Senin, 02 November 2009 18:39 WIB 0 Komentar 455 Dilihat

Berpacu dengan Teknologi Informasi

Kios 3 in 1 mengandung konsep teknologi informasi berbasis internet. Gabungan sistem manajemen pengelolaan pelatihan, sertifikasi dan penempatan yang bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja dan masyarakat umum.

Era teknologi informasi telah hadir di tengah kita. Peristiwa di sebuah negeri dapat dengan mudah diketahui oleh orang yang tinggal jauh dari negeri tersebut. Demikian pesat perkembangan teknologi informasi. Masyarakat luas dapat mengakses informasi lebih luas mulai dari media cetak, elektronik seperti televisi dan radio hingga internet yang belakangan terus berkembang di Bumi Pertiwi.

Perkembangan teknologi membawa dampak positif tetapi dapat pula sebaliknya tergantung tujuan pemakainya. Bila digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi tentang peluang kerja dan usaha, maka akan turut membantu sesama dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Teknologi berbasis internet ini sedang dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Teknologi ini melengkapi program Depnakertrans yang sudah dikembangkan yakni Kios 3 in 1 sebagai langkah revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Belum lama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dr. Ir. Erman Suparno,MBA,MSi meresmikan Kios 3 in 1 yang berada di 11 Balai Latihan Kerja (BLK) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di seluruh Indonesia. Peresmian Kios 3 in 1 yang dipusatkan di Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Surakarta menjadi momentum pelayanan teknologi informasi berbasis web/internet dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Aplikasi Kios 3 in 1 yang terus dikembangkan Depnakertrans merupakan paket program komputer berbasis web/internet yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam sistem manajemen pengelolaan pelatihan, sertifikasi dan penempatan yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan masyarakat umum.Konsep Kios 3 in 1 memadukan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi dan lembaga penempatan tenaga kerja dalam pelayanan satu atap.

Sampai saat ini, di Indonesia terdapat 11 BLK UPTP dan 171 BLK Unit Pelasana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki dan dikelola Pemda provinsi, Kab/kota. 11 BLK UPTP yang telah dilengkapi Kios 3 in 1 adalah BLKI Banda Aceh, BBLK Serang, Banten, B2PTKLN Cevest Jawa Barat, (B2PTKDN) Bandung, BBLKI Surakarta, BLKI Semarang, BLK Samarinda.BLK Makasar, BLKI Ternate, BLKI Sorong. Menakertrans Erman Suparno mengatakan kondisi kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait (stake holder). Tingginya angka pengangguran disebabkan antara lain kondisi ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan lowongan kerja yang tersedia, ketidak sesuaian antara keahlian dan kompetensi pencari kerja dengan persyaratan dan kualifikasi pasar kerja serta adanya PHK akibat krisis ekonomi global.

Oleh karena itu, kata Menakertrans, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan balai latihan kerja yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Perhatian pemerintah diwjudkan dengan upaya revitalisasi dan penataan ulang BLK di seluruh Indonesia. Upaya revitalisasi yang dibiayai APBN ditambah APBD dan dana stimulus ekonomi ini dilakukan dengan perbaikan metode, sistem dan program pelatihan, perbaikan fasilitas infrastruktur dan peralatan pelatihan serta peningkatan SDM instruktur dan pengelolaan manajemen modern.

Dijelaskan Menakertrans, pada tahun 2009 ini, pemerintah melalui Depnakertrans mentargetkan penempatan tenaga kerja sebanyak 2,6 juta orang yang terdiri dari 2 juta orang penempatan tenaga kerja dalam negeri dan sisanya 600 ribu orang untuk penempatan tenaga kerja luar negeri (TKLN). Upaya telah dilakukan adalah kegiatan padat karya infrastruktur dan produktif, pemberdayaan masyarakat mandiri, gremeen bank, penerapan teknologi tepat guna, kewirausahaan, pemuda mandiri profesional serta job fair, subsidi program dan pelatihan keterampilan.

Dengan diresmikannya penggunaan Kios 3 in 1 BLK UPTP yang tersebar diseluruh Indonesia, Menakertrans mengharapkan adanya kerjasama terpadu dari lembaga pelatihan kerja/lembaga diklat profesi (LPK/LDP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di masing-masing daerah dalam mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.(B.S).