Proudly Present Diklat Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern
0

Proudly Present Diklat Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 13 tahun 2015 Pasal 600 huruf d menyatakan bahwa “dalam menyelesaikan tugas pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi pengawasan intern adalah hasil akhir dari suatu proses penilaian kebenaran, kepatuhan,kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/ infomasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan secara indepeden, objektif, dan professional  berdasarkan Standar Pengawasan Intern Pemerintah yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan inten melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnnya. Dalam rangka mewujudkan standar tersebut, Inspektorat Jenderal Kemnaker melakukan pelatihan berkesinambungan dalam bentuk Diklat penulisan Laporan Hasil Audit, yang bertujuan untuk membentuk Standar Teknis Penulisan Hasil Audit yang meliputi gambaran umum laporan hasil pengawasan yang meliputi unsur kualitas, gaya bhasa dan proses penyusunan hasil audit. Dengan adanya standar penulisan ini diharapkan agar Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan lebih dapat menyusun unsur – unsur temuan secara kronologis, informatif, dan efektif dengan menggunakan kaidah bahasa indonesia yang berlaku sesuai dengan jenis pengawasan yang dilakukannya.

21 Maret 2017 0
Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker
0

Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker

Pada bulan Februari 2017 ,sebagai salah satu peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penjamin Kualitas (Quality Assurance) maka sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran oleh seluruh entitas Kementerian Ketenagakerjaan baik di pusat maupun di daerah, dilakukan pemahaman bersama tentang pelaksanaan anggaran yang melibatkan seluruh Unit Eselon I. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengendalian internal atas risiko – risiko yang mungkin akan dihadapi dan bagaimana peran Inspektorat Jenderal dalam mengidentifikasi, melakukan mitigasi serta melaksanakan pengendalian risiko sebagai  bentuk audit berbasis risiko. Semua Unit Eselon I menyampaikan metoda pelaksanaan anggaran serta penentuan objek - objek pelaksana anggaran di daerah.

12 Februari 2017 1
Penandatanganan MOU Inspektur Jenderal Kemnaker dengan LPSK
0

Penandatanganan MOU Inspektur Jenderal Kemnaker dengan LPSK

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan melindungi  pelapor, saksi atau saksi pelaku yang bekerjasama dan mengetahui indikasi atau dugaan korupsi. Itu menjadi komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut dilakukan saat penandatanganan perjanjian kersama antara Irjen Kemenaker Sunarno dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Teguh Sudarsono menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di ruangan Irjen Kemnaker Jakarta, Kamis (21/4). Salah satu bentuk prioritas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) itu kata Sunarno adalah dengan membuka ruang bagi masyarakat yang  mengetahui indikasi dugaan tipikor atau akan terjadi tipikor yang melibatkan oknum Kemenaker.

21 April 2016 0