Selasa, 27 Oktober 2015 15:05 WIB 0 Komentar 271 Dilihat

Terbit Setelah 12 Tahun

Terbit Setelah 12 Tahun



JAKARTA (Suara Karya) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah ditunggu sejak 12 tahun lalu. PP ini merupakan turunan dari UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah dibahas sejak pemerintah sebelumnya.



"Jadi sudah disahkan dengan tanggal dan diundangkan yang sama. Selama 12 tahun hanya sebatas pembahasan dan akhirnya lndone-sia punya PP pengupahan dan pada saat pembahasannya kami sudah mengikutsertakan pihak-pihak terkait," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang. di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (26/10).



Dalam PP ini diatur soal rumus penetapan upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, juga akan dibuat peratu-ran turunannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur struktur skala upah, THR, KHL hingga uang service.



"Formula kenaikan upah tiap tahun ini bertujuan untuk menjaga upah buruh tidak anjlok dan tidak timpang antardaerah. Perlunya para serikat buruh untuk memahami formula ini yang tertuang dalam PP Pengupahan sebagai jaring pengaman," katanya.



Selama ini upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun dan masih lajang. "Kehadiran negara sangat penting untuk melindungi para pekerja khususnya untuk yang bekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun," tuturnya.



Rumus upah buruh mulai 2016 UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + j UMP tahun berjalan x (inflasi + pertumbuhan ekonomi). (adi)