Kamis, 24 Juli 2014 12:59 WIB 0 Komentar 381 Dilihat

Peranan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Dalam Kerangka RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - 2012

Oleh :
Drs.Fadjri dkk
 [fadjri13@yahoo.com]

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara internasional perlindungan PRT  masuk agenda ILC sejak 1936 dan baru Juni 2011 terbit Konvensi ILO 189 mengenai kerja layak bagi semua..Sebagai anggota dan meratitifikasi konvensi ILO, Indonesia mempersiapkan RUU Perlindungan PRT melalui Prolegnas DPR RI tahun
2012.

Kesempatan kerja dalam rumah tangga terbuka luas, belum terdata baik dan di luar hukum ketenagakerjaan. Sementara keberadaan lembaga jasa  penempatan tenaga  kerja  (Konvensi ILO 189  psl 15)  dapat  menjadi akses perlindungan PRT dengan meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta.

Permenakertrans No 07 tahun 2008 mengatur lembaga swasta penempatan tenaga kerja dalam negeri. Bab I pasal 1 ayat 6; pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Pertanyaan     umum  penelitiannya  adalah  apakah  lembaga  penempatan tenaga kerja swasta mencakup pelayanan bagi pekerjaan rumah tangga sebagai kesempatan kerja.

B.   Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan.

  1. Mengetahui bisnis LPTKS dibidang jasa penempatan PRT.
  2. Mengetahui jangkauan, kapasitas LPTKS dan lembaga penempatan PRT.
  3. Mengembangkan pola pembinaan lembaga penempatan PRT.

2. Manfaat.

Hasil    penelitian    sebagai    masukan    bagi    tim    penyusun    RUU perlindungan PRT.

C. Metode.

  1. Penelitian    bersifat  eksploratif  untuk    memperoleh  data  dan  informasi pelayanan penempatan pekerja rumah tangga oleh 40 lembaga penempatan PRT.
  2. Wawancara mendalam  dengan; pejabat ketenagakerjaan dan pengelola lembaga  di  wilayah  kerja  Disnakertrans  Provinsi  DI  Yogyakarta,  Jawa Barat, Jawa

II. TEMUAN PENELITIAN

1. Keberadaan Lembaga Penempatan PRT

Dari  40  lembaga penempatan  PRT  sebagian  berbentuk LPTKS(32,5%), LPK-BKK(5%), LPK(40%) dan Penyalur Perorangan(22,5%). Lembaga profesional lengkap personil dan sarana/prasarana menjalankan pelayanan  mulai  perekrutan,  penampungan,  pelatihan  dan  penempatan hingga mengurus pemulangan bila selesai kontrak kerja.

Perekrutan maupun penempatan PRT umumnya melintasi batas kab/kota bahkan antar provinsi.    PRT  yang ditempatkan melalui lembaga yang terdaftar selama dalam hubungan kerja dilengkapi perjanjian penempatan kerja secara tertulis. Pekerja rumah tangga yang ditempatkan lembaga perorangan tidak diikat   perjanjian kerja tertulis cenderung riskan dan sulit memberi advokasi.

2.  Keterbatasan LPTKS Sebagai Lembaga Penempatan PRT.

LPTKS merupakan wadah yang ideal untuk penempatan tenaga kerja rumah  tangga,  berbadan  hukum  (PT)  dan  terdaftar  serta  mendapat  ijin operasi dari instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan. Tetapi rendah peranannya dalam penempatan tenaga kerja rumah tangga karena :

  1. Non  Promosi  Kesempatan  Kerja  Rumah  Tangga.(di  luar  pilar  decent work).
  2. Permenakertrans  07/MEN/IV/2008  bab  I  psl  1  angka  6  menyebutkan bahwa   pemberi   kerja   adalah   orang   perseorangan,   …,   tidak   ada penjelasan teknis.
  3. Karena  alasan  (1)  dan  (2)  inilah  timbul  kegamangan  pejabat  kantor disnaker baik provinsi dan kab/kota untuk tidak mensosialisasi dan merekomendasi LPTKS menempatkan pekerja rumah tangga.
  4. Bentuk Badan Hukum, Terdapat kecenderungan LPTKS berperan sebagai penyedia tenaga kerja untuk perusahaan lain seperti diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep.101/MEN/2004 dan ingin merubah ijin operasi yang tidak mensyaratkan bentuk badan hukum berupa PT.
  5. Mekanisme Antar Kerja, LPTKS   yang   menempatkan   pekerja   rumah   tangga   tidak   semua menerapkan      mekanisme  antar  kerja  (AKAL  atau  AKAD).    Padahal, calon  pekerja         berasal dan  direkrut dari kab/kota  dalam satu provinsi (AKAL) , ada yang  mendatangkan  dari  kab/kota   antar   provinsi   (AKAD). Demikian pula halnya        dengan     penempatannya     sangat     tergantung permintaan calon pengguna jasa PRT bisa ke kab/kota dalam satu provinsi atau diluar provinsi, banyak mengabaikan  mekanisme antar kerja yang seharusnya.

3.  Lembaga Non LPTKS.

Bursa     Kerja     Khusus     (SK     Dirjen     Binapendagri     No     Kep.131/DPPTKDN/IX/2004 tentang   Juknis  BKK)  terkait  dengan  keberadaan Lembaga Latihan Kerja Swasta (Kepmenaker No:Kep.17/MEN/VII/2007) dengan status badan hukum Yayasan dan bukan badan hukum berupa CV, melayani pelatihan dan penempatan PRT kurang profesional.

Penyalur pekerja rumah tangga banyak jumlahnya, umumnya tidak berbadan hukum merupakan usaha   perseorangan dan tidak terdaftar di instansi pemerintah maupun pemda provinsi dan kab/kota cenderung riskan.

III. KESIMPULAN

  1. Pada  umumnya,  lembaga  penempatan  merekrut  dan  menempatkan  PRT lintas kab/kota satu provinsi dan antar provinsi, akan tetapi mekanisme antar kerja banyak terabaikan. [Kep Dirjen Binapenta No Kep.251/DPPTK/IX/2008 tentang AKAL dan Kep Dirjen Binapenta No Kep. 258/DPPTK/IX/2008 tentang AKAD]. Sulit mengetahui mobilitas dan keberadaan PRT, implikasinya adalah pemerintah/pemda yang membidangi ketenagakerjaan terkendala jika akan melakukan pendataan dan upaya perlindungan bagi pekerja yang tersebar di banyak rumah tangga.
  2. Kebutuhan  PRT  berjalan  searah  dengan  perkembangan  pola  kehidupan perkotaan, diperlukan fasilitasi pemerintah untuk memperkuat peran lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri, melalui kegiatan :
    • Melengkapi penjelasan terhadap Permenakertrans No.Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, bahwa fungsi LPTKS termasuk penempatan tenaga kerja rumah tangga untuk memenuhi pengguna orang perseorangan, seperti di sebutkan dalam bab I pasal 1 angka 6.
    • Mengkaji  dan  meninjau  kedudukan  lembaga  pelatihan  kerja  swasta dikaitkan dengan  peran  bursa  kerja  khusus  terkait  penempatan  tenaga kerja  dalam  negeri,  termasuk  bagi  pekerja  rumah  tangga  yang  telah berjalan di masyarakat. Apakah harus berbadan hukum (PT) atau bisa Yayasan dan atau hanya badan usaha seperti CV dan bagaimana yang diluar katagori tersebut.
    • Mengupayakan pendekatan dimulai dengan pendataan, penyuluhan/sosialisasi langsung atau via media kepada lembaga penyalur PRT perseorangan yang banyak melayani masyarakat menyediakan dan menempatkan  tenaga  kerja  penata  laksana  rumah  tangga.  Sehingga secara terencana dapat dilakukan pendaftaran dan legalisasi penyalur PRT di setiap kab/kota.
    • Inventarisasi   kegiatan   sebagai   tindak   lanjut   yang   diperlukan   dan pelaksanaannya menjadi  program  nasional, berjenjang  dan  timbal  balik antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kab/kota  cq instansi bidang ketenagakerjaan.
  3. Menyusun pemetaan lembaga sebagai dasar rancangan program pembinaan pekerja rumah tangga, mengadop Peraturan Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Semua dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya daerah di Indonesia.
  4. Diperlukan media untuk membuka akses penegakan peraturan perlindungan PRT dengan melengkapi lembaga advokasi yang memiliki legitimasi sesuai kebutuhan.
  5. RUU Perlindungan PRT, menampung norma dan nilai universal, kondisi sosial budaya bangsa, aspek ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.
  6. Secara materiil RUU perlindungan PRT perlu mempertimbangkan :
    • Pembatasan  pemberlakuan  undang  undang  perlindungan  PRT  yang  di tempatkan melalui lembaga penempatan resmi..
    • Pembatasan area pemberlakuan seperti di kota kota besar dan daerah yang di standarkan
    • Pengupahan yang di standarkan [natura dan in natura].
    • Pengaturan jam kerja di standarkan.
    • Perijinan Lembaga,
    • Pengaturan pelatihan
    • Pengaturan penampungan
    • Teknis operasional
    • Batasan Umur.
    • Pengaturan jamsostek
    • Menjadikan kantor dinas ketenagakerjaan kab/kota berperan sebagai filter yang mampu menjalankan verifikasi.
    • Mengatur detail hak dan kewajiban para pihak.
    • Pengaturan penyelesaian perselisihan.
  7. Perlu dipertimbangkan  untuk  merancang  area  percontohan  (pilot  project) guna mematangkan upaya pembinaan penempatan tenaga kerja untuk masuk wilayah domestik.

Lihat Berita Yang Lain