Kamis, 10 Juni 2010 13:42 WIB 0 Komentar 291 Dilihat

Kajian Decent Work (Kerja Layak) Bagi Pekerja Pada Rumah Tangga

Drs. Mahmud Alkhadar


A.   Latar Belakang

Akibat keadaan dan kondisi ekonomi keluarga yang berkekurangan terutama di desa-desa, mendorong orang berusaha mencari kesempatan untuk bekerja dengan meninggalkan keluarga. Mereka adalah wanita, anak-anak, berpendikan rendah, tanpa ketrampilan yang memadai sekalipun untuk pekerjaan rumah tangga.

Jumlah pekerja rumah tangga pada tahun 2003 mencapai 2.593.399 orang, termasuk diantaranya pekerja anak yang berjumlah 688.132 (Survey ILO-IPEC 2003), Jakarta merupakan daerah dengan jumlah pekerja rumah tangga yang cukup banyak mencapai 801.566 orang, dengan pekerja anak mencapai 192.764 (31,50%). Kesempatan kerja ini diperkirakan akan terus tumbuh sejalan dengan perkembangan perkotaan dan terbatasnya peluang kerja di perdesaan.

Atas dasar latar belakang tersebut, penting dan perlu dilakukan kajian ini, sehingga diperoleh informasi tentang fenomena perkerjaan dan pekerja rumah tangga dengan implikasinya di bidang hukum ketenagakerjaan.

B.   Permalasahan

  1. Bagaimana promosi pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan.
  2. Bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga.
  3. Apa jaminan sosial yang diterima pekerja rumah tangga.
  4. Bagaimana dialog sosial dalam rumah tangga.
C.  Tujuan
  1. Mengetahui promosi kesempatan kerja pekerjaan rumah tangga.
  2. Mengetahui perlindungan pekerja rumah tangga.
  3. Mengetahui jaminan sosial pekerja rumah tangga.
  4. Mengetahui dialog sosial pekerja rumah tangga.
D.  Temuan
  1. Pendataan terhadap 205 pekerja rumah tangga dan 143 pengguna jasa di sekitar Bodetabek diketahui bahwa dalam masyarakat berlangsung hubungan kerja yang fenomenal. Kondisi hubungan kerja tercipta secara ”kekeluargaan” dengan sejumlah tugas pekerjaan yang wajib diselesaikan berpedoman job diskripsi yang disepakati secara lisan. Posisi tawar pekerja rumah tangga lemah dan cenderung rentan.
  2. Keadaan fenomenal dalam hubungan kerja rumah tangga menunjukkan  kondisi kerja yang harus diterima pekerja rumah tangga karena ketidak tahuan dan tidak adanya pihak berwenang yang memberi tahu tentang perjanjian kerja, aneka pekerjaan, upah dan pendapatan lain, waktu kerja, hak atas pembinaan, perlindungan, pengawasan, pengembangan karir dan advokasi. Pengguna jasa beragam latar belakang terutama kemampuan ekonominya,tidak ada keseragaman perlakuan terhadap pekerja rumah tangga dalam memberi imbalan jasa meskipun sama pekerjaannya.
  3. Secara terbatas dan tanpa fasilitasi pihak berwenang di lapangan berlangsung hubungan kerja para pihak terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Kondisi yang mencolok adalah perjanjian kerja sebagai bentuk ikatan pemberi kerja dengan pekerja dilakukan secara tidak tertulis. Pihak berwenang dan berkompeten tidak berada ditengah keadaan yang berpotensi terjadi pelanggaran hak bagi yang memiliki posisi tawar lemah yaitu pekerja rumah tangga.
  4. Akibat berprofesi di luar rumah tangga, orang meninggalkan dan meyerahkan pekerjaan kerumahtanggaan kepada pihak lain. Jenis pekerjaan tersebut banyak macamnya dan tidak gampang digantikan dengan mesin atau robot sekalipun, sehingga menjadi membutuhkan pekerja rumah tangga. Menjadi bersifat fenomenal, karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerja, pengguna jasa ini bukan perusahaan sehingga tidak dapat diberlakukan peraturan formal penggunaan tenaga kerja. Mekanisme antar kerja yang kita kenal (pengantar kerja) tidak terdapat disini, adanya biro jasa penyalur pembantu rumah tangga (PRT) di kota-kota besar masih amatiran sifatnya. Pusat Penelitian Kelompok Rentan, Balitbang HAM, Depkumham, 2009, dalam draft hasil penelitian menyebutkan bahwa biro jasa penyalur PRT di daerah tidak berijin. Akibat dari keadaan tersebut dan adanya kebutuhan dua pihak tadi, perekruitan melalui keluarga dan orang dekat banyak ditemukan.

    Menyimak data penelitian ini, menunjukkan adanya keragaman latar belakang sosial ekonomi, budaya, mentalitas para pengguna jasa pekerja rumah tangga. Artinya, secara alamiah seorang pekerja rumah tangga akan sangat tergantung pada nasib, dan keajaiban untuk bisa bekerja secara baik hingga memperolah perlakuan dan imbalan yang layak menurut konsep yang sebenarnya belum berlaku padanya.

    Keterbatasan finansial pengguna jasa banyak ditemukan pada masyarakat seperti pasangan muda punya balita dengan pengalaman kerja yang baru dirintis, akan membayar jasa pekerja rumah tangganya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Kemudian akankah perlu sejenis peraturan untuk mengatasi keadaan ini, semacam ketentuan upah minimum misalnya. Tentu, perlu dicari solusi yang tidak sekedar memenuhi faktor formal yuridis, agar permasalahan pengangguran tidak semakin parah.
  5. Aparat pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai unsur pelaksana tidak bisa berbuat tanpa ada dasar hukum yang dapat dijadikan dasar bertindak. Artinya, tanpa peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan rumah tangga, sebagai aparat pemerintah tidak bisa bertindak atas nama hukum. Diluar teknis ketenagakerjaan, institusi berkompeten menjalankan perannya mengatasi kasus yang dilaporkan untuk proses penyelesaiannya, seperti; pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lainnya.
  6. Dari hasil kajian ini terdapat beberapa materi pokok yang bisa menjadi bahan mempersiapkan peraturan bidang PRT, yaitu;
    1. Hak dasar pekerja rumah tangga dalam bekerja, untuk memperoleh : pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan profesi.
    2. Klasifikasi dan toleransi atas kondisi pemberi kerja untuk dapat menggunakan jasa pekerja rumah tangga.
    3. Penguatan status biro jasa penyalur PRT, fasilitasi dan pengembangan profesionalitas kerjanya.
    4. Pengembangan koordinasi antar pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
    5. Sistem jaringan dalam kemitraan antar pemangku kepentingan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
  7. Penelitian serupa di Indonesia dan di beberapa negara tentang PRT mencatat bahwa Pekerjaan Rumah Tangga dan PRT belum diakui sepenuhnya sebagai sebuah profesi, sehingga pelakunya juga menjadi terabaikan hak-haknya sebagai seorang pekerja.
  8. ILO sebagai organisasi buruh bangsa-bangsa tidak memaksakan pemberlakuan setiap pedoman yang di hasilkan, dalam hal ini selalu menyediakan pilihan bagi anggotanya secara demokratis, seperti standar pekerjaan rumah tangga yang membutuhkan regulasi spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan konteks pekerjaan tersebut dilaksanakan.
E. Kesimpulan

Dalam masyarakat terdapat fenomena hubungan kerja antara PRT dengan pengguna jasa yang belum tersentuh ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Keadaannya menggambarkan adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan meskipun terdapat ketidaksetaraan. PRT berasal dari perdesaan, miskin dengan pendidikan dan ketrampilan rendah, sehingga tidak ada pilihan kecuali menjadi PRT dengan posisi tawar rendah. Meskipun terdapat pengertian pekerjaan, yakni adanya pemberi perintah, penerima perintah dan imbalan berupa upah dan semacam tunjangan, akan tetapi PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum ketenagakerjaan.

F. Saran
  1. Perlu kesepahaman nasional untuk menempatkan pekerjaan rumah tangga sebagai layaknya sebuah profesi, melalui pengakuan formal yuridis. Sehingga pemerintah dapat mengintegrasikan pekerjaan rumah tangga ke dalam kebijakan dan strategi ketenagakerjaan dan perluasan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran secara terpadu dan komprehensif.
  2. Paralel dengan pengintegrasian pekerjaan rumah tangga ke dalam konsep profesi yang terakomodir dalam peraturan ketenagakerjaan, perlu disusun perundang-undangan nasional sebagai dasar pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan profesi pekerjaan rumah tangga.
  3. Untuk penyelenggaraan pelayanan pembinaan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan profesi pekerjaan rumah tangga di lapangan perlu di terbitkan pedoman yang dapat menjadi acuan aparat lapangan.
  4. Sosialisasi nasional diperlukan untuk mendorong setiap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menerbitkan peraturan daerah dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pelaksananya.
  5. Program aksi nasional perlindungan PRT perlu diintensifkan dengan sistem kemitraan yang telah terbangun dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Lihat Berita Yang Lain