Rabu, 17 Februari 2016 15:50 WIB 0 Komentar 274 Dilihat
Kemnaker Gelar Rapat Kerja Dengan DPD RI

Kemnaker Gelar Rapat Kerja Dengan DPD RI

Jakarta - Komite III DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) pada hari Senin, 15 Februari 2015 di Gedung DPD RI, Jakarta. Salah satu agenda pembahasan yang mendapat dukungan dari peserta rapat adalah percepatan pembentukan Rancangana Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

Sebagian anggota DPD RI menilai bahwa saat ini masih terdapat penyimpangan dalam implementasi pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. UU penempatan TKI saat ini (UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dinilai masih didasarkan pada bisnis TKI. sehingga, dari tahap perekrutan, pelatihan, penempatan, pengawasan, dan perlindungan TKI masih kurang maksimal memihak TKI.

""RUU yang baru harus fokus kepada pengawasan TKI agar mereka benar-benar mendapat perlindungan mulai dari proses pengurusan dokumen, pelatihan, penyediaan lowongan kerja dan perlindungan terhadap TKI selama bekerja di luar negeri," kata anggota Komite III DPD RI asal NTT, Abraham Litanto dalam keterangan tertulis rapat kerja bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Jakarta, Senin (15/2).

Selain itu, anggota dewan menilai Indonesia harus lebih siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masyarakat Indonesia saat ini harus mempersiapkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di era MEA.

Salah satu solusi untuk memberdayakan tenaga kerja lokal adalah dengan memaksimalkan lembaga latihan kerja ataupun Balai Latihan Kerja (BLK). Hanya saja, angota dewan menilai, saat ini masih banyak BLK di daerah yang kondisinya tidak terawat. Untuk itu, DPD RI meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi BLK, khususnya di daerah.

"BLK sudah banyak yang tua atau tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Pelatih atau instruktur yang ada juga kurang kreatif. Ini persoalan di daerah. Belum lagi daya tampungnya yang tidak mencukup calon tenaga kerja," kata anggota DPD RI Eni Khairani dari Bengkulu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan kondisi TKI saat ini masih menjadi obyek penempatan. Untuk itu, Menteri Hanif menyampaikan bahwa RUU PPILN yang saat ini sedang dibahas akan menjadikan TKI sebagai subyek penempatan.

Terkait dengan proses pelatihan dan pemberdayaan TKI, Menaker menghimbau kepada pemerintah daerah untuk turut memperhatikan kondisi BLK yang ada, karena sifat dari BLK saat ini berbentuk otonom, selain BLK yang dimiliki oleh Kemenaker.

"Tantangan kita untuk memastikan agar mereka yang tidak memiliki keterampilan menjadi terampil dan yang punya pengalaman bisa diakui dan memiliki sertifikat profesi," kata Menteri Hanif.

Lihat Berita Yang Lain

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat Kemnaker dengan Komite III DPD RI

17 Februari 2016 0

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri beserta jajaran eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik [...]

Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Sekjen dan Balitfo di Lingkungan Dinas Nakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung

23 Juni 2013 0

Upaya untuk mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, salah satunya adalah dengan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).