja saya sampai saat ini belum menerima THR bu, dan sampai saat ini saya masih karyawan di tempat kerja saya belum ada PHK dari tempat kerja saya sampai saat ini,tolong di bantu bu,
0
0

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia

Telp: 021-5255733
Call Center: 021-50816000
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia © 2018 • Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.