undefined
Rabu, 28 Oktober 2020

Menaker Ida Jelaskan Alasan Penerbitan SE Upah Minimum 2021

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan alasan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19.

Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II yang tumbuh minus 5,32 persen. Kemudian berdasarkan data analisis dari hasil survei dampak covid-19 terhadap pelaku usaha yang ditemukan oleh BPS, terdapat 82, 85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Di mana 53,17 persen usaha menengah dan besar dan 62,21 persen Usaha Mikro dan Kecil mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

“Ini beberapa survei yang menjadi latar belakang kenapa dikeluarkan SE tersebut. Jadi intinya sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum yang berlaku saat ini,” kata Menaker Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).


Kemudian, kondisi tersebut telah dibicarakan dalam forum yang ada di Dewan Pengupahan Nasional (Depennas) yang terdiri atas Tripartit yaitu unsur pemerintah, serikat pekerja/ buruh, dan pengusaha. Di forum itu telah dilakukan diskusi secara mendalam.

“Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Depenas,” ucapnya.

Menurutnya, tidak naiknya upah minimum bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi gaji/upah, kartu prakerja, dan berbagai bantuan lainnya.

“Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada. Dan saya melihat sendiri temen-temen pekerja kita merasa terbantu dengan adanya subsidi gaji/upah dari pemerintah,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa dana untuk bantuan subsidi gaji/upah bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, melainkan dari pemerintah yang bersumber dari APBN.

Biro Humas Kemnaker

Tags
8 Komentar
Anda harus login terlebih dahulu jika ingin memberikan komentar. Login sekarang
Rabu, 11 November 2020
Nama: Abdul alam Rizky Hasibuan Nik:1275012602980006 No rekening:0903614664 Bank:BNI 46 Kk:1275011504100006 Nmr hp:085260062571
0
0
Sabtu, 7 November 2020
Saya atas nama Lilis setyorini .BPJS aktif rekening jg aktif sampai sekarang karena saya jg masih bekerja tp BLT g dapat dari gelombang 1sampai sekarang .daya SDH cek .dan infonya nama sy termasuk penerima tp kenapa sampai sekarang GK da kbr tolong bantuanya.karna semua teman sy jg sudah dpt .ini SDH masuk gelombang 2
0
0
Rabu, 4 November 2020
sy atas nama sainuddin BPJS aktif rekening bank mandiri aktif sampai sekarang belum ada msk BLTX dari tahap 1 sampai 5 tolong bantuannya
0
0
Rabu, 4 November 2020
bu, saya ga dapet BSU terus nasibnya gimana? mikir deh. Di kantor ga kebagian BSU dan UMK ga naik. Udah pada gila ya petinggi?
0
0
Senin, 2 November 2020
Aneh, perusahaan omset sedang turun karena perekonomian indonesia melemah kok yang dikorbankan buruh. lalu apa fungsi pemerintah?
0
0

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia

Telp: 021-5255733
Call Center: 021-50816000
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia © 2018 • Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.