FAQ

Daftar Pertanyaan
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
  2. Komponen Upah Untuk Menghitung Pesangon
  3. Pengarahan untuk menunjang pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri , untuk kepentingan perusahaan sendiri.
  4. Penunjukan Direksi Asing di Perusahaan Perdagangan
  5. Potongan gaji mengenai pembelian barang di koperasi dan pembayaran cicilan perumahan apakah terkait dengan denda dan status karyawan PKWT yang bekerja di bidang industri ikan, tambak udang, perkebunan, pertanian, peternakan dan pembudidayaan.
  6. Penjelasan Pelaksanaan Pasal 106,109 dan 110 UU No. 13/2003
  7. Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 77 pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.
  8. Penjelasan mengenai Pengupahan ditetapkan atas kesepakatan bersama
  9. Penjelasan Mengenai Peralihan Perusahaan
  10. Penjelasan Tentang Badan Hukum
  11. Penjelasan mengenai Pengupahan
  12. Penjelasan Mengenai Uang Penggantian Perumahan Serta Uang Pengobatan Dan Perawatan
  13. Penjelasan UMP dan PKWTT serta Hari Kerja dan Upah Lembur
  14. Penjelasan mengenai hak cuti pekerja harian lepas.
  15. Penjelasan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Demosi, Jamsostek, dan Pengunduran diri (UU No. 13/2003)
  16. Penjelasan mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena PHK
  17. Penjelasan mengenai penetuan upah sehari
  18. Penjelasan mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena PHK
  19. Penjelasan mengenai upah sehari
  20. Status harian lepas, harian lepas dan bulanan
  21. Pemberlakuan masa tunggu 1 (satu) bulan bagi peserta aktif dan non aktif program jaminan hari tua (JHT)
  22. Perundingan PKB
  23. Penjelasan Pasal 163 UU No. 13/2003
  24. Permohonan Penjelasan Perlindungan Upah
  25. Penjelasan Tentang Komponen Upah dan Ketentuan UMP
  26. Penjelasan mengenai Uang Pisah
  27. Penjelasan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing
  28. Penjelasan mengenai Pembayaran Pembagian Kekayaan Dana Pensiun Yang Dibubarkan Kepada Peserta Yang Masih Aktif Bekerja
  29. Penjelasan mengenai Kepemilikan Saham dan Kompensasi Akuisisi dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
  30. Penjelasan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13/2003
  31. Pendapat hukum mengenai sistem penggantian hari kerja
  32. Penjelasan status pembayaran tunjangan tidak tetap
  33. Penjelasan Pasal 167 ayat (1) UU No. 13/2003
  34. Penjelasan mengenai status tenaga kerja dan upah kerja lembur
  35. Penjelasan status hukum direksi dan komisaris perseroan terbatas
  36. Kesepakatan kerja bersama
  37. THR untuk pekerja/buruh harian lepas
  38. Penjelasan Ketenagakerjaan (perhitungan lembur, perhitungan pembayaran premi jamsostek, perhitungan gaji perhari, dan lainnya)
  39. Penjelasan pembayaran tunjangan tarnsportasi
  40. Penjelasan tentang perhitungan manfaat pensiun dini
  41. Penjelasan jabatan tertentu sesuai Pasal 15 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
  42. Penyelesaian putusnya hubungan kerja
  43. Penjelasan Mengenai Perubahan Kepemilikan
  44. Permohonan penjelasan mengenai Outsourching
  45. Permohonan penjelasan mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Thn 2003 Pasal 36
  46. Permohonan penjelasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu






Daftar Pembahasan dan Jawaban
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

    Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri terdir dari: a. Pemerintah; b. Pelaksana Penempatan TKI swasta; c. Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. 2. Adapun pelaksana penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 harus ada ijin tertulis dari Menteri. 3. Persayaratan penempatan TKI di lkuar negeri untuk kepentinagn perusahaan adalah: a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia; b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; c. Perusahaan memiliki bukti kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan RI; d. TKI telah memiliki perjanjian kerja; e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau telah memiliki polis asuranbsi; dan TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.

    top
  2. Komponen Upah Untuk Menghitung Pesangon

    Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima terdeiri atas: a. Upah pokok b. Segala macam bentuk tujangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/burh dan karyawannya. 2. Adapun pengertian tunjangan tetap, sesuai penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/burh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. 3. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan komponen upah sebagai dasar perhitungan pesangon agar menyesuaikan pengaturan pembayaran upah yang berlaku di perusahaan dengan ketentuan tersebut di atas.

    top
  3. Pengarahan untuk menunjang pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri , untuk kepentingan perusahaan sendiri.

    Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: a. Pemerintah b. Pelaksana Penempatan TKI swasta c. Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. 2. Adapun pelaksana penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus ada ijin tertulis dari Menteri. 3. Persyratan penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan adalah: a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri c. Perusahaan memiliki bukti kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia d. TKI telah memiliki perjanjian kerja TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau telah memiliki polis asuransi TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.

    top
  4. Penunjukan Direksi Asing di Perusahaan Perdagangan

    Undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur penggunaan tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan direksi berdasarkan status permodalan dan bidang usaha, namun membatasi jabatan tertentu yang tidak boleh diisi oleh tenaga kerja asing yaitu jabatan personalia. 2. Tenaga kerja asing dapat menduduki jabatan Direksi atau Komisaris di perusahaan apabila tenaga kerja asing tersebut terpilih berdasarkan RUPS. 3. Mengenai batasan jumlah maksimal tenaga kerja asing yang dapat ditunjuk sebagai Direktur, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai hal tersebut. Selama jabatan tersebut dapat diisi oleh orang Indonesia yang memiliki kompetensi maka lebih diutamakan orang Indonesia untuk mengisi jabatan tersebut.

    top
  5. Potongan gaji mengenai pembelian barang di koperasi dan pembayaran cicilan perumahan apakah terkait dengan denda dan status karyawan PKWT yang bekerja di bidang industri ikan, tambak udang, perkebunan, pertanian, peternakan dan pembudidayaan.

    Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a PP 8 Tahun 1981 hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah denda, pemotongan dan ganti rugi. Dengan ketentuan hal tersebut tidak boleh melebihi dari 50% dari pembayaran upah yang seharusnya diterima. 2. Pengertian dari pinjaman uang atau membeli barang-barang kebutuhan pokok oleh karyawan dari koperasi dan pemberian fasilitas cicilan perumahan bagi karyawan dari perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 22 PP Nomor 8 tahun 1981 adalah menyediakan pemotongan upah perusahaan pleh pihak ketiga dan bukan merupakan ganti rugi. 3. Pemotongan upah untuk pembayaran pinjaman uang atau pembelian barang dari koperasi serta pembayaran fasilitas cicilan perumahan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari pekerja. 4. Mengenai pelaksanaan PKWT, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) PKWT hanya dapat dilakukan berdasarkan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan bukan bidang. Sehingga untuk dapat melakukan PKWT tidak berdasarkan bidang pekerjaan akan tetapi dilihat jenis dan sifat pekerjaan tersebut.

    top
  6. Penjelasan Pelaksanaan Pasal 106,109 dan 110 UU No. 13/2003

    Dalam rangka penyususnan peraturan perusahaan (PP), pengusaha perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil-wakil pekerja/buruh atau dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB, jika telah ada SP/SB. Untuk mendapatkan saran dan pertimbangan tersebut, pengusaha dapat mengundang wakil-wakil pekerja/buruh atau pengurus SP/SB secara tertulis menurut kepatutan. Pemanggilan tersebut, hemat kami sekurang-kurangnya dilakukan 3 kali berturut-turut dengan bukti/tanda terima pemanggilan yang sah. 2. Apabila upaya sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut tidak juga dipenuhi oleh wakil-wakil pekerja/buruh atau pengurus SP/SB, maka (manajemen) perusahaan dapat melakukan rapat perumusan dan pembuatan PP bersama-sama dengan wakil-wakil pekwerja/buruh lainnya dan dari unsur Lembaga Kerjasama Bipartik (LKS-Bipartit) tanpa kehadiran pihak pengurus SP/SB. 3. SEtelah proses pembuatan PP sebagaimana tersbut telah ditempuh, maka selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pengesahan dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk itulah yang menentukan sah atau tidaknya PP yang dibuat tersebut, baik secara substantif maupun secara prosedur. 4. Sebagaimana diketahui bahwa keanggotaan LKS-Bipartit di suatu perusahaan terdiri dari (unsur-unsur) SP/SB atau unsur pekerja/buruh (Pasal 1 angka 18 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 9 Kepmenakertrans No. KEP-255/Men/2004).

    top
  7. Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 77 pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

    Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak melarang perempuan untuk bekerja pada malam hari. Kecuali bagi perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dan bagi perempuan hamil, apabila menurut keterangan dokter akan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya (Pasal 76). 2. Dengan tidak adanya larangan bagi buruh perempuan untuk bekerja pada malam hari, maka terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari tidak diperlukann izin dari Disnaker setempat. 3. adapun waktu kerja dalam seminggu bagi pekerja/buruh pria maupun perempuan yang bekerja pada siang hari maupun malam hari, tidak ada perbedaan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)minggu, atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

    top
  8. Penjelasan mengenai Pengupahan ditetapkan atas kesepakatan bersama

    Hal-hal yang tercakup dalam "pengaturan pengupahan" sebagaimana tersebut pada Pasal 91 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah klausal-kalausal yang mengatur segala sesuatu mengenai upah yang telah disepakati oleh para pihak (pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh) dan dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PP/PKB), antara lain ketentuan mengenai besaran upah dan perincian komponen upah, ketentuan mengenai upah lembur serta ketentuan mengenai pembayaran upah bagi pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan bukan karena mangkir. Pengaturan pengupahan yang telah disepakati dan dituangkan dalam PP/PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau oleh lembaga pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Apabila dalam PP/PKB telah disepakati bahwa kenaikan upah merupakan salah satu kalusal dalam pemgaturan pengupahan dan harus disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh maka dengan sendirinya menjadi norma yang mengikat dan hatus dipatuhi oleh para pihak. Pada prinsipnya kenaikan upah ditentukan oleh perusahaan dengan tetap mempertimbangkan masukan/pemikiran dari serikat pekerja/serikat buruh yang akan dibahas dalam pembahasan. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai besaran atau persontase kenaikan upah diatas upah minimum, tetapi hanya mengatur mengenai besarnya upah minimum berdasarkan wilayah atau sektor tertentu.

    top
  9. Penjelasan Mengenai Peralihan Perusahaan

    Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas pwerusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan. Artinya, hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan, tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan. Dengan terjadinya peralihan perusahaan (take over melalui jual beli saham/aset), maka segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, diselesaikan bedarasarkan kalusal dalam perjanjian jual beli (saham/aset) dimaksud. Apabila dalam perjanjian jual beli dimaksud tidak terdapat klausal atau tidak diperjanjiakn hal-hal yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, termasuk penyelesaian status dan hak-hak/kewajian terhadap karyawan, maka pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja hak dan kewajiban tanggung jawab pengusaha baru. 2. Bahwa dalam perjanjian pengalihan perusahaan tidak diatur dan tidak diperjanjiakn mengenai status hubungan kerja karyawan, serta tidak diatur mengenai kewajiban terhadap karyawan apabila (nantinya) diputuskan hubungan kerjanya, maka sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, apabila karyawan akan di PHK, perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di perusahaan dimaksud dan hak-haknya berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yang kesemuanya menjadi tanggung jawab pengusaha baru.

    top
  10. Penjelasan Tentang Badan Hukum

    Perusahaan yang berbentuk badan hukum adalah perusahaan atau badan (entity) yang didirikan dan lahir menjadi suatu badan hukum (legal entity) karena undang-undang/hukum (dalam hal ini Hukum Indonesia). Bagi perusahaan seperti itu, apabila semua persyaratan yang ditentukan UU telah dipenuhi, sejak saat itu, sah menjadi badan hukum (artificieel persoon). Ia mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (natuurlijk persoon). Demikian juga ia mempunyai harta kekayaan, tersendiri terpisah dari harta kekayaan pemiliknya serta mempunyai pengurus sebagai "agent" yang berwenang mewakili dalam bertindak untuk dan atas nama badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai contoh, PT termasuk PT Persero, Perum, Koperasi, Asuransi, Dana Pensiun, Bada Hukum Milik Negara, Yayasan, Wakaf dan lain-lain. 2. Berdasarkan penjelasan butir 1 tersebut di atas, maka perusahaan/badan usaha yang tidak didirikan karena UU/hukum, termasuk kategori bukan badan hukum. Sebagai contoh, Perseroan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Usaha Dagang, Usaha Bersama, dan lain-lain

    top
  11. Penjelasan mengenai Pengupahan

    Hal-hal yang tercakup dalam "pengaturan pengupahan" sebagaimana tersebut pada Pasal 91 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah klausal-klausal yang mengatur segala sesuatu mengenai upah yang telah disepakati oleh para pihak (pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh)dan dituangkan dalam peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama (PP/PKB), antara lain ketentuan mengenai besaran upah dan perincian komponen upah, ketentuan mengenai upah lembur serta ketentuan mengenai pembayaran upah bagi pekerja/buruh yang tidakk melakukan pekerjaan bukan karena mangkir.Pengaturan pengupahan yang telah disepakati dan dituangkan dalam PP/PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh Pmerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, atau oleh lembaga (institusi)pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, apabila dalam PP/PKB telah disepakati bahwa kenaikan upah merupakan salah satu klausal dalam pengaturan pengupahan dan harus disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh maka dengan sendirinya menjadi norma yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak. 3. Pada prinsipnya kenaikan upah ditentukan oleh perusahaan dengan tetap mempertimbangkan masukan/pemikiran dari serikat pekerja/serikat buruh yang akan dibahas dalam pembahasan, dapat dibenarkan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai besaran atau prosentase kenaikan upah diatas upah minimum, tetapi hanya mengatur mengenai besarnya upah minimum berdasarkan wilayah atau sektor tertentu.

    top
  12. Penjelasan Mengenai Uang Penggantian Perumahan Serta Uang Pengobatan Dan Perawatan

    Pekerja/buruh yang di putus hubungan kerjanya dengan alasan telah melakukan kesalahan berat (Pasal 158 UU No. 13/2003), atau pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri (Pasal 162 UU No. 13/2003) tidak berhak memperoleh uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, namun sesuai Pasal 158 ayat (3) dan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003. 2. Dalam hal pekerja/buruh yang mangkir 5 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan (Pasal 168 UU No. 13/2003), dan berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, pekerja/buruh yang bersangkutan dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, dan hak-hak pekerja/buruh berlaku sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU No. 13/2003. 3. Adapun mengenai uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 adalah meliputi: a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganyadimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. Penggantian perumahan sera pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya mengenai perhitungan uang perumahan serta pengobatan dan uang perawatan bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang dasar dan besar perhitungannya sesuai dengan ketentuan Pasal 166 UU No. 13/2003, dan tidak dihitung berdasarkan perhitungan surat edaran Menakertrans No. 18.KP.04.29.2004, tanggal 9 Januari 2004, karena SE tersebut khusus mengatur ketentuan mengenai pekerja/buruh yang diPHKdengan alasan telah melakukan kesalahan berat dan atau pekerja/buruh telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 158 dan Pasal 162) UU NO. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    top
  13. Penjelasan UMP dan PKWTT serta Hari Kerja dan Upah Lembur

    Upah minimum adalah upah bulanan yang terendah (untuk jabatan terendah) yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Upah minimum tersebut hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan besarnya upah pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun dilakukan peninjauan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serika buruh dengan pengusaha, dengan ketentuan pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 13 ayat (2) dan (3) Permenaker No. Per-01/Men/1999 jo Kepmenakertrans No. Kep-226/Men/2000). 2. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dan ketentuan upah minimum yang berlaku, maka peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh yang lebih tinggi dari ketentuanupah minimum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 16 dan 17 Permenaker No. Per-01/Men/1999. 3. Untuk menghitung upah perhari bagi pekerja/buruh tetap (PKWTT) dengan ketentuan waktu kerja 8 jam sehari/ 5 hari kerja seminggu, dapat mengacu pada PAsal 157 ayat (2) UU No. 13/2003 yaitu bahwa dalam halpenghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama d

    top
  14. Penjelasan mengenai hak cuti pekerja harian lepas.

    Dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan hanya dikenal ada 2 macam hubungan kerja, yakni perjanjiank erja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjiank erja waktu tidak tertentu (PWTT). Salah satu bentuk penerapan PKWT adalah hubungan kerja sebagai pekerja harian lepas (PHL) yang telah diatur dalam Permenaker No. PER.06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas (Permenaker 06/1985). Jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dilakukan melalui hubungan kerja PHL disyaratkan antara lain: a. Jangka waktu untuk mengerjakan pekerjaan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan tidak melebihi 3 bulan. b. Pelaksanaan pekerja dilakukan tidak melebihi 20 hari kerja dalam sebulan dan tidak terikat pada jam kerja yang umum berlaku di perushaan. c. Pekerjaan yang dilakukan menurut musim tertentu. d. Peekerjaan bongkar muat yang dilakukan secara tidak tetap (Pasal 2 ayat (2) Permenaker 06/1985). Sementara hak cuti tahunan timbul setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus (Pasal 79 ayat (2) huruf c UU 13/2003). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pekerja/buruh dengan hubungan kerja sebagai PHL tidak berhak atas cuti tahunan. 2. Perjanjian kerja yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja yang tidak sesuai dengan syarat-syarat mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana tersebut butir 1 di atas, maka PHL tersebut memperoleh hak-hak yang sama dengan pekerja/buruh tetap(Pasal 4 Permenaker 06/1985).

    top
  15. Penjelasan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Demosi, Jamsostek, dan Pengunduran diri (UU No. 13/2003)

    Perjanjian kerja waktu tertentu. a. Perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. b. Pemutusan hubungan kerja terhadap perjanjian kerja waktu tertentu karena tidak memenuhi standar yang diharapkan perusahaan, hanya dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, batal demi hukum (Pasal 155 UUK). Berhak tidaknya uang pesangon atau ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial. c. Apabila pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai, PKWT dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pengusaha paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir harus memberitahukan secara tertulis kepada pekerja. 2. Demosi. Demosi/penurunan jabatan, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dapat diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjiank erja bersama. 3. Jamsostek. a. Penyelenggaraan program Jamsostek perusahaan tidak dapat hanya mengikutsertakan sebagian pekerjanya pada program Jmasostek, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Perusahaan apabila hanya mengikutsertakan sebagian karyawan pada program Jamsostek, diancam hukum kurungan atau denda sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 3/1992 tentang Jamsostek. 4. Pengunduran diri. Pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 UU No. 13/2003 apabila memenuhi syarat: a. Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. b. Pengusaha telah memanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. Berdasarkan hal tersebut, pekerja hanya dapat dikualifikasikan mengundurkan diri apabila memenuhi unsur tersebut di atas.

    top
  16. Penjelasan mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena PHK

    Pada dasarnya pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. dengan segala upaya harus mencegah agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 2. Namun, dalam hal perusahaan terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan hasil audit oleh akuntan publik, maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 3. Apabila dalam perundingan tidak dicapai kesepakatan, agar penyelesaian selanjutnya ditempuh sesuai UU No. 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 4. Mengenai kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, agar mempedomani Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

    top
  17. Penjelasan mengenai penetuan upah sehari

    Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, bahwa waktu kerja adalah: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari atau 40(empat puluh) jami 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 2. Berdasarkan pengaturan waktu kerja di atas, maka untuk menetukan upah perhari sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permenaker No: PER-01/MEN/1999 untuk: a. Perusahaan yang menggunakan waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima). b. perusahaan yang menggunakan waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu). 3. Adapun peraturan yang mengatur upah sehari dihitung dari upah sebulan dibagi 30 (tiga puluh) hari, dapat disampaikan bahwa UU Ketenagakerjaan tidak mengaturnya. Namun, dalam hal pekerja diputuskan hubungan kerja dan upahnya dibayar atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari, vide Pasal 157 ayat (2) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

    top
  18. Penjelasan mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena PHK

    Pada dasarnya penggusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mencegah agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 2. Namun, dalam hal perusahaan terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan hasil audit oleh akuntan publik, maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan o0leh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 3. Apabla dalam perundingan tidak dicapai kesepakatan agar penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerjadengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 4. Mengenai kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang diputusakan hubungan kerjanya, agar mempedomani Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

    top
  19. Penjelasan mengenai upah sehari

    Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bahwa wakru kerja adalah: a.7 (tujuh) jam 1 (satu)hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 (satu)minggu; atau b.8 (delapan) jami 1 (satu) hari atau (40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu ) minggu. 2. Berdasarkan pengaturan waktu kerja di atas, maka untuk menentukan upah perhari sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permenaker NO. PER- 01/MEN/1999 untuk: a. Perusahaan yang menggunakan waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima). b.Perusahaan yang menggunakan waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu). 3. Adapun peraturan yang mengatur upah sehari dihitung dari upah sebulan dibagi 30 (tiga puluh) hari, dapat disampaikan bahwa UU Ketenagakerjaan tidak mengaturnya. Namun, dalam hal pekerja diputuskan hubungan kerja dan upahnya dibayar atas dasar perhitungan harian,maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari, vide Pasal 157 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003. 4. Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan upah sehari dilakukan sesuai angka 2 di atas.

    top
  20. Status harian lepas, harian lepas dan bulanan

    Sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan behwa hubungan kerja dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, perjanjian kerja untuk tidak waktu tertentu dan perjanjian kerja harian lepas (keetntuan Pasal 56 UU No. 13/2003 jo. Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP- 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan demikian sesuai dengan bahwa peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan, tidak mengenal adanya status hubungan kerja harian biasa, bulanan, dan borongan. namun untuk cara pembayaran upah dapat dilakukan secara harian, borongan maupun bulanan. 2. Perhitungan upah bagi pekerja tetap ataupun tidak tetap, apabila pembayaran upahnnya dilakukan secara harian perhitungannya dilakukan sesuai Pasal 15 Permenaker No. PER-01/MEN/1999. 3. Perhitungan upah untuk bulan Pebruari (terdiri dari 28 hari) dihitung sebagai upah sebulan dengan ketentuan upah sebulan tersebut tidak lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. 4. Perhitungan upah yang benar apabila pembayarannya dilakukan secara harian, borongan, atau bulanan, adalah upah yang dibayar tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. 5. Pemotongan upah apabila pekerja mangkir sesuai prinsip "no work no pay" untuk perhitungannya dapat dipedomani Permenaker No. PER- 01/MEN/1999 dan bagi pekerja yang bekerja penuh satu bulan, mendapat upah penuh sebulan dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

    top
  21. Pemberlakuan masa tunggu 1 (satu) bulan bagi peserta aktif dan non aktif program jaminan hari tua (JHT)

    Pembayaran jaminan hari tua (JHT) sesuai ketentuan Pasal 32 dan penjelasan PP No. 14 Tahun 1993 mengatur bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun, pembayaran JHT dilakukan setelah melewatimasa tunggu 6 (enam) bulan, terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja. Adapun maksud masa kepesertaan adalah kepesertaan aktif dan non aktif. 2. Masa tunggu pembayaran JHT sebagaimana ditetapkan PP No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diubah dari 6 (enam) bulan 1 (satu) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja. 3. Berdasarkan hal tersebut, perubahan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 tahun, adalah menyangkut perubahan masa tunggu pembayaran JHT.

    top
  22. Perundingan PKB

    Sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, bahwa masa berlaku perjanjian kerja bersama (PKB) paling lama 2 (dua) tahun, dan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, masa berlakunya dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)tahun. 2. Perundingan pembentukan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku dan apabila dalam perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang bwerlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. 3. Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatang, kecuali ditentukan lain dalam PKB dan pengusaha mendaftarkan PKB yang telah ditandatangani kedua belah pihak kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 4. Perundingan pembentukan PKB sesuai ketentuan Pasal 19 Kepmenakertrans No. Kep-48/MEN/IV/2004, bahwa perundingan di mulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat : a. Tujuan pembuatan tata tertib; b. Susunan tim perunding; c. Lamanya masa perundingan; d. Materi perundingan; e. Tempat perundingan; f. Tata cara perundingan; g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan; h. Sahnya perundingan;dan i. Biaya perundingan. 5. Mengenai pasal-pasal yang telah pernah disetujui kedua belah pihak, apakah merugikan atau tidak agar dikembalikan kepada tata tertib perundingan PKB yang telah disepakati. 6. Berdasarkan hal tersebut, dan mengingat PKB yang ada telah habis masa berlakunya, dengan ini diminta agar segera dilakukan perundingan pembahar4uan PKB sesuai ketentuan yang berlaku.

    top
  23. Penjelasan Pasal 163 UU No. 13/2003

    Sesuai k etentuan PAsal 163 ayat (1) UU No. 13/2003, mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 92), uang penghargaan masa kerja satu kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4. 2. Adapun mengenai pelaksanaan perubahan kepemilikan perusahaan, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas. 3. Perubahan kepemilikan perusahaan kaitannya dengan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan khususnya dalam hubungan kerja adalah mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha serta pengaturan syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 4. Dalam ha perubahan kepemilikan perusahaan, apabila tidak terdapat perubahan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha serta tidak ada perubahan pengaturan syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjiank erja, peraturan perusahaan, dan perjanjiank erja bersama agar kedua belah pihak mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubunag kerjasesuai PAsal 151 ayat (1) UU No. 13/2003. 5. Namun, dalam pelaksanaan perubahan kepemilikan perusahaan terdapat perbedaab antara pengusaha dengan pekerja/buruh, penyelesaiannya agar ditempuh sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

    top
  24. Permohonan Penjelasan Perlindungan Upah

    Sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan, terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% untuk tiap hari keterlambatan. 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, tambahan upah tasa keterlambatan pembayaran upah pada hari keemopat sampai hari kedelapan ditambah sebesar 5% dari upah untuk harikeempat sampai hari kedelapan. Sehingga seandainya keterlambatan tersebut berlangsung pada hari keempat sampai hari kedelapan, maka besarnya tambahan sebesar 25%. 3. Sesuda hari kedelapan tambahan menjadi sebesar 1% untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan tambahan untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. 4. Sesudah sebulan upah masih belum dibayar, disamping kewajiban untuk membayar tambahan sebagaimana disebut di atas, pengusaha diwajibkan membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini apabila perusahaan tersebut terdapat beberapa jenis kredit, maka yang dipakai untuk menentukan besarnya, diambil bunga kredit yang paling menguntukan pekerja/buruh (SE Menakertrans No. SE:01/MEN/1982).

    top
  25. Penjelasan Tentang Komponen Upah dan Ketentuan UMP

    a. Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. b. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dibayarkan secara teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok dan tidak dikaitkan dengan pembayaran upah pokok dan tidak dikaitkan dengan kehadiran. 2. Tunjangan jabatan adalah termasuk (komponen) tunjangan tetap, karena dibayar secara teratur dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok dan tidak dikaitkan dengan kehadiran. 3. Konsekwensi pekerja/buruh (kryawan) yang menduduki suatu jabatan tertentu yang diturunkan dari jabatannya (demosi) adalah (antara lain) penghapusan tunjangan jabatan dari komponen upah sesuai dengan jenjang (level) dari jabatan yang diduduki. 4. Perubahan (penambahan/penguranganP dari nilai masing-masing komponen upah sehubungan dengan adanya perubahan UMP, pengaturannya diserahkan kepada manajemen perusahaan. Yang penting bahwa komponen upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari (komulatif) upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU Nomor 13 Tahun 2003).

    top
  26. Penjelasan mengenai Uang Pisah

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUK, telah mengatur alasan-alasan pemutusan hubungan kerja beserta hak-haknya. 2. Khusus mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan diri sendiri, sesuai Pasal 162 UUK No. 13/2003 pekerja yang bersangkutan berhak memperoleh uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya dan pemberiannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PK, PP atau PKB). 3. Berdasarkan hal tersebut secara yuridis, Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidak berhak atas pemberian uang penghargaan masa kerja. 4. Namun apabila pengusaha hendak mengatur pemberian uang penghargaan masa kerja bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri, sebagai bagian dari syarat kerja, dapat diatur dalam PK, PP atau PKB.

    top
  27. Penjelasan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing

    Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) dan (5) UU o. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut U Ketenagakerjaan), bahwa tenaga kerja asing (TKA, expatriate) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja, untuk jabatan tertentu (yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan waktu tertentu. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, dalam Pasal 7 Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperleh Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur lebih lanjut, bahwa pemberi kerja (sponsor) dilarang mempekerjakan TKA yang telah dari 1 (satu) jabatan. Demikian juga, pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja lain, kecuali bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan direktur atau Komisaris di Perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan perkataan lain, seorang tenaga kerja asing (TKA) tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik di satu perusahaan (entity/korporasi) maupun beberapa perusahaan, kecuali pada level jabatan sebagai anggota direksi atau dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dalam UU Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas mengenai rangkap jabatan pada organ Yayasan (selain perseroan terbatas/PT), namun analog pada ketentuan organ perseroan terbatas, menurut hemat kami dapat ditafsirkan bahwa dalam Yayasan juga dilarang mempekerjakan TKA (expatriate) pada lebih dari satu jabatan, dan dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja (Yayasan) lain, kecuali bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Pengurus atau Pengawas di Yayasan lain berdasarkan Rapat Pembina. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam UU Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004) diatur secara umum (tidak hanya terbatas untuk expatriate), bahwa anggota Pembina tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Demikian juga sebaliknya, pengurus tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pembina atau Pengawas, dan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pembina atau Pengurus (Pasal 29 jo Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 40 selanjutnya, bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta (melakukan penyertaan) dalam suatu badan usaha atau berbagai badan usaha yang bersifat prospektif (Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2)). Demikan juga, Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan (Pasal 3 ayat (1)), namun anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap (jabatan) sebagai anggota Direkasi atau Pengurus dan anggota dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha Yayasan. 3. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan, pada prinsipnya yang dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan adalah Pengurus (Ketua Yayasan). Namun apabila Ketua (pengurus) Yayasan adalah expatriate, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa expatriate dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia (termasuk mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan kepersonaliaan).

    top
  28. Penjelasan mengenai Pembayaran Pembagian Kekayaan Dana Pensiun Yang Dibubarkan Kepada Peserta Yang Masih Aktif Bekerja

    Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo asal 50 PP No. 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja, bahwa dalam pembaigan kekayaan dana pensiun yang dibubarkan, hak peserta dan ha pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama, dengan ketentuan pembagian kekayaan tersebut dilakukan setelah kewajiban terhadap warga negara telah dipenuhi. 2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PP No. 76/1992, khusus pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti apabila dilikuidasi dan masih terdapat kelebihan kekayaan setelah selurih kewajiban telah dipenuhi, maka kelebihan tersebut wajib dipergunakan untuk meningkatkan manfat pensiun bagi pesetra, pensiunan, janda/duda, anak dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum factor penghargaan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut rumus perhitungan besarnya manfaat pensiun yang diterapkan. Setelah dilakukan peningkatan manfaat pensiun sebagaimana tersebut, ternyata masih juga terdapat kelebihan, maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada peserta, pensiun, janda/duda, anak dan pihak lain yang berhak secara seimbang dengan besarnya manfaat pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak. Kecuali bagi peserta yang masa kepesrtaannya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka berhak atas manfaat pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan dana pensiun (Pasal 51 ayat (3) PP No. 76/1992). Sebaliknya, dalam hal sisa kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya, maka manfat pensiun bagi para pihak yang berhak tersebut, dikurangi secara proporsional sehingga jumlah seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud sama dengan sisa kekayaan dana pensiun (Pasal PP No. 76/1992). 3. Bagi peserta yang belum berhak, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP No. 76/1992, haknya dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Sedangkan bagi pensiunan, janda/duda atau anak yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun dari dana pensiun yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli annuitas dari perusahaan asuransi jiwa berdasarkan pilihan peserta atau pihak yang berhak (Pasal 53 ayat (2) PP No. 76/1992). Kecuali dalam hal pembagianhak peserta, pensiunan, janda/duda atau anak atau pihak lain yang berhak menghasilkan manfaat pensiun yang lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan rumus yang diterapkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 KMK No. 343/KMK.017/1998, maka nilai sekarang (present value) manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. 4. Pada saat pekerja/buruh PHK karena telah memasuki usia pensiun, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13/2003, apabila iuran/premi yang diterapkan adalah non-contributory system, maka pada prinsipnya kepaga pekerja yang telah memasuki usia pensiun tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, akan tetapi hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003. Namun apabila akumulasi manfaat pensiun yang akan diterima sekaligus oleh pekerja ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Sedangkan apabila iuran/premi yang diterapkan adalah contributory system, maka yang diperhitungkan/diperbandingkan dengan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, adalah premi/iuran yangmerupakan kntrobusi pengusaha (Pasal 167 ayat (3) UU No. 13/2003).

    top
  29. Penjelasan mengenai Kepemilikan Saham dan Kompensasi Akuisisi dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

    Dalam era globalisasi saat ini, sudah semakin sulit membatasi wilayah negara para pelaku bisnis dan investor, baik yang melakukan investasi secara langsung maupun melalui perusahaan-perusahaan multy national company atau trans national companydan holding company. Terlebih dengan adanya kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti APEC, NFTA atau AFTA seakan-akan menghapus batas territory suatu negara. Demikian juga kepemilikan saham atau perubahan kepemilikaan saham suatu perusahaan dapat terjadi setiap saat, baik secara langsung atau melalui bursa lokal maupun internasional. 2. Berdasarkan Pasal 163 ayat (1) UU No. 13/2003, bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buiruh tidaj bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan {asal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) 3. Dalam konteks perseroan terbatas (PT), yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan, adalah pengambilalihan suatu perusahan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 11 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas). Walaupun dalam UU No. 13/2003 mengatur hak pekerja/buruh berkenaan dengan terjadinya perubahan kepemilikan, namun karena perubahan kepemilikan tersebut dapat terjadi setiap saat, maka tidak semua perubahan kepemilikan dapat mengakibatkan adanya hak pekerja/buruh untuk memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (3) UU No. 13/2003 adalah perubahan kepemilikan di perusahaan dimana pekerja yang bersangkutan melakukan hubungan kerja, dan bukan pada perusahaan pemegang saham yang mengakuisisi. Demikian juga, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan sebagaimana tersebut, pekerja/buruh hanya berhak untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (meminta PHK) jika terjadi reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang (juga) menyebabkan terjadinya reposisi atau rotasi, ataukah demosi. 4. Tidak ada dasar bagi pekerja/buruh untuk meminta kompensasi atas terjadinya perubahan kepemilikan (akuisisi) pada level pemegang saham. Demikian juga tidak ada alasan bagi pekerja meminta untuk memutusakan hubungan kerja tanpa ada reorganisasi dan/atau restrukturisasi. Apabila pekerja/buruh meminta untuk memutuskan hubungan kerja dalam kasus (akuisis) seperti itu, maka pekerja/buruh dianggap mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13/2003. dengan demikian pekerja/buruh yang mengundurkan diri tersebut tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1), namun hanya berhak atas uang penggantian hak sebagaimana Pasal 162 ayat (1). Bagi pekerja/buruh yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara lansung, disamping berhak atas uang penggantian hak juga mendapatkan uang pisah. 5. UU No. 13/2003 tidak mengatur mengenai pemberian bonus atau goodwill yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, karena hal tersebut merupakan wilayah perundingan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama dan sangat erat kaitannya dengan kondisi serta kemampuan perusahaan. Namun dalam prinsip-prinsip good corporate governance, khususnya prinsip transperanscy dan fairness yang dianut dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 0 tahun 2007Tentang Perseroan terbatas (UUPT), jika ternyata perusahaan mendapatkan suatu keuntungan yang relative baik, dalam rangka memenuhi rasa keadilan secara bersama, atau bilamana perusahaan mencapai tinkgat keuntungan yang semakin baik, seyogyanya karyawanjuga mendapatkan kesejahteraan yang (secara peroporsional) lebih baik. Bahkan dalam Pasal 74 UUPT tersebut telah memuat adanya kewajiban perusahaan (berbenruk PT) yang kegiatan uasahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib untuk turut memberi kontribusi terhadap masyarakat sekitar sebagai perwujudan dan implementasi dari community development, yang merupakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitarnya. 6. Mengenai pengisian lowongan posisi dalam perusahaan, berdasarkan Pasal 5 UU No. 13/2003, pada prinsipnya setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (prinsip pasar kerja nasional). Namun dalam rangka mengimpli\ementasikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan d kewajiban daerah (antara lain) adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemertaan di daerahnya. Dengan kata lain, PEMDA berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan unutk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan (tetap) memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kukhususan suatu daerah dalam system NKRI.

    top
  30. Penjelasan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13/2003

    Bahwa Pasal 167 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hak-hak pekerja/buruh (karyawan) yang diputuskan hubungan kerjanya karena telah mencapai batas usia pensiun tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan atau perjanjian kerja bersama. Apabila pekerja/buruh yang bersangkutan diikutkan dalam program pensiun berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 (UUDP, maka berlaku ketentuan Pasal 167 ayat (1), (2) dan (3), namun apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak diikutkan dalam program pensiun, maka hak-haknya berpedoman pada Pasal 167 ayat (5) dimaksud. 2. Apabila pekerja/buruh diikutsertakan dalam program pensiun maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Namun apabila pekerja/buruh diikutsertakan dalam program pensiun, maka pekerja/buruh berhak atas manfaat pensiun dan uang penggantoan hak.

    top
  31. Pendapat hukum mengenai sistem penggantian hari kerja

    Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (normatif), yang meliputi 2 (dua) alternatif, yaitu: a. 7 (tujuh) jam/hari dan 40 (empat puluh) jam/minggu untuk pola waktu kerja 6 (enam) hari kerja/minggu, atau b. 8 (delapan) jam/hari dan 40 (empat puluh) jam/minggu untuk pola waktu kerja 5 (lima) hari kerja/minggu. Alternatif ketentuan waktu kerja tersebut, tidak berlaku untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang diatur khusus dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni: a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu. b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang waktu kerja istirahat pada sektor usaha pertambangan umum daerah operasi tertentu. Dengan demikian, penetuan satuan waktu kerja dan pola waktu kerja, ditentukan dalam satuan waktu mingguan, yakni pola 6:1 atau pola 5:2, kecuali pada sektor usaha/pekerjaan tertentu yang diatur khusus dengan Kepmenakertrans dan Permenakertrans sebagaimana tersebut di atas. 2. Apabila terdapat penggunaan waktu kerja yang melebihi ketentuan waktu kerja/hari atau dalam satuan mingguan, maka wajib membayar overtime sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali perusahaan itu termasuk dalam kategori perusahaan yang bergerak di sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang telah diatur khusus dengan Keputusan/Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    top
  32. Penjelasan status pembayaran tunjangan tidak tetap

    Komponen upah dapat dikelompokan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak teta. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan teta, maka besarnya upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (pasal 94 UU No,. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah pokok adalah imbalan dasat yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menururt tingkatan atau jenis pekerjaannya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kerja. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya yang diberikan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada kehadiran atau prestasi berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. 2. Apabila pemberian tunjangan tidak tetap dipersyaratkan berdasarkan kehadiran atau prestasi pekerja/buruh yang bersangkutan, maka dengan demikian jika pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena cuti (baik cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid atau cuti panjang), atau karena ijin, ia tidak berhak atas tunjangan tidak tetap dimaksud.

    top
  33. Penjelasan Pasal 167 ayat (1) UU No. 13/2003

    Pasal 167 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak atas manfaat pensiun bagi pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya (PHK) karena telah memasuki usai pensiun. Apabila iuran/premi dana pensiun dibayar penuh oleh pengusaha (non contributory system), maka pekerja/buruh tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UUK dan penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (3) UUK tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUK. Dengan kata lain, pengusaha hanya berkewajiban memberikan manfaat pensiun berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan uang penggantian hak tersebut. 2. Berdasarkan Pasal 167 ayat (2) UUK, jumlah atau ekumulasi manfaat pensiun sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UUK dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK serta uang penggantian hak sesuai ketentuan PAsal 156 ayat (4)UUK. Apabila akumulasi manfaat pensiun tersebut lebih kecil dari ketiga komponen hak-hakatas PHK dimaksud, maka selisihnya harus dibayar oleh pengusaha.

    top
  34. Penjelasan mengenai status tenaga kerja dan upah kerja lembur

    Dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal ada 2 macam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerjanya, yakni perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Sedangkan cara pembayaran upah dibedakan atas, pembayaran upah secara harian, mingguan atau secara bulanan dan pembayaranupah secara borongan atau berdasarkan satuan hasil. Pekerja yang upahnya dibayar secara borongan atau berdasarkan satuan hasil sering disebut dengan istilah pekerja borongan atau tenaga kerja borongan. Menurut Pasal 1 angka 3 Kepmenakertrans No. KEP.150/MEN/1999 bahwa pekerja borongan atau tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha (employer)untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (yang) didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat 1 Permenaker Nomor PER-01/MEN/1999 bahwa bagi pekerja borongan, baik yang dilakukan dengan sistem kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan dalam waktu satu bulan atau lebih, maka upah rata-rata sebulan, serendah-rendahnya adalah upah minimum (setempat) di perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, status hubungan kerja (para) "pekerja borongan" asdalah berdasarkan PKWTT yang upahnya dibayarkan secara bulanan, dengan mempersyaratkan pencapaian suatu target atau produktivitas tertentu. 2. Ketentuan perhitungan upah kerja lembur bagi pekerja/buruh tetap berpedamoan pada Pasal 11 Jo Pasal 8 dan Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor KEP-102/MEN/2004, yakni didasarkan pada upah bulanan, dengan ketentuan, apabila komponen upah terdiri dari uaph pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah 100% dari upah (take home pay). Apabila komponen upah terdiri dariupah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah jumlah yang lebih besar antara : upah pkok ditambah tunjangan tetap, dengan 75% dari jumlah keseluruhan (ketiga komponen) upah yang diterima.

    top
  35. Penjelasan status hukum direksi dan komisaris perseroan terbatas

    Hubungan hukum anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroan terbatas) adalah hubungan hukum perdata aan zicht yang diatur dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (corporate law). Penunjukan dan pengangkatan seorang anggota Direksi/Komisaris (oleh RUPS)adalah sebagai pemegang amanat (fiduciary duty) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian ia bukan pekerja/buruh atau karyawan yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (labour law). 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, apbila seorang karyawan (dalam hubungan kerja) diangkat RUPS menjadi anggota Direksi/Komisaris, maka sejak pengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan yang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai pekerja) menjadi (murni) hubujngan perdata, walaupun ia bukan pemegang saham. Untuk itu setelah pengangkatannya menjadi anggota Direksi/Komisaris, perlu segera dilakukan penyelesaian hak-hak karyawan yang bersangkutan berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan.

    top
  36. Kesepakatan kerja bersama

    Dalam 1 grup perusahaan yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan, yang masing-masing perusahaan mempunyai badan hukum sendiri-sendiri, wajib membuat peraturan perusahaan apabila mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang atau wajib memenuhi permintaan serikat pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perundingan perjanjian kerja bersama. Dengan demikian dalam 1 grup perusahaan, sebagai gabungan di beberapa perusahaan, dimungkinkan pada grup tersebut ada perusahaan yang memiliki PP dan ada pula perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama. 2. Namun, dalam suatu perusahaan, sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal