Senin, 29 Februari 2016 16:24 WIB 0 Komentar 626 Dilihat
Menaker Minta Asosiasi (Welding) Pengelasan Tingkatkan Kualitas Pelatihan Kerja

Menaker Minta Asosiasi (Welding) Pengelasan Tingkatkan Kualitas Pelatihan Kerja

Jakarta—Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri berharap International Welding Association (IWA) atau Asosiasi Pengelasan Internasional terus meningkatkan kualitas pelatihan kerja dengan menerapkan  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)


“Kami berharap pola kerjasama dari industri dan asosiasi profesi untuk terus berpartisipasi mengembangkan SKKNI dan KKNI mengingat pelatihan kerja bidang pengelasan dilaksanakan di hampir semua BLK UPTP dan UPTD mengacu pada SKKNI bidang pengelasan, “ ujar Hanif Dakhiri sesuai menerima audiensi pengurus IWA di ruang kerjanya kantor Kemenaker Jakarta, Senin (29/2).


IWA adalah organisasi profesional bidang teknik penyambungan logam atau pengelasan (welding) bersertipikat internasional, naungan International Institute of Welding (IIW). Selama ini kualitas pekerja Indonesia di sector Welding telah diakui keunggulannya di dunia Internasional.


Menaker Hanif mengatakan  pelaksanaan MEA menjadi  momentum bagi Indonesia untuk mencapai standar kompetensi dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memenuhi standar dunia internasional


“Penguasaan standar kompetensi dan keterampilan kerja merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kita harus menyiapkan sector-sektor tenaga kerja yang menjadi unggulan, termasuk diantaranya welding sehingga bias bersaing dengan pekerja dari negara lain,” kata Hanif.


Oleh karena itu, kata Hanif  partisipasi asosiasi dan industri  welding dalam SKKNI dan KKNI  diharapkan akan dapat  membantu mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.


Menaker mengatakan harapan kerjasama tersebut dinilai layak karena Kemenaker merupakan koordinator pengembangan SKKNI  secara nasional  bertanggungjawab untuk melaksanakan verifikasi dan penetapan SKKNI.


Sedangkan, selain Kemnaker,  Kementerian Perindustrian adalah pembina SKKNI bidang pengelasan dalam  Komite Standar Kompetensi yang menjadi “Komite Standar Kompetensi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan kaji ulang terhadap SKKNI sesuai bidangnya masing-masing, “ katanya.


Menaker mengatakan  SKKNI bidang pengelasan KEP.342 Tahun 2007 Pengelasan SMAW, KEP.105 Tahun 2008  Pengelasan Non SMAW, KEP.42 Tahun 2009  Welding Inspector, KEP.154 Tahun  2010 Welding Supervisor, Kep. 146 Tahun 2013  Pengelasan Bawah Air


Peningkatan standar kompetensi kerja menjadi keharusan agar tenaga kerja negara-negara ASEAN umumnya dan tenaga kerja Indonesia khususnya dapat bersaing dengan pekerja di luar negeri maupun pekerja asing di dalam negeri.


“Pemerintah mendorong agar seluruh penyelenggara pelatihan baik pusat daerah, pemerintah atau swasta mengacu pada standar itu sehingga pasar sangat mudah menerima angkatan kerja kita," kata Hanif.


Selama ini kerja sama untuk peningkatan kompetensi keterampilan kerja di antara negara-negara ASEAN sebenarnya sudah terlaksana dengan baik. Namum diperlukan adanya percepatan implementasi pelatihan kerja bersama yang berpedoman pada standar kompetensi kerja yang diakui dunia internasional.



Biro Humas Kemnaker