Selasa, 14 Februari 2017 14:08 WIB 0 Komentar 122 Dilihat
Menaker Bahas Program Prioritas Bersama 21 Duta Besa Negara Uni Eropa

Menaker Bahas Program Prioritas Bersama 21 Duta Besa Negara Uni Eropa

Dalam rangka mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) nasional, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menerima 21 Duta Besar negara-negara Uni Eropa untuk membahas sejumlah program prioritas dan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di tahun 2017. 
Forum tersebut membahas tiga hal yakni kebijakan Kemnaker dalam pengembangan SDM Indonesia, peran Kemnaker dalam implementasi paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi, dan kebijkaan serta regulasi perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. 


Pada forum tersebut Menaker mengatakan bahwa dalam rangka mengembangkan SDM nasional, program prioritas Kemnaker di tahun ini meliputi reorientasi, revitalisasi dan rebranding Balai Latihan Kerja (BLK), program pemagangan di perusahaan, pengembangan BLK komunitas dan promosi pelatihan vokasi. 


"Kemnaker juga memprioritaskan pengembangan SKKNI dan KKNI, program pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas dan kualitas lebaga pelatihan," ujar Menaker di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017). 


Ia menambahkan, pihaknya juga akan meningkatkan kemitraan lembaga pelatihan dengan industri. Pengembangan program pemagnagan dalam dan luar negeri dan peningkatan kapasitas instruktur dan tenaga pelatihan juga akan terus digenjot.


Selain itu, Kemnaker juga menjadikan pengembangan program peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan serta sertifikasi profesi tenaga kerja sebagai program prioritas tahun ini. Sedangkan terkait izin TKA, Kemnaker berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.


Kemnaker juga menjadikan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 sebagai landasan kerja, selain tentunya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA dan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015.

Lihat Berita Yang Lain

Pemerintah Dorong APJATI Fasilitasi Penempatan Pekerja Migran Lebih Profesional

12 Desember 2017 0

Bekasi--Pemerintah mendorong Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) sebagai pelaku usaha penempatan pekerja migrant agar  lebih professional dalam  memfasilitasi [...]

Keberadaan LTSA Tingkatkan Pelayanan dan Perlindungan Bagi TKI

12 Desember 2017 0

Jakarta—Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dalam upaya pelayanan [...]

Kemnaker Gandeng BNN Cegah Peredaran Narkoba di kalangan Pekerja dan TKI

12 Desember 2017 0

Jakarta -- Dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan pekerja di dalam dan luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) [...]