Selasa, 28 Oktober 2008 14:06 WIB 0 Komentar 433 Dilihat

Studi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri

Executive Summary

A. Permasalahan

Penempatan TKI di luar negeri untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan kerja. Dari waktu ke waktu terus berkembang, kebijakan dan program Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) disempurnakan. Permasalahannya, bagaimana layanan direncanakan dan dilaksanakan sehingga menjamin perlindungan bagi TKI sejak pra, selama hingga purna penempatan.

B. Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk; (a) mengkaji perlindungan TKI pra penempatan, (b) mengkaji perlindungan TKI dalam penempatan (c) mengkaji perlindungan TKI purna.

C. Temuan

Perlindungan TKI sejak pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan, belum terlaksana secara optimal.

  • Masa Pra Penempatan

Fungsi sosialisasi pengrekrutan calon TKI tidak optimal dilaksanakan, sehingga berakibat rendahnya kesiapan TKI. Umumnya calon TKI yang berpendidikan rendah, kurang mampu menerima materi pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), akibatnya tidak paham atas hak dan kewajiban selama menjadi TKI.

  • Masa Penempatan
  1. Sejak kedatangan di negara penempatan, baik mitra Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apalagi TKI lalai melapor ke Kantor Perwakilan RI, sehingga keberadaan TKI tidak termonitor. 
  2. Staf Perwakilan RI memiliki kendala untuk masuk ke dalam urusan TKI di negara penempatan (Konvensi Wina, 1963) sementara tidak semua negara penempatan TKI memiliki peraturan yang dapat menjembatani kekosongan hukum internasional (lacunia) yang mengatur tenaga kerja domestik (PLRT). 
  3. TKI pada umumnya mengalami penahanan identitas TKI (Paspor–PK), putus komunikasi, dan tidak semua TKI yang menyelesaikan kontrak dilaporkan ke Perwakilan RI dan memperoleh haknya ketika kembali ke Indonesia.
  • Masa Purna Penempatan
  1.  
    1. Seperti kedatangan ketika habis kontrak, kepulangan TKI tidak termonitor Perwakilan RI (Pewakilan PPTKIS/TKI lalai melapor) hingga Kantor Disnaker/BP3TKI di daerah kurang/ tidak memiliki data kepulangan.
    2. Dalam perjalanan dari Terminal III Soekarno- Hatta ke daerah asal, TKI mengalami persoalan berupa biaya di luar standar oleh oknum seperti : penukaran uang, harga tiket, dan pungutan dalam perjalanan darat.
    3. Pembinaan pasca TKI di daerah kurang/tidak ada, sehingga mantan TKI kembali menganggur atau ingin kembali bekerja di luar negeri.

D. Rekomendasi

  1. Perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pihak yang berkompeten, rekruit terkontrol, pelatihan (bahasa, teknis, peraturan dalam/luar negeri, sosial budaya negara penempatan) oleh pihak berkompeten, PAP melibatkan pihak yang memiliki pengalaman tentang negara penempatan. Harus ada alat ukur dan pengawasan untuk menentukan apakah calon TKI benar-benar siap bekerja di luar negeri.
  2. Pendataan TKI sejak tiba di negara penempatan, selama penempatan dan kepulangan atau perpanjangan kontrak harus dilakukan, sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun rencana perlindungan warga negara (TKI) bagi instansi terkait.
  3. Perlu sistem monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas layanan TKI, secara nasional dan di setiap daerah pengirim.
  4. Perlu meningkatkan seleksi negara penempatan dan membangun kerjasama sehingga mengikat pihak-pihak di luar negeri untuk perlindungan TKI.
  5. Perlu mengembangkan sistem pembinaan lanjut mantan TKI di daerah asal agar tetap menjadi tenaga kerja produktif.
 Catatan:

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lengkap, dapat menghubungi :

Pusat Litbang Ketenagakerjaan
Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
Jl. TMP Kalibata 17, Gd Utama Lt. 6.
atau melalui via telepon (021-7989885) c.q. Bpk Yuslam atau Bpk Amarullah.

Lihat Berita Yang Lain