Senin, 26 September 2016 15:31 WIB 0 Komentar 852 Dilihat
Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016

Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016

Menaker memberikan pengarahan kepada Pengawas Ketenagakerjaan dalam Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Jakarta (29 Agustus s/d 1 September 2016). Arahan tersebut terkait beberapa isu yang harus diperhatikan lebih terkait dengan area yang harus menjadi perhatian Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kab/Kota, sebagai berikut :

1.    Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)
2.    Jaminan Sosial
3.    TKA (Tenaga Kerja Asing)
4.    Pencegahan TKI Unprocedural
5.    Pekerja Anak

Dalam kesempatan yang sama Plt. Dirjen Binwasnaker Maruli A. Hasoloan menyampaikan “dalam era globalisasi mobilitas capital dan masuknya tenaga kerja asing harus dicermati. Kita harus membedakan antara pekerja asing dan orang asing. Kita sepakat imigrasi untuk menegakkan pengawasan di bidang ketenagakerjaan.”

Metode Pelaksanaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016 yang bertema “Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam mensukseskan Indonesia Kerja” dibagi menjadi 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi I tentang P3D dan Kelembagaan; Komisi II tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Komisi III tentang Koordinasi pengawasan orang asing yang bekerja di Indonesia; Komisi IV tentang strategi penarikan Pekerja Anak tahun 2017 dan Komisi V tentang penyidikan tindak penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Setiap Komisi menghasilkan rekomendasi antara lain :
Rekomendasi Komisi I : 1. perlu diterbitkan surat penegasan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Pemerintah kabuaten/Kota terkait yang berisi penekanan kembali perihal kewajiban untuk menyegerakan proses pengalihan, yang muatannya juga memuat konsekuensi yang mungkin akan dihadapi oleh PNS yang bersangkutan, jika tidak mengikuti proses pengalihan ini; 2. Segera menetapkan kriteria yanng akan diusulkan ke Kementerian Dalam negeri untuk penentuan kelas UPTD sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 18 tahun 2016; 3. Segera membuat usulan kriteria Kompetensi ASN yang akan menduduki jabatan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 98 PP Nomor 18 tahun 2016; 4. Permenaker NSPK dan Permenaker Tata Cara Pengawasan ketenagakerjaan agar segera diterbitkan sebelum Oktober 2016; 5. Menteri Ketenagakerjaan agar menyurati Gubernur untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota agar pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pengawasan di kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan provinsi; 6. aset pusat yang ada di Kabupaten/Kota agar dapat dimanfaatkan oleh UPTD  pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi; 7. segera diterbitkan Permenaker tentang Penilaian Kepatuhan tehadap penerapan norma ketenagakerjan.

Rekomendasi Komisi II : 1. Perlu diterbitkan SKB antara Ditjen Migas Kementerian ESDM dengan Ditjen Binwasnaker dan K3
Kemnaker terkait dengan duplikasi dalam penerbitan peralatan K3 dan penunjukan personil K3 di sektor hulu migas; 2. perlu diterbitkan SKB antara Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, untuk mengatur kewenangan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dalam hal pemeriksaan dan pengujian sebagai dasar penerbitan ijin operasi/ SLO tersebut; 3. Terkait dengan kewenangan pengawasan K3 di sektor  mineral dan batubara (minerba) maka pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait sanksi pidana mengacu pada UU No. 1 Tahun 1970, dan sanksi administratif mengacu kepada UU No. 13 tahun 2003 dan PP No 50/2012; 4. Perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Surat Layak K3 (SLK3); 5. Penyusunan NSPK tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan dan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 bidang kesehatan kerja; 6. Perlu diterbitkan SE Dirjen Binwasnaker dan K3 tentang kewenangan pengujian obyek-obyek K3 antara pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dan penguji K3; 7. perlu peningkatan jumlah SKKNI dan SNI di bidang K3 yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan dan keterlibatan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam panitia teknis atau komite standard.

Rekomendasi Komisi III : 1. Perlu segera dibangun sistem data dan informasi berbasis online antara stakeholder yang berkaitan  dengan pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia; 2. Perlu segera disusun pedoman mekanisme koordinasi pengawasan tenaga kerja asing sesuai dengan pelaksanaan UU 23 Tahun 2014; 3. Perlu segera disusun Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan TKA di Indonesia; 4. Perlu dibuat MoU tentang Pengawasan Orang Asing khususnya TKA antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan Ditjen Imigrasi yang berlaku secara nasional.

Pembahasan pada komisi IV tentang strategi penarikan Pekerja Anak Tahun 2017 membahas tentang: 1. Strategi Pengurangan  Pekerja Anak; 2. Strategi Penarikan PPA-PKH Tahun 2017 (Sheltering); 3. Strategi Penarikan PPA-PKH Tahun 2017 (Non Sheltering) mengenai Non sheltering yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah tertentu, pendamping, mekanisme pelaksanaan program, Hak-hak anak non sheltering, Perekrutan calon penerima manfaat dilaksanakan oleh pendamping dengan bekerjasama dengan kelurahan /desa (data pekerja anak).

Rekomendasi Komisi V adalah: 1. sebelum tanggal 1 januari 2017 segera dilakuan penyesuaian SKEP PPNS; 2. perlu melakukan pengkajian (workshop) untuk menghimpun semua ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang masuk ke dalam kelompok The Law of Non enforcement, sekaligus menyusun rancangan ketentuan sebagai alternatif pemecahannya; 3. Perlu mendorong peningkatkan keberanian PPNS dalam melakukan penyidikan melalui pelatihan yang bersifat “Konseling” (lebih bersifat dorongan psikologis) dan Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait (Polri, Kejaksaan, PN) tingkat Pusat dan daerah; 4. perlu dibuat kerjasama dengan pihak Reskrimsus untuk mengkaji kemungkinan pengalihan pelaksanaan penyidikan kasus-kasus yang rentan kooptasi/campur tangan kepada PPNS Pusat; 5. mendorong penerapan konsep Private Comply Initiative (PCI) dengan segera menerbitkan kebijakan tentang penilaian mandiri.

Lihat Berita Yang Lain

Rekomendasi Hasil Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2014

22 Januari 2015 0

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan 2014, berakhir kamis malam (20/11)  dengan menghasilkan 2 ( dua ) buah rekomendasi dan 4 (empat) buah langkah-langkah yang [...]