Rabu, 17 Februari 2016 15:56 WIB 0 Komentar 699 Dilihat
Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat Kemnaker dengan Komite III DPD RI

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat Kemnaker dengan Komite III DPD RI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri beserta jajaran eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka membahas program kerja tahun 2016, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) dan kesiapan tenaga kerja Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016). Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:


Setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog serta tanya jawab secara intensif anata Anggota Komite III dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Komite III DPDR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indoesia yang telah mengupayakan penyelenggaraan kebijakan ketenagakerjaan yang ditujukan pada kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, Komite III mengharapkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian Nawa Cita di bidang Ketengakerjaan pada tahun 2016 ini dengan mempertimbangkan aspirasi pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

2. Memastikan tercapainya Program Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2016 dengan memperhatikan dinamika daya saing pasar kerja di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

3. Optimalisasi implementasi dan fungsi pengawasan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan terkait:

a. Tata kelola TKI (Paspor, KTP, Pendidikan) yang akan bekerja diluar negeri yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia;

b. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia terhadap pekerja asing di dalam negeri khususnya terkait kesempatan kerja;

c. Koordinasi antar kelembagaan terkait kebijakan moratorium perikanan yang berdampak merugikan tenaga kerja di sektor kelautan;

d. Mendorong kementerian terkait agar dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer di usaha swasta dengan memperhatikan upah minimum;

e. Terpenuhinya akses dan mutu lembaga pelatihan kerja yang merata bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dengan didukung revitalisasi keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) serta alokasi anggaran memadai;

f. Resentralisasi pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) kepada Kementerian Ketenagakerjaan bagi daerah yang tidak mampu; dan

g. Fasilitasi pengakuan terhadap kemampuan tenaga kerja Indonesia melalui sertifikasi profesi sesuai standar internasional.

4. Mendorong percepatan terbentuknya Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) dengan mengadopsi prinsip atau paradigma kepastian dan perlindungan bagi pekerja sebagai prioritas.

5. Mendorong untuk mengakomodasi substansi RUU PPILN menyangkut hal-hal teknis yang dapat mencerminkan kepastian dan perlindungan diantaranya kepastian informasi tenaga kerja, kemandirian pekerja, penyederhanaan tata kelola migrasi, penguatan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan negara penempatan, standarisasi kelembagaan, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) bermutu yang penanganannya diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, pengawasan dan advokasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
6.Optimalisasi koordinasi antar kelembagaan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan standar kompetensi, sertifikasi profesi dan kerjasama dengan asosiasi di berbagai sektor terkait ketenagakerjaan.

7. Menyampaikan informasi tentang anggaran dan data Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada DPD RI untuk masing-masing Propinsi.

Komite III DPD RI mendukung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Disamping itu, Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong pemerintah daerah agar memenuhi tanggungjawabnya dalam bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh.&n

Lihat Berita Yang Lain

Kemnaker Gelar Rapat Kerja Dengan DPD RI

17 Februari 2016 0

Jakarta - Komite III DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) pada hari Senin, 15 Februari 2015 di Gedung DPD RI, Jakarta. Salah satu agenda pembahasan yang [...]

Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Sekjen dan Balitfo di Lingkungan Dinas Nakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung

23 Juni 2013 0

Upaya untuk mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, salah satunya adalah dengan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).