Jumat, 11 Juni 2010 13:14 WIB 0 Komentar 314 Dilihat

Kajian Perlindungan Hak-hak Pekerja Pada Perusahaan Waralaba

Ratna Dewi Wuryandari, SE.


A.   Latar Belakang

Fenomena bisnis waralaba di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan. Adanya perkembangan waralaba ditunjukkan dengan semakin maraknya bermunculan waralaba asing dan waralaba lokal di pusat perkotaan maupun di sekitar wilayah sub urban. Menurut data Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), pada tahun 2005 perusahaan waralaba lokal di Indonesia mencapai 250 perusahaan. Pada tahun 2006 meningkat menjadi 370 perusahaan, tahun 2007 terdapat 450 perusahaan waralaba lokal dan pada tahun 2008 jumlah perusahaan waralaba lokal meningkat menjadi 700 perusahaan. Sementara data AFI, menyebutkan hingga Juni 2009 terdapat 1.010 usaha waralaba, dengan komposisi 750 waralaba lokal dan 260 waralaba asing.Perkembangan pesat bisnis waralaba di Indonesia mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan waralaba. Adanya perkembangan tersebut dapat menjadi sinyal baik dalam memegang peranan penting penyerapan tenaga kerja serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut ketua AFI dalam detik publishing, penyerapan tenaga kerja pada bisnis franchise (waralaba) pada tahun 2007 mampu menyerap 391.471 tenaga kerja. Jumlah tersebut diperkirakan tumbuh pada tahun 2008 menjadi 523.162 tenaga kerja dengan pertumbuhan 33,64 %. Angka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan pertumbuhan cabang waralaba. Kondisi ini diungkapkan, dapat menjadi bukti bahwa franchise/waralaba berkontribusi terhadap perekonomian terutama penciptaan lapangan kerja.

Bentuk kemitraan antara suatu Perusahaan besar (Franchisor) dengan perusahaan lokal ataupun Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai pemegang hak menggunakan merek dagang franchisor mengakibatkan terjadinya struktur/tata kelola (governance structure) yang berbeda dari perusahaan konvensional. Melalui proses kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan lokal ataupun UKM selaku penerima waralaba/franchisee dengan perusahaan besar selaku pemberi waralaba/franchisor dalam hal manajemen, teknologi produk, akses permodalan diharapkan dapat membuat perusahaan lokal ataupun UKM lebih kuat dan mandiri. Tata kelola yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan/UKM yang menerapkan sistem konvensional menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana implikasi perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan waralaba tersebut. Adanya sistem keterkaitan usaha secara vertikal dengan perusahaan besar yang didalamnya terkandung “code of conduct” yang ditentukan pemberi waralaba/franchisor apakah dapat memberikan perlindungan hak-hak pekerja menjadi lebih baik sejalan dengan makin bertambahnya jumlah cabang dari perusahaan waralaba tersebut.


B.   Permasalahan

Dengan makin banyaknya perusahaan waralaba di Indonesia dan jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan waralaba cukup banyak, menimbulkan peluang dan dugaan adanya permasalahan dalam hubungan kerja, sehingga dideteksi secara dini bagaimana kondisi dan situasi dalam hubungan kerja di perusahaan waralaba terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja.


C.   Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan waralaba serta mengetahui faktor yang mendukung dan kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak-hak pekerja waralaba.

Kegiatan kajian ini dibatasi dengan cakupan perusahaan waralaba asing dan waralaba lokal dengan jenis usaha restauran dan retail serta fokus pada perlindungan hak-hak pekerja mengenai hubungan kerja, waktu kerja dan istirahat, upah, Kesehatan dan Keselamatan kerja serta Jamsostek.


D.   Temuan

Penetapan daerah sampel dilakukan secara purposive sampling pada 2 (dua) kota besar yaitu Bandung (Jawa Barat) dan Surabaya (Jawa Timur). Metode kajian dilakukan secara kualitatif dengan temuan hasil kajian bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran/mengungkapkan/memotret implementasi perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan waralaba. Masing-masing dari 2 (dua) yang menjadi daerah sampel yaitu Kota Bandung dan Kota Surabaya, jumlah responden diambil berdasarkan kuota sebanyak 8 perusahaan tiap-tiap kota sehingga jumlah menjadi 16 perusahaan. Namun realisasi perolehan di lapangan di Kota Bandung sebanyak 6 perusahaan dengan 3 perusahaan waralaba lokal dan 3 perusahaan waralaba asing. Dari ketiga jumlah perusahaan waralaba lokal, 2 perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha retail dan satu perusahaan bergerak di bidang usaha restoran. Sementara perusahaan waralaba asing terdiri dari 1 perusahaan bidang restoran dan 2 perusahaan waralaba asing di bidang usaha retail. Sementara pengumpulan data di kota Surabaya, hanya berhasil mendapatkan 6 responden perusahaan waralaba diantaranya 2 perusahaan waralaba lokal dan 4 perusahaan waralaba asing.

Dua perusahaan waralaba lokal tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha retail. Sedangkan responden perusahaan waralaba asing yang berhasil diwawancarai terdiri dari 3 perusahaan waralaba asing di bidang restoran dan 1 merupakan perusahaan waralaba asing di bidang usaha retail. Dari 12 perusahaan yang menjadi responden, mewawancarai informan pekerja masing-masing sebanyak 2 orang dalam satu perusahaan dan 1 orang informan wakil pengusaha, sehingga total informan sebanyak 24 pekerja dan 12 wakil pengusaha.

Dari hasil wawancara semi terstruktur memperoleh temuan bahwa sebagian besar pekerja yang diwawancarai telah berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hanya ada yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena masih merupakan pekerja baru, hubungan kerja pada informan yang diwawancarai dinyatakan secara tertulis antara pihak pekerja dan pengusaha, sebagian besar gaji/upah telah berstandar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dimana baik di kota Bandung dan kota Surabaya sebagian besar informan bergaji/berupah minimal 1 juta per bulan. Hanya sekitar 16 % dari total informan pekerja perusahaan waralaba asing dan sekitar 16 % dari total informan pekerja perusahaan waralaba lokal baik di kota Bandung dan kota Surabaya yang masih bergaji/berupah di bawah UMK.

Pekerja yang menjadi informan mengaku telah sebagian besar diikutsertakan pada program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Di kota Bandung, 100% pekerja perusahaan waralaba asing diikutsertakan pada program jamsostek dan biaya kesehatan ditanggung perusahaan, sementara untuk pekerja perusahaan waralaba lokal sebanyak 66% dari total informan mengaku mengikuti program jamsostek dan 33% belum diikutsertakan program jamsostek. Belum diikutsertakan program jamsostek karena perusahaan waralaba lokal tersebut menerapkan sistem bagi hasil dan berdasarkan kekeluargaan. Untuk di kota Surabaya 100% informan pada perusahaan waralaba asing dan lokal mengaku telah dikutsertakan perusahaan pada program jamsostek yang sebagian diikutsertakan pada program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk perlindungan K3, temuan di kota Bandung maupun kotaSurabaya, sebagian besar pekerja bekerja tidak pada tempat berbahaya dan tidak menggunakan alat berbahaya serta sebagian besar mengaku pada gedung terdapat alat pelindung bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Permasalahan yang sebagian besar dialami pekerja pada perusahaan waralaba adalah adanya jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang tidak terlalu lama serta belum diikutsertakannya perhitungan upah lembur sesuai peraturan yang berlaku. Jam kerja yang panjang dan waktu istirahat pendek ini terjadi karena sebagian besar pekerja yang diwawancarai adalah pekerja di bagian operasional dimana pada perusahaan waralaba di bidang usaha retail dan restoran membutuhkan pelayanan yang tinggi. Pekerja mempunyai bargaining position yang lemah sehingga dengan kondisi jam kerja yang panjang tersebut dirasakan merupakan suatu konsekuensi bekerja pada perusahaan tersebut meskipun pada temuan masih terdapat pekerja yang bekerja 14 jam sehari dengan waktu istirahat 1-2 jam.

Pada umumnya implementasi perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan waralaba asing telah lebih baik dari perusahaan waralaba lokal, hal ini tercermin dari pekerja yang diwawancarai di perusahaan waralaba asing telah bekerja antara 2-18 tahun, sementara untuk informan pekerja pada perusahaan waralaba lokal rata-rata bekerja di bawah 5 tahun.


E.   Kesimpulan

  1. Implementasi perlindungan hak-hak pekerja di perusahaan waralaba sebagian besar telah berjalan cukup baik. Dua implementasi yang masih menjadi masalah cukup penting adalah banyaknya pekerja dengan jam kerja panjang, dengan jam istirahat tidak terlalu lama serta belum diimplementasikannya perhitungan upah lembur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

  2. Perusahaan waralaba asing secara umum telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerjanya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan waralaba lokal. Rata-rata pekerja telah bergaji/berupah di atas 1 juta rupiah, belum ditambah insentif lain seperti bonus. Perusahaan waralaba asing diakui lebih taat dalam menerapkan perlindungan hak pekerja seperti dengan telah mengikutsertakan pekerja pada Jamsostek, dan kondisi K3 yang telah baik dan memenuhi standar perlindungan. Adanya implementasi yang baik tersebut karena adanya keterkaitan penerapan budaya kerja yang baik dari perusahaan pemberi waralaba di luar negeri yang telah mempunyai reputasi baik di banyak negara. Keterkaitan manajemen pusat perusahaan waralaba dalam hal pelatihan karyawan serta adanya bonus-bonus menarik dari pemberi waralaba kepada outlet yang berprestasi mencetak keuntungan besar, memberikan motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan kinerja baik masing-masing pekerja, pada akhirnya tercipta hubungan industrial yang baik sehingga akhirnya berdampak pada penerapan norma ketenagakerjaan yang kondusif diperusahaan.

  3. Perusahaan waralaba lokal masih ada yang belum menerapkan perlindungan pekerja dengan baik. Namun demikian secara umum telah memberikan perlindungan cukup baik. Masalah perlindungan pekerja yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan berlaku adalah waktu kerja panjang, upah lembur dan sebagian masih ada yang belum menerapkan program jamsostek. Kendala yang dihadapi perusahaan waralaba lokal tersebut adalah sistem perusahaan berdasarkan kekeluargaan/bagi hasil, perusahaan waralaba lokal secara umum masih tergolong baru sehingga penerapan perlindungan pekerja masih ada yang belum terpenuhi. Namun demikian dibanding perusahaan konvensional perusahaan dengan sistem waralaba cenderung telah lebih stabil dalam menerapkan norma perlindungan ketenagakerjaan.



F.   Saran

  1. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal dalam melihat implementasi perlindungan hak-hak pekerja di perusahaan waralaba, sehingga dengan maraknya perusahaan waralaba lokal yang tumbuh pesat dewasa ini, kajian dapat menjadi referensi awal untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama dalam melihat perlindungan hak pekerja pada UKM yang akhir-akhir ini banyak menerapkan sistem bisnis waralaba.

  2. Berdasarkan temuan-temuan di atas, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan waralaba perlu lebih ditingkatkan terutama untuk daerah/wilayah yang belum menyentuh pembinaan pekerja di perusahaan waralaba. Disamping itu perlunya koordinasi Pemerintah Pusat/Depnakertrans dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di daerah dalam mengintensifkan pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan terutama pada perusahaan waralaba yang baru bermunculan.

  3. Sebagian besar permasalahan yang masih terjadi dalam temuan mengenai implementasi perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan waralaba adalah adanya jam kerja panjang dan waktu istirahat pendek, sehingga perlu adanya pengawasan yang efektif pada kedua implementasi perlindungan tersebut seperti makin intensifnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan inspeksi ketenagakerjaan ataupun jika keterbatasan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan inspeksi dapat berupa penyebaran buku saku ketenagakerjaan dan sosialisasi yang intensif kepada manajemen perusahaan mengenai pentingnya penerapan jam kerja dan waktu istirahat yang sesuai peraturan untuk menghindari pekerja dari kelelahan yang berlebihan. Tidak dapat dipungkiri kondisi kesehatan pekerja yang buruk dapat menyebabkan perusahaan pembengkakan biaya akibat biaya kesehatan yang meningkat. Dalam sosialisasi harus diberikan pengertian bahwa jam kerja panjang harus diimbangi dengan pemberian vitamin ataupun pemberian insentif yang menarik sehingga akan memperkuat daya tahan tubuh dan motivasi yang tinggi dari pekerja dalam meningkatkan produktivitasnya.

  4. Perlu adanya penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan di daerah karena masih minimnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di daerah sampel dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada. Hal ini mengakibatkan banyaknya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang belum menyentuh pembinaan ke perusahaan waralaba meskipun disadari bahwa perusahaan waralaba cukup banyak bermunculan dan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

Lihat Berita Yang Lain