Jumat, 19 Mei 2017 13:16 WIB 0 Komentar 223 Dilihat
Butuh Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Butuh Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Makassar – Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan, bahwa hasil pelaksanaan program pemerintah harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) melalui Inspektorat Jenderal Kemnaker akan terus meningkatkan pengawasan internal pemerintahan.

“Maka selaku APIP pemerintah, Inspektoral Jenderal juga dituntut dapat sebagai quality assurance dan juga sebagai consultant, katalisator dan juga pembina pada kegiatan-kegiatan satuan kerja di lingkungan kementerian. Baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” kata Sekretaris Itjen Kemnaker Estiarty Haryani mewakili Inspektur Jenderal Kemnaker menutup acara 'Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017' di Makassar pada hari Jumat (19/5/2017).

Menurutnya, untuk mewujudkan berbagai program dan kebijakan ketenagakerjaan yang dicanangkan pemerintah sangat membutukan sinergitas antara pemerintah pusat dan derah.

“Sehingga mudah-mudahan, langkah tindak kita sama. Pola pikir kita sama. Dan harapan dari bapak presiden dapat kita wujudkan. Tanpa dukungan bapak ibu semua, kita pemerintah pusat tidak menjadi apa-apa,” urainya.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama 3 hari tersebut, dijelaskan beberapa pola peningkatan pengendalian internal pemerintah dengan melibatkan beberapa lembaga lain. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), dan Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Beberapa penjelasan dari KPK terkait pengendalian grativikasi, dari Kementerian Keuangan tentang bagaimana tata kelola keuangan negara, dan BPKP tentang spesifik Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

“Sehingga kami mohonkan kepada seluruh kepala dinas, UPTP dan juga UPTD yang membidangi ketenagakerjaan baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dan juga kami dari eselon II pusat yang bertanggung jawab terhadap DIPA, berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan ketenagakerjaan yang akuntabel dan transparan,” paparnya.

Lihat Berita Yang Lain

Kemnaker Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2016

23 Mei 2017 0

Upaya serius Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya berbuah [...]

Rapat Aplikasi Pengawasan Internal Inspektorat jenderal

17 November 2015 0

Pada tanggal 12 November 2015 , Inspektorat Jenderal Kemenaker mengadakan kegiatan pelatihan Rapat Penyusunan Database Kepegawaian dan Pemahaman Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal  [...]

Rapat Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Dengan Peningkatan Laporan Keuangan Dan Peningkatan SPIP

30 Oktober 2015 0

Pada tanggal 26 Oktober 2015,  Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  mengadakan kegiatan Rapat koordinasi Pengawasaan dan Pengendalian yang dilaksanakan di Ruang Tri Darma [...]