Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas Layanan dan Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
0

Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas Layanan dan Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta – Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya peran BPJS Ketenagakerjaan yang begitu penting, pemerintah akan terus mendorong perkembangannya. Baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun coverage (cakupan) kepesertaan.

19 Desember 2017 0
Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker
0

Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker

Pada bulan Februari 2017 ,sebagai salah satu peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penjamin Kualitas (Quality Assurance) maka sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran oleh seluruh entitas Kementerian Ketenagakerjaan baik di pusat maupun di daerah, dilakukan pemahaman bersama tentang pelaksanaan anggaran yang melibatkan seluruh Unit Eselon I. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengendalian internal atas risiko – risiko yang mungkin akan dihadapi dan bagaimana peran Inspektorat Jenderal dalam mengidentifikasi, melakukan mitigasi serta melaksanakan pengendalian risiko sebagai  bentuk audit berbasis risiko. Semua Unit Eselon I menyampaikan metoda pelaksanaan anggaran serta penentuan objek - objek pelaksana anggaran di daerah.

12 Februari 2017 1
Penandatanganan MOU Inspektur Jenderal Kemnaker dengan LPSK
0

Penandatanganan MOU Inspektur Jenderal Kemnaker dengan LPSK

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan melindungi  pelapor, saksi atau saksi pelaku yang bekerjasama dan mengetahui indikasi atau dugaan korupsi. Itu menjadi komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut dilakukan saat penandatanganan perjanjian kersama antara Irjen Kemenaker Sunarno dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Teguh Sudarsono menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di ruangan Irjen Kemnaker Jakarta, Kamis (21/4). Salah satu bentuk prioritas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) itu kata Sunarno adalah dengan membuka ruang bagi masyarakat yang  mengetahui indikasi dugaan tipikor atau akan terjadi tipikor yang melibatkan oknum Kemenaker.

21 April 2016 0