Senin, 02 November 2009 18:36 WIB 0 Komentar 206 Dilihat

Pusat Pemasaran Komoditi Unggulan

Oleh : Jokly Sinaga.
Pengamat Ketransmigrasian.

Ketika era penjajahan Belanda di Indonesia istilah kolonisasi tahun 1905 adalah program Transmigrasi yang merupakan bagian situasi politik saat itu. Pendekatannya bukanlah demografi akan tetapi kepentingan penjajah untuk pembangunan infra struktur bagi kepentingan penjajah itu sendiri.

Kemudian pada pasca Kemerdekaan kegiatan ini dilanjutkan oleh Presiden pertama kita bung Karno dan bung Hatta dengan pendekatan Demografi untuk pemindahan penduduk dari suatu tempat yang padat ke tempat lain serta pendekatan pembangunan ekonomi dalam sektor pertanian.

Selanjutnya, di era orde baru, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan adanya kaitan sentuhan aspek nilai politi, dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk di Jawa serta ektensifikasi pertanian, sekaligus untuk mengamankan kawasan-kawasan di perbatasan.

Pemerintahan sekarang (era Reformasi) menurut pandangan Dr.Ir.Erman Suparno MBA,MSi. Adalah secara historical. Sistem Transmigrasi adalah “the Real success” karena masyarakat transmigran besar kontribusinya dalam proses perkembangan daerah sehingga akhirnya daerah-daerah Transmigrasi dulu menjadi kota kabupaten, kota provinsi termasuk beberapa Kota Transmigrasi Mandiri (KTM).

Sesuai UU No.32 tahun 2004, tentang otonomi daerah, bidang Transmigrasi itu adalah bidang untuk urusan pemerintahan yang sudah dibagi bersama, tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawab provinsi dan tanggung jawab kabupaten/kota, jadi gagasan yang disampaikan Menakertrans tentang KTM adalah gagasan ideal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk juga politik anggarannya. Jadi bukan hanya APBN, tetapi juga APBD Prov. APBD Kab/kota. Inilah persoalan yang harus segera dikerjakan bersama atau digalakkan manjadi semacam gerakan Nasional bahwa konsep ideal Transmigrasi dalam era otonomi daerah itu seyogyanya juga sudah difahami oleh jajaran aparat di Provinsi, Kab/kota.

Perlu diketahui apakah mereka/aparat daerah sudah memahami konsep tersebut ? Karena menurut UU otonomi daerah No.32 tahun 2004 yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pemerintah termasuk yang paling penting untuk diketahui daerah adalah PP no.38 tahun 2007 dan no.41 tahun 2007 masing-masing tentang pembagian urusan pemerintahan di pusat, provinsi, kab/kota, dan tentang perangkat daerah. Bagaimana daerah merespon kebutuhan penting pelaksanaan Transmigrasi dalam otonomi daerah.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sejak dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta pengendaliannya seyogyanya unsur-unsur lintas sektoral terkait dilibatkan. Program pembangunan KTM, seyogyanya terintegrasi dengan aspek tata ruang Nasional dan jika masih ada Tata Ruang Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota sehingga akan lebih terarah lagi dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Idealnya KTM diarahkan untuk menjadi Pusat pengembangan dan pemasaran komoditi unggulan sekaligus dengan proses pengolahannya agar lelucon “kambing punya susu sapi punya nama” tidak ada lagi.

Prioritas penentuan KTM melalui sosialisasi dari Depnakertrans melalui seminar, kunjungan kerja/konsultasi ataupun berdasarkan masukan dari semua unsur agar dapat tepat guna dan tepat sasaran seperti kasus lokasi sebatik di Kaltim yang lebih dekat ke Tawao (Malaysia) sehingga orientasi pemasarannya ke Malaysia karena jarak dan kondisi infrastrukturnya lebih baik. Perlu digagas bentuk-bentuk insentif jika ingin berinvestasi di KTM seperti tax holiday dan sebagainya.

Untuk setiap KTM agar diupayakan komoditas unggulannya berdasarkan kesesuaian lahan (land suitability) dan bukan berdasarkan kondisi yang telah given kondisi land use saat ini sehingga perlu dikordinasikan dengan Dinas Pertanian setempat tentang rencana Pemanfaatan lahannya (land utilysation) sehingga setiap KTM memiliki cirri khas komoditasnya (trade mark seperti Gorontalo dengan jagungnya, atau Sulawesi Selatan dengan coklatnya dll), guna menghindari homogenitas komoditas seperti palm oil (kelapa sawit).

Perlu dipertimbangkan jenis komoditas selain yang ada sekarang seperti kayu manis yang pasokan dari hanya sebesar 0,05 % dari kebutuhan dunia. Jenis kayu manis ini tumbuh di hutan Sumatera seperti di Bengkulu dan lainnya (belum dibudidayakan).

Perlu diidentifikasi jalur-jalur perdagangan tradisional antar daerah dan antar Negara seperti dari Bengkayang di Kalimantan Barat yang selalu menjual ke Serawak produk-produk anyaman tikar berbahan baku rotan dan sebagainya.

Lihat Berita Yang Lain

Kota Terpadu Mandiri Makin Menjamur

28 Agustus 2009 0

Pengembangan kawasan transmigran menjadi Terpadu Mandiri terus berlanjut. Menyebarkan sentra pertumbuhan baru ke berbagai daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan [...]

Kepedulian Pemerintah Perbaiki Nasib Pekerja

27 Agustus 2008 0

Bekerjasama dengan Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Depnakertrans segera membangun perumahan TKI dan Pekerja.

Bangkitkan Gairah Wirausaha

27 Agustus 2008 0

Membangkitkan semangat kewirausahaan.