Kamis, 02 Februari 2017 21:55 WIB 0 Komentar 136 Dilihat
Wujudkan Kerja yang Terukur dan Penuh Tanggungjawab

Wujudkan Kerja yang Terukur dan Penuh Tanggungjawab

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Ketenagakerjaan tahun 2017, dibuka langsung oleh  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M.Hanif Dhakiri, yang berlangsung pada Kamis, 2 Februari 2017 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Dengan mengangkat tema “Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Ekonomi Melalui Sinergitas Antara Pusat dan Daerah”.

Pada acara yang diikuti oleh seluruh dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia tersebut, diisi berbagai materi terkait program kerja Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2017, salah satu fasilitator atau pengisi materi adalah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PHI & Jamsos memaparkan terkait pelaksanaan program dan kegiatan PHI & Jamsos 2017.

Menurut Dirjen Haiyani sesuai RPMJ3 (2015-2019) yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing komeptitif perekonomian berlandasakan sumber daya alam/sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yg terus meningkat.

Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen bersama dalam mewujudkan sebuah kinerja yang baik dan penuh tanggungjawab, tanpa harus memperhitungkan atau bergantung pada anggaran APBN. Karena menurutnya anggaran tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016.

Oleh karenanya lanjut Dirjen Haiyani dibutuhkan kiat kiat khusus, agar program/kegiatan HI bisa berjalan dengan baik. seperti adanya renstra yang terukur, menjalin kerjasama dengan stakeholder, mengadakan kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Lebih lanjut Dirjen PHI & Jamsos menegaskan bahwa hal ini semua dilakukan demi merealisasikan tiga program prioritas 2017 seperti yang diamanahkan Menteri Hanif Dhakiri. Pertama, meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan terhadap SP/SB. Kedua Lakukan pengkajian mendalam mengenai stuktur dan skala upah yang dapat benar-benar diterima baik oleh unsur buruh maupun pengusaha dengan mengacu pada standar KHL dan ketiga, Beri perhatian yang sungguh – sungguh terhadap penyelesaian sengketa antara pihak buruh dan perusahaan.

“Dengan demikian kami tegaskan perlu adanya penguatan komitmen dalam melaksanakan kegiatan tepat waktu, Kepatuhan terhadap petunjuk teknis kegiatan dan merubah pola pelaksanaan kegiatan yang sulit terukur menjadi lebih terukur”, ujarnya