Kamis, 10 Juni 2010 13:07 WIB 0 Komentar 308 Dilihat

Studi Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Ir. Tianggur Sinaga, MA. dkk


A. Latar Belakang

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan Negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Di Indonesia, jaminan sosial diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial dan mencakup program lebih lengkap adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek Pesero. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tersebut, pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan tentang pengaturan jaminan sosial bagi seluruh pekerja/buruh. Dalam pelaksanaannya dipisahkan antara penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di dalam hubungan kerja (TKDHK) dan penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja (TKLHK). Undang-Undang tersebut memerintahkan agar penyelenggaraan program jaminan sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial bagi TKLHK belum dapat diterbitkan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), merupakan penegasan bahwa seluruh masyarakat termasuk masyarakat pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Pertama kali bantuan akan diberikan untuk jaminan kesehatan.

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi TKLHK sesuai dan mengisi kekosongan hukum, maka diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja. Keputusan Menteri tersebut memberikan kemungkinan TKLHK dapat mengikuti seluruh program jaminan sosial atau sebagian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Studi ini dilaksanakan dengan cara wawancara dengan para responden yang diawali dengan fokus grup diskusi (FGD) dengan instansi terkait yang meliputi BAPPEDA, Dinas UKM, Dinas Perindustrian, BPS, Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan PT Jamsostek Persero serta asosiasi profesi. Dalam FGD telah didiskusikan arah kebijakan program jaminan sosial dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh instnasi terkait dan kesiapan PT. Jamsostek Persero dalam rangka perluasan kepesertaan program jamsostek bagi tenaga kerja dalam usaha-usaha ekonomi informal termasuk TKLHK. Dari hasil FGD, studi telah ditentukan hanya pada jenis-jenis kegiatan ekonomi di sektor industri dan perdagangan yang menjadi unggulan di provinsi Sumatera Barat dan Nusa Tengga Barat. Adapun pelaksanaan wawancara dengan para responden TKLHK dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mengetahui karakteristik usaha, resiko kerja dan kebutuhan program jaminan sosial serta kemampuan membayar iuran


B. Temuan

  1. Provinsi Sumatera Barat
    Berdasarkan hasil FGD, di provinsi Sumatera Barat studi dilakukan di Kota Bukit Tinggi, Padang Panjang dan Payakumbuh. Di 3 Kota tersebut, yang menjadi unggulan di sektor industri adalah industri makanan dan bordir, sedangkan unggulan di sektor perdagangan adalah perdagangan makanan dan kerajinan khas Sumatera Barat serta pedagang garendong dan pengisi garendong. Usaha responden TKLHK di sub. sektor industri khususnya industri makanan kecil dan keripik khas Sumatera Barat pada umumnya merupakan usaha yang turun temurun, demikian juga industri bordir. Para responden TKLHK menyatakan bahwa mereka memperoleh ketrampilan tersebut dari orang tua mereka.

    Responden TKLHK di sektor perdagangan yang menjual makanan ada juga merupakan usaha turun temurun. Penjual makanan kecil dan keripik di Pasar Atas Bukit Tinggi sebagian merupakan penerus usaha orangtuanya. Namun pedagang Garendong bukan merupakan usaha yang turun temurun. Pedagang garendong adalah pedagang yang menjajakan dagangannya dari pasar Ibuh Payakumbuh sampai ke perbatasan provinsi Riau dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berangkat sekitar jam 8 pagi dari pasar Ibuh Payakumbuh dan kembali kerumahnya pada malam hari.

    Responden TKLHK yang berhasil di wawancarai berjumlah 70 orang yang terdiri dari 20 orang responden di sektor industri dan 50 orang responden di sektor perdagangan. Semua responden di sektor industri melakukan usaha dirumahnya sendiri. Sementara responden di sektor perdagangan menjual dagangannya atau memulai kegiatan usahanya di pasar yang tetap pula.

    Responden TKLHK di sektor industri terdiri dari 10 orang (50%) yang memproduksi kue dan aneka keripik, 5 orang (25%) TKLHK yang memproduksi rendang dan 5 orang (25%) TKLK pembordir. Responden TKLHK di sektor perdagangan terdiri dari 15 orang (30%) pedagang garendong, 10 orang (20%) pengisi garendong, 15 orang (30%) pedagang keripik dan 10 orang (20%) pedagang kerajinan.

    Sebagian besar TKLHK berada pada kelompok umur 25-44 tahun dan berpendidikan tamat SLTP ke bawah. Persentase TKLHK yang berada pada kelompok usia diatas 55 tahun lebih besar dari pada persentase pekerja pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini mungkin disebabkan adanya kecenderungan bahwa para pekerja di sektor formal setelah pensiun berwirausaha.

    Pada umumnya responden TKLHK sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2-3 orang. Sebagian besar mempunyai rumah sendiri atau tinggal dengan orang tua, dan hanya sebagian kecil yang menyewa rumah.

    Modal usaha TKLHK yang menjadi responden bervariasi Rp 200.000,- sampai dengan Rp 4.500.000,-. Modal usaha responden TKLHK pedagang garendong pada umumnya yang paling tinggi, sehingga mereka meminjam uang dari Bank karena harus membayar kridit sepeda motor. Disamping itu ada juga responden yang menyatakan bahwa sebagian dari modalnya merupakan pinjaman dari orangtua (pada sektor industri) atau dari pedagang grosir (sektor perdagangan) Responden TKLHK di sektor industri yang tidak meminjam modal pada umumnya karena modal usahanya kecil (di bawah Rp. 1.000.000,-). Sedangkan responden TKLHK pedagang kerajinan menyatakan tidak perlu meminjam modal karena sebagian barang dagangannya merupakan titipan dari pengrajin.

    Untuk mendapatkan keterangan tentang tingkat penghasilan para responden TKLHK tidak mudah karena pada umumnya mereka cenderung menjelaskan tingkat penghasilan yang lebih rendah. Hal ini dapat diketahui apabila dibandingkan dengan jawabannya tentang pengeluaran per-bulan.

    Semua responden TKLHK di sektor industri menyatakan belum mengikuti program jamsostek dan belum pernah mendapat penyuluhan tentang program jamsostek. Di sektor perdagangan, sebagian dari TKLHK yaitu pedagang garendong dan pengisi garendong menyatakan telah mendapatkan penyuluhan program jamsostek dari LSM yang merupakan mitra PT. Jamsostek Persero, namun belum memahami sehingga masih diperlukan sosialisasi program jamsostek yang lebih intensif. Diantara responden TKLHK pedagang garendong ada yang telah mengikuti program jamsostek untuk sebagian program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, mereka berharap dapat mengikuti program jaminan kesehatan apabila telah mampu membayar iuran.

    Untuk dapat mengikuti semua program jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan, pada umumnya TKLHK menyatakan belum mampu membayar iuran karena tingkat penghasilannya tidak menentu. Walaupun usaha-usaha yang dilakukan merupakan usaha unggulan di wilayah tersebut namun para responden menyatakan bahwa pembinaan dari instansi terkait belum dilakukan secara efektif hanya secara insidentil yang adakalanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

    Sehubungan dengan perluasan kepesertaan dan pentahapan program jaminan sosial pada umumnya responden tidak bisa menjawab tentang program-progam apa yang mereka butuhkan karena mereka belum memahami tentang program jaminan sosial. Namun sebagian besar responden TKLHK menyatakan memerlukan jaminan kesehatan. Khusus responden TKLHK pedagang gerendong menyatakan bahwa yang paling penting adalah jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Para responden TKLHK di sektor perdagangan pada umumnya menyarankan agar iuran jamsostek dapat dibayar secara harian.



  2. Provinsi Nusa Tenggara

    Di provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah responden yang berhasil diwawancarai adalah sebanyak 75 orang yang terdiri dari 50 orang TKLHK di sektor industri dan 25 orang TKLHK di sektor perdagangan.

    Responden di sektor industri adalah TKLHK pengrajin gerabah (15 orang) dan penganyam ketak (15 orang) di Lombok Barat, penenun (10 orang) di Lombok Tengah dan penganyam bambu di Lombok Timur (10 orang).

    Responden di sektor perdagangan di kota Mataram adalah TKLHK pedagang mie ayam dan mie baso di kaki lima dan pedagang mie ayam dan mie baso keliling yang sudah melakukan usaha lebih dari 5 tahun di Nusa Tenggara Barat. Responden pedagang mie ayam dan mie bakso yang berhasil diwawancarai sebanyak 20 orang. Di Kabupeten Lombok Barat yang dipilih sebagai responden adalah pedagang gerabah (2 orang) dan pedagang anyaman ketak (1 orang). Di Kabupaten Lombok Tengah yang dipilih sebagai responden adalah pedagang tenun ikat dan di Kabupaten Lombok Timur yang dipilih sebagai responden adalah pedagang anyaman bambu (1 orang).

    Baik di sektor industri, responden termuda berumur 15 tahun dan tertua berusia 70 tahun. Hal ini disebabkan karena keterampilan yang mereka miliki bersifat turun menurun sehngga tenaga kerja cenderung berada dalam usaha-usaha tersebut sejak usia muda dan tetap bekerja selama masih mampu melakukan pekerjaan. Di sektor perdagangan, usia responden berkisar antara 20 tahun sampai dengan 65 tahun.

    Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar TKLHK berpendidikan tamat SLTP ke bawah. Namun terdapat juga respondan TKLHK yang berpendidikan tamat akademi.

    Baik TKLHK di sektor industri maupun di sektor perdagangan menyatakan tidak meminjam modal di Bank. Di kalangan TKLHK yang sebagian modalnya merupakan pinjaman menyatakan bahwa mereka meminjam sebagian modal dari keluarganya atau dari uang muka para pelanggan yang memesan hasil produksinya atau barang dagangannya.

    Dari hasil pengamatan di lapangan sistem kekeluargaan di kalangan para responden sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari sistem saling tolong menolong dalam hal permodalan dan pemasaran. Namun tetap masih diperlukan kemudahan dalam akses permodalan dan pemasaran dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin kelangsungan usaha.

    Di sektor industri modal usaha responden TKLHK berkisar antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-, sedangkan di sektor perdagangan modal usahanya berkisar antara Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-. Sebagian besar dari responden di sektor industri menyatakan bahwa modal usahanya merupakan modal sendiri. Selebihnya ada yang menyatakan bahwa sebagian modal usahanya merupakan pinjaman dari orang tua dan ada pula yang menyatakan bahwa sebagian modalnya berasal dari uang muka yang dibayarkan oleh pemesan hasil produksinya..

    Penghasilan kotor per-bulan di sektor industri berkisar antara Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,. Sedangkan di sektor perdagangan berkisar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-. Dari tingkat penghasilan kotor tersebut dapat diprediksi bahwa tidak semua TKLHK mempunyai kemampuan membayar iuran program jamsostek untuk seluruh program.

    Dari 50 orang responden TKLHK di sektor perdagangan hanya 1 orang yang memahami program jamsostek karena pernah mendapakan pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara di sektor perdagangan terdapat 3 orang responden yang menyatakan mengetahui tentang program jamsostek namun belum memahami program tersebut. Baik di sektor industri maupun di sektor perdagangan menyatakan bahwa mereka belum mengikuti program jamsostek, namun 2 orang responden TKLHK pengrajin ketak menyatakan mendapatkan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan 3 orang responden pengrajin gerabah menyatakan menjadi peserta program jaminan kesehatan daerah. Pada umumnya mereka tidak bisa menjawab tentang urutan kebutuhan program jaminan sosial karena mereka belum memahami tentang program jamsostek tersebut.

    Sama halnya dengan para responden TKLHK di provinsi Sumatera Barat, para responden TKLHK di provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa yang paling mereka butuhkan adalah jaminan kesehatan.



C. Kesimpulan
  1. Responden TKLHK diprovinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat sebagian besar berada pada kelompok umur 25-44 tahun dan berpendidikan tamat SLTP kebawah.

  2. Pada umumnya mereka sudah berkeluara dan menjadi pencari nafkah utama dengan jumlah anak 2- 4 orang.

  3. Di sektor industri, usaha yang dilakukan sebagian besar merupakan usaha turun temurun dan ketrampilan yang mereka miliki berasal dari orang tua mereka. Di sektor perdagangan tidak semua usaha merupakan usaha turun temurun.

  4. Modal usaha yang digunakan ada yang seluruhnya berasal dari modal sendiri dan ada yang sebagian modalnya merupakan pinjaman. Para TKLHK pada umumnya mendapat pinjaman modal dari orang tua, sanak saudara atau para kerabatnya. Khusus untuk pedagang garendong di Pasar Ibuh Payakumbuh. Modal usahanya sebagian merupakan hasil pinjaman dari Bank.

  5. Modal usaha dan penghasilan kotor para responden bervariasi, namun dapat digunakan sebagai indikasi bahwa diantara responden ada yang mampu membayar iuran program jamsostek untuk seluruh program atau sebagian program, dengan saran agar iuran dapat dicicil secara harian.

  6. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jenis kegiatan dan kondsi lingkungan kerja, dapat disimpulkan bahwa jaminan kesehatan merupakan jaminan yang paling dibutuhkan oleh para responden TKLHK. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah jaminan kecelakaan kerja karena para responden TKLHK rentan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

  7. Walaupun usaha-usaha yang dilakukan oleh para responden TKLHK merupakan usaha-usaha unggulan di provinsi-provinsi tersebut, namun para TKLHK tersebut belum mendapatkan program pembinaan yang berkaitan dengan kemajuan usaha, perlindungan usaha, peningkatan kualitas SDM dan sebagainya. Disamping itu para responden TKLHK tersebut menyatakan bahwa akses terhadap permodalan dan pemasaran masih sulit sehingga mereka tidak bisa meningkatkan produktivitas kerja dalam rengka menjamin kelangsungan usaha dan meningkatkan penghasilan.



D. Saran

  1. Perlu diprogramkan sosialisasi tentang jaminan sosial secara bertahap dan berkesinambungan dengan metode yang tepat bagi para tenaga kerja pada usaha-usaha ekonomi informal termasuk TKLHK dan bagi pejabat pada instansi dan lembaga terkait yang mempunyai fungsi berkaitan dengan program-program pembinaan dan perlindungan bagi-usaha-usaha kecil dan mikro.

  2. Para TKLHK yang diperkirakan mampu membayar iuran perlu didorong untuk mengikuti program jamsostek secara bertahap.

  3. Perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang program jaminan sosial untuk mengetahui permasalahan penerapan program jaminan sosial dan upaya yang harus segera dilakukan dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut.

  4. Perlu dikaji kesiapan PT. Jamsostek Persero untuk melaksanakan program jaminan sosial bagi para pekerja/buruh pada usaha-usaha ekonomi informal termasuk TKLHK.

Lihat Berita Yang Lain