The 1st ARROW Award and 2nd Meeting of ASEAN-BCA
0

The 1st ARROW Award and 2nd Meeting of ASEAN-BCA

ASEAN Business Coalition on AIDS (ASEAN-BCA) adalah asosiasi bisnis yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi untuk melaksanakan program pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja. ASEAN-BCA dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan utama untuk meningkatkan keterlibatan serta peran lebih besar dari pelaku bisnis di negara anggota ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, dan mendorong agar program tersebut dimasukkan ke dalam salah satu agenda bisnis.Indonesia Business Coalition on AIDS (IBCA) mendapat kehormatan sebagai Koordinator dan Sekretariat ASEAN-BCA untuk yang pertama pada periode 2014 sampai dengan 2016. Tahun 2014 telah dilakukan pertemuan ASEAN-BCA yang pertama di Hotel Amarosa Bekasi, Indonesia. Sebagai Sekretariat ASEAN-BCA, IBCA didukung oleh beberapa pihak seperti Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN),  APINDO dan ILO Jakarta.Sebagai Koordinator, maka Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan kedua, The 2nd Meeting of ASEAN-BCA pada tanggal 14-15 September 2016 yang disertai dengan acara  pemberian penghargaan program HIV-AIDS di tempat kerja di tingkat ASEAN untuk yang pertama kali atau The 1st ASEAN Red Ribbon for Outstanding Workplace (ARROW) Award. Acara The 2nd Meeting of ASEAN-BCA merupakan forum pertemuan dunia bisnis negara-negara ASEAN sebagai ajang sharing pengalaman, diskusi, merumuskan solusi dan membuat aksi bersama untuk meningkatkan program HIV-AIDS di tempat kerja di kawasan ASEAN. Beberapa negara ASEAN telah membentuk National Business Coalition on AIDS seperti Indonesia, Thailand, Kamboja, Philipina dan Malaysia. Melalui pertemuan ini juga diharapkan ke depannya semua negara ASEAN membentuk dan meningkatkan peran National Business Coalition on AIDS di masing-masing negaranya.Adapun kegiatan ARROW Award telah direlease sesudah Terms of Reference (TOR) of the ARROW Award diadopsi pada forum The 24th ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM), bulan Mei 2016 di Vientiane, Lao PDR, yang sekaligus juga telah mengadopsi Pedoman ASEAN dalam Pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja, atau The ASEAN Guidelines on Essential Workplace Action for Enterprises on Prevention and Management of HIV and AIDS.ARROW Award merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai merupakan perusahaan terbaik di masing-masing negara ASEAN dalam pelaksanaan program HIV-AIDS di tempat kerja. Penghargaan untuk yang pertama kali diselenggarakan ini akan diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI bersama Sekjen ASEAN pada tanggal 14 September 2016 di Hotel Royal Bogor, Indonesia sekaligus mengawali pertemuan The 2nd Meeting of ASEAN BCA.Perusahaan yang layak menerima ARROW adalah perusahaan yang telah memiliki komitmen, kebijakan, program dan aksi pengendalian HIV-AIDS di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari HIV AIDS dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja yang mengalami HIV-AIDS, serta berkontribusi pada masyarakat di luar perusahaan sebagai salah satu bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Perusahaan penerima ARROW Award diharapkan dapat menjadi contoh dan dapat memotivasi perusahaan lain untuk melaksanakan program serupa sehingga makin banyak dunia bisnis yang berperan dalam menanggulangi HIV-AIDS secara nasional dan global. Program ini penting untuk dilaksanakan di setiap perusahaan karena masalah HIV-AIDS juga sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM, produktivitas, dan kelangsungan usaha. Hal tersebut didukung dengan data perkembangan HIV-AIDS di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia yang terus meningkat, dan sebagian besar yang terinfeksi adalah usia produktif. Untuk itu para pelaku bisnis perlu membentuk National-BCA di masing-masing negara anggota ASEAN dan bergabung dalam ASEAN-BCA sehingga akan mendapatkan manfaat antara lain:•    Meningkatkan networking di antara pelaku bisnis di negara ASEAN baik dalam hal program penanggulangan HIV AIDS maupun   dalam urusan bisnis lainnya.•    Meningkatkan image perusahaan di tingkat regional dan global.•    Memberikan konstribusi nyata dalam upaya menekan laju peningkatan kasus di kawasan ASEAN dan di dunia pada umumnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dunia usaha kepada masyarakat.

27 September 2016 0
Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016
0

Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016

Menaker memberikan pengarahan kepada Pengawas Ketenagakerjaan dalam Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Jakarta (29 Agustus s/d 1 September 2016). Arahan tersebut terkait beberapa isu yang harus diperhatikan lebih terkait dengan area yang harus menjadi perhatian Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kab/Kota, sebagai berikut :1.    Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)2.    Jaminan Sosial 3.    TKA (Tenaga Kerja Asing)4.    Pencegahan TKI Unprocedural5.    Pekerja Anak Dalam kesempatan yang sama Plt. Dirjen Binwasnaker Maruli A. Hasoloan menyampaikan “dalam era globalisasi mobilitas capital dan masuknya tenaga kerja asing harus dicermati. Kita harus membedakan antara pekerja asing dan orang asing. Kita sepakat imigrasi untuk menegakkan pengawasan di bidang ketenagakerjaan.”Metode Pelaksanaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016 yang bertema “Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam mensukseskan Indonesia Kerja” dibagi menjadi 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi I tentang P3D dan Kelembagaan; Komisi II tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Komisi III tentang Koordinasi pengawasan orang asing yang bekerja di Indonesia; Komisi IV tentang strategi penarikan Pekerja Anak tahun 2017 dan Komisi V tentang penyidikan tindak penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Setiap Komisi menghasilkan rekomendasi antara lain : Rekomendasi Komisi I : 1. perlu diterbitkan surat penegasan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Pemerintah kabuaten/Kota terkait yang berisi penekanan kembali perihal kewajiban untuk menyegerakan proses pengalihan, yang muatannya juga memuat konsekuensi yang mungkin akan dihadapi oleh PNS yang bersangkutan, jika tidak mengikuti proses pengalihan ini; 2. Segera menetapkan kriteria yanng akan diusulkan ke Kementerian Dalam negeri untuk penentuan kelas UPTD sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 18 tahun 2016; 3. Segera membuat usulan kriteria Kompetensi ASN yang akan menduduki jabatan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 98 PP Nomor 18 tahun 2016; 4. Permenaker NSPK dan Permenaker Tata Cara Pengawasan ketenagakerjaan agar segera diterbitkan sebelum Oktober 2016; 5. Menteri Ketenagakerjaan agar menyurati Gubernur untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota agar pengawas ketenagakerjaan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pengawasan di kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan provinsi; 6. aset pusat yang ada di Kabupaten/Kota agar dapat dimanfaatkan oleh UPTD  pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi; 7. segera diterbitkan Permenaker tentang Penilaian Kepatuhan tehadap penerapan norma ketenagakerjan. Rekomendasi Komisi II : 1. Perlu diterbitkan SKB antara Ditjen Migas Kementerian ESDM dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker terkait dengan duplikasi dalam penerbitan peralatan K3 dan penunjukan personil K3 di sektor hulu migas; 2. perlu diterbitkan SKB antara Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, untuk mengatur kewenangan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dalam hal pemeriksaan dan pengujian sebagai dasar penerbitan ijin operasi/ SLO tersebut; 3. Terkait dengan kewenangan pengawasan K3 di sektor  mineral dan batubara (minerba) maka pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait sanksi pidana mengacu pada UU No. 1 Tahun 1970, dan sanksi administratif mengacu kepada UU No. 13 tahun 2003 dan PP No 50/2012; 4. Perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Surat Layak K3 (SLK3); 5. Penyusunan NSPK tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan dan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 bidang kesehatan kerja; 6. Perlu diterbitkan SE Dirjen Binwasnaker dan K3 tentang kewenangan pengujian obyek-obyek K3 antara pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 dan penguji K3; 7. perlu peningkatan jumlah SKKNI dan SNI di bidang K3 yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan dan keterlibatan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam panitia teknis atau komite standard.Rekomendasi Komisi III : 1. Perlu segera dibangun sistem data dan informasi berbasis online antara stakeholder yang berkaitan  dengan pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia; 2. Perlu segera disusun pedoman mekanisme koordinasi pengawasan tenaga kerja asing sesuai dengan pelaksanaan UU 23 Tahun 2014; 3. Perlu segera disusun Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan TKA di Indonesia; 4. Perlu dibuat MoU tentang Pengawasan Orang Asing khususnya TKA antara Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan Ditjen Imigrasi yang berlaku secara nasional. Pembahasan pada komisi IV tentang strategi penarikan Pekerja Anak Tahun 2017 membahas tentang: 1. Strategi Pengurangan  Pekerja Anak; 2. Strategi Penarikan PPA-PKH Tahun 2017 (Sheltering); 3. Strategi Penarikan PPA-PKH Tahun 2017 (Non Sheltering) mengenai Non sheltering yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah tertentu, pendamping, mekanisme pelaksanaan program, Hak-hak anak non sheltering, Perekrutan calon penerima manfaat dilaksanakan oleh pendamping dengan bekerjasama dengan kelurahan /desa (data pekerja anak). Rekomendasi Komisi V adalah: 1. sebelum tanggal 1 januari 2017 segera dilakuan penyesuaian SKEP PPNS; 2. perlu melakukan pengkajian (workshop) untuk menghimpun semua ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang masuk ke dalam kelompok The Law of Non enforcement, sekaligus menyusun rancangan ketentuan sebagai alternatif pemecahannya; 3. Perlu mendorong peningkatkan keberanian PPNS dalam melakukan penyidikan melalui pelatihan yang bersifat “Konseling” (lebih bersifat dorongan psikologis) dan Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait (Polri, Kejaksaan, PN) tingkat Pusat dan daerah; 4. perlu dibuat kerjasama dengan pihak Reskrimsus untuk mengkaji kemungkinan pengalihan pelaksanaan penyidikan kasus-kasus yang rentan kooptasi/campur tangan kepada PPNS Pusat; 5. mendorong penerapan konsep Private Comply Initiative (PCI) dengan segera menerbitkan kebijakan tentang penilaian mandiri.

26 September 2016 0
Rapat Persiapan K3 Award 2016
0

Rapat Persiapan K3 Award 2016

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) tengah menyiapkan acara penghargaan untuk insan dunia usaha yang telah berhasil mengimplementasikan Standar Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerja.  Acara penghargaan ini sendiri merupakan acara rutin yang digelar oleh Kemnaker tiap tahun di bawah komando Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3).

12 Mei 2016 2