Kemnaker Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2016
0

Kemnaker Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2016

Upaya serius Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya berbuah manis. 

23 Mei 2017 0
Butuh Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan
0

Butuh Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan, bahwa hasil pelaksanaan program pemerintah harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) melalui Inspektorat Jenderal Kemnaker akan terus meningkatkan pengawasan internal pemerintahan.

19 Mei 2017 0
Proudly Present Diklat Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern
0

Proudly Present Diklat Penyusunan Laporan Hasil Audit Intern

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 13 tahun 2015 Pasal 600 huruf d menyatakan bahwa “dalam menyelesaikan tugas pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi pengawasan intern adalah hasil akhir dari suatu proses penilaian kebenaran, kepatuhan,kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/ infomasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan secara indepeden, objektif, dan professional  berdasarkan Standar Pengawasan Intern Pemerintah yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan inten melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnnya. Dalam rangka mewujudkan standar tersebut, Inspektorat Jenderal Kemnaker melakukan pelatihan berkesinambungan dalam bentuk Diklat penulisan Laporan Hasil Audit, yang bertujuan untuk membentuk Standar Teknis Penulisan Hasil Audit yang meliputi gambaran umum laporan hasil pengawasan yang meliputi unsur kualitas, gaya bhasa dan proses penyusunan hasil audit. Dengan adanya standar penulisan ini diharapkan agar Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan lebih dapat menyusun unsur – unsur temuan secara kronologis, informatif, dan efektif dengan menggunakan kaidah bahasa indonesia yang berlaku sesuai dengan jenis pengawasan yang dilakukannya.

21 Maret 2017 0