Minggu, 23 Juni 2013 07:06 WIB 0 Komentar 219 Dilihat
Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Sekjen dan Balitfo di Lingkungan Dinas Nakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung

Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Sekjen dan Balitfo di Lingkungan Dinas Nakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Upaya untuk mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, salah satunya adalah dengan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Terkait hal tersebut, maka pada tanggal 21 dan 22 Juni 2013, Biro Keuangan Setjen Kemnakertrans bersama Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Balitfo) bekerja sama untuk melaksanakan sosialiasi dan pelatihan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di provinsi Lampung. Sosialiasi dan pelatihan diikuti oleh 55 orang pegawai dari dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta dari Kabupate/Kota yang mempunyai tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta panitia pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi dan pelatihan LPSE yang diikuti oleh 21 satuan kerja dari 15 Kabupaten/Kota serta provinsi Lampung dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Setjen Kemnakertrans, Drs. Ending Khaerudin MM yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Sebaga nara sumber dalam pelatihan tersebut adalah pejabat dan pengelola LPSE dari Balitfo. Sosialiasi dan pelatihan diselenggarakan di Hotel Arisa, Bandar Lampung.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Biro Keuangan, antara lain menyatakan, bahwa LPSE merupakan salah satu program prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka ikut mendukung akselerasi reformasi birokrasi terutama pada dimensi tata laksana dan peningkatkan layanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanahkan kepada penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 mengamatkan salah satu ukuran keberhasilan Inpres tersebut adalah mendorong Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah untuk melakukan lelang 100% secara e-procurement/e-tendering dan e-purchasing.

Lihat Berita Yang Lain

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat Kemnaker dengan Komite III DPD RI

17 Februari 2016 0

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri beserta jajaran eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik [...]

Kemnaker Gelar Rapat Kerja Dengan DPD RI

17 Februari 2016 0

Jakarta - Komite III DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) pada hari Senin, 15 Februari 2015 di Gedung DPD RI, Jakarta. Salah satu agenda pembahasan yang [...]