Selasa, 25 April 2017 16:47 WIB 0 Komentar 262 Dilihat
Saatnya Seluruh komponen Masyarakat Menggunakan Paradigma Partnership

Saatnya Seluruh komponen Masyarakat Menggunakan Paradigma Partnership



Jakarta – Dalam sejarah perkembangannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Indonesia sendiri sangat kental dengan paradigma perlawanan dengan pemerintah sebagai representasi penguasa maupun pengusaha. Namun, saat ini dunia telah berubah menjadi lebih terbuka. Sehingga, SP/SB harus menjadi partner utama pemerintah dan pengusaha dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“Oleh karenanya, saya ingin mendorong agar mentransformasikan dari paradigma vis a vis tadi menjadi paradigma yang partnership. Paradigma yang berhadap-hadapan menjadi paradigma yang bergandengan atau kerja sama,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Buku ‘Quo Vadis: Sejarah Perjalanan Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia’ di Puri Denpasar Jakarta pada Hari Selasa (25/4/2017).

Menurutnya, paradigma partnership sama sekali tidak akan mereduksi positioning dan bergaining gerakan buruh. Justru, paradigma tersebut akan memperkuat gerakan buruh dan menjadikannya lebih efektif.

“Jadi jangan dianggap bahwa partnership itu menjadikan gerakan buruh itu menjadi sub-ordinasi, itu nggak. Partnership itu kan asumsinya equal position,” terangnya.

Untuk menuju arah paradigma partnership tersebut, lanjut Menteri Hanif, harus diawali dengan penguatan tripartit. Yakni penguatan dialog sosial dan kelembagaan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan SP/SB.

Lebih jauh, penguatan tripartit yang ia maksud tidak hanya sebatas pada kelembagaannya saja. Tetapi yang terpenting adalah penguatan pada peran dan fungsi. Sebagai contoh keterlibatan SP/SB dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, SP/SB tidak hanya menjadi bagian content of law saja, tetapi juga pada ranah structure of law.

“Bagaimana agar buruh bisa mengambil peranan yang lebih untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar Menaker.

Paradigma ini menurut Menaker penting untuk menjadi bahan pertimbangan SP/SB agar gerakan buruh lebih efektif dalam memperjuangkan suara anggotanya. Karena, berdasarkan data Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, proses demokrasi Ketenagakerjaan Indonesia saat ini telah membentuk 12 Konfederasi Serikat Pekerja dan 111 Federasi Serikat Pekerja. Sebaliknya, kepesertaan dari SP/SB sendiri malah menurun. Pada tahun 2007, tercatat ada 3,4 juta pekerja/buruh yang mengikuti keanggotaan SP/SB. Sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 2,7 juta.

“Oleh karenanya, hal-hal seperti ini perlu kita pikirkan juga mensikapinya. Sehingga gerakan buruh ini bisa semakin solid dan semakin terkonsolidasi,” paparnya.

Biro Humas Kemnaker