Jumat, 29 April 2016 16:05 WIB 0 Komentar 252 Dilihat
Modus Pelanggaran Penggunaan TKA

Modus Pelanggaran Penggunaan TKA

Jakarta – Pelanggaran dalam penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap perizinan TKA yang bersangkutan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri, ada dua perizinan yang harus dicermati dalam pelanggaran penggunaan jasa TKA.

Pertama, jenis perizinan yang digunankan Warga Negara Asing (WNA) untuk menetap. Apakah izin untuk kunjungan, kerja, dan sebagainya.
Kedua, perizinan dalam hal penggunaan TKA di lapangan. Apakah sesuai dengan ketentuan pengguna jasa, jabatan, dan sebagainya.

“Jelas bahwa tidak semua orang asing ke Indonesia untuk bekerja, karena banyak yang masuk untuk tujuan wisata atau tujuan lain yang bukan untuk bekerja. Mereka bisa masuk dengan menggunakan visa kunjungan (turis) atau menggunakan fasilitas bebas visa. Untuk semua kunjungan orang asing, baik dengan menggunakan visa turis atau menggunakan fasilitas bebas visa, maka deteksinya ada di data perlintasan yang terdapat di Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM),” kata Menaker di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Perizinan tentang izin tinggal bagi WNA dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi di Kantor Kemenkumham. Sedangkan izin kerja atas nama perusahaan pengguna TKA dikeluarkan oleh Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA Kementerian Ketenagakerjaan. Izin kerja atas nama perusahaan itu disebut IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing). Sedangkan izin tinggal disebut ITAS (Izin Tinggal Terbatas) atau ITAP (Izin Tinggal Tetap). Jika pekerja asing mengantongi KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), maka waktu tinggalnya maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun. Jika mengantongi KITAP, berarti izin tinggalnya minimal 5 tahun.

“Jika ditemukan masalah pekerja asing di lapangan, maka harus dicek dua poin di atas, yaitu apakah yang bersangkutan punya izin tinggal dan izin kerja? Dan, apakah di lapangan ditemukan pelanggaran terhadap  penggunaan kedua izin tersebut,” jelas Menaker.

Menaker menambahkan, dalam hal penggunaan TKA di lapangan, harus sesuai antara perusahaan yang menggunakannya TKA dengan perusahaan yang tertera dalam IMTA. Selain itu, pekerjaannya di lapangan sesuai dengan jabatan pekerjaan dalam IMTA.

“Seorang pekerja asing memegang IMTA atas nama perusahaan A, tapi di lapangan dia ternyata dipekerjakan oleh perusahaan B. Itu pelanggaran krn perusahaan pengguna TKA tidak sesuai dengan perusahaan yang mengajukan permohonan IMTA. Ini berarti penyalahgunaan izin kerja,” tambah Menaker.

Terhadap pelanggaran semacam itu, Kemnaker cq. Pengawas Ketenagakerjaan berwenang untuk menindak perusahaan dan mengeluarkan si pekerja asing dari tempat kerja dengan cara apa saja. Selanjutnya, Pengawas Keimigrasian berwenang untuk memproses pidananya dan memulangkan yang bersangkutan ke kampung asalnya (deportasi).

“Pertama, masuk pakai visa turis tapi di lapangan bekerja, ini yang sering disebut sebagai pekerja ilegal. Dua, punya izin kerja (IMTA) namun perusahaan pengguna atau pekerjaannya di lapangan tidak sesuai dengan yang tertera dalam IMTA. Ini yang sering disebut sebagai penyalahgunaan izin kerja,” paparnya.

Lihat Berita Yang Lain

Malaysia Harus Bertindak Tegas untuk Mengakhiri Perlakuan Diskriminatif Bagi Pekerja Asing

09 Juni 2017 0

Perekonomian Malaysia sangat diuntungkan dari mempekerjakan pekerja migran di beberapa sektor penting seperti manufaktur, konstruksi dan perkebunan. Namun, memastikan agar pekerja migran menerima [...]

Pentingnya Sikap Toleransi Bagi Generasi Muda Agar Terhindar Dari Isu SARA

23 Januari 2017 0

Oleh karena itu, salah satu upaya yang terus diperjuangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) saat ini adalah meningkatkan kompetensi angkatan kerja. Dengan adanya kompetensi, angkatan [...]

Isu TKA Harus Ditanggapi Secara Obyektif dan Proporsional

04 Januari 2017 0

Menaker memaparkan, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia [...]