Selasa, 10 Mei 2016 14:15 WIB 0 Komentar 369 Dilihat
Klaim Asuransi Harus Dipercepat

Klaim Asuransi Harus Dipercepat

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M Hanif Dhakiri menyerahkan asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi 9 (Sembilan) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban PHK perusahaan Bin Ladin Group, Arab Saudi yang dibayarkan Konsorsium  Asuransi Mitra TKI.

Menaker Hanif  meminta Konsorsium-konsorsium  asuransi yang  menangani pembayaran asuransi TKI   untuk segera menyelesaikan klaim asuransi korban (PHK) Bin Laden Gropu dan menyerahkan kepada para TKI.

"Saya minta kepada konsorsium asuransi TKI agar mempercepat proses klaim asuransi TKI yang terkena dampak PHK perusahaan Bin Ladin. Jangan dipersulit dan harus segera diselesaikan." kata Menaker Hanif Dhakiri, seusai menyerahkan asuransi PHK bagi 9 TKI mantan karyawan Bin Ladin di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta pada  Selasa (10/05).

Secara pribadi Menaker Hanif  menyampaikan turut prihatin atas kasus PHK yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang bekerja pada Perusahaan Bin Ladin Group.

“Pemerintah terus memperjuangkan pemenuhan hak-hak  normatif TKI dan mempercepat proses penyelesaiannya. Kita terus berkoordinasi dengan Kemenlu, KJRI dan KBRI, Dubes Arab Saudi, BNP2TKI,PPTKIS&Konsorsium Asuransi untuk mengatasi masalah ini,” kata Hanif.

“Kita terus memperjuangkan kepentingan TKI yang bekerja di Bin Ladin  dan mecari solusi terbaik. Apakah masih bisa bekerja di sana atau pulang saja. Nah ini saya bicarakan juga dengan Duta Besar Saudi Arabia, saya telah bertemu secara pribadi 3 kali, untuk mengurusi masalah Bin Laden ini. Terakhir 2 minggu lalu setelah beliau mengunjungi beberapa titik yang menjadi persoalan PHK ini,” kata Hanif

Sesuai dengan hasil koordinasi antar Kementerian terutama dengan Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 6.500 TKI yang bekerja di Binladin Group yang terancam PHK yang berada di wilayah Mekkah, Jeddah, Madinah dan Riyadh

Dari hasil verifikasi dokumen, sebanyak 3.500 TKI yang sudah siap pulang ke tanah air dan 250 TKI yang sudah siap dengan dokumen exit permit.

Menteri Hanif menyebutkan, pihaknya menerima laporan dari para korban Bin Laden, tentang kesulitan dalam proses pencairan dana asuransi PHK. Mereka mengaku telah mengajukan kalim namun, sampai saat ini belum ada kabar Kapan akan dibayarkan.

“Kita harus senantiasa menjelaskan kepada publik bahwa Negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan pada masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, khususnya bagi para korban PHK bin laden ini sekaligus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh negara, termasuk persoalan asuransinya,” kata Menteri Hanif.

Menaker menegaskan, konsorsium asuransi TKI harus segera menyelesaikan kewajibannya membayar klim ansuransi korban Bin Laden.

"Bagaimanapun harus selesai. Mau nggak mau, suka nggak suka, korban Bin Laden harus menerima haknya jangan beralasan, terutama konsorsium Jasindo," tegas Menteri Kelahiran Semarang tersebut.

 Selain konsursium Mitra TKI dan Jasindo, masih ada satu konsursium ansuransi TKI lainnya yakni, Astindo. Dari laporan para TKI korban Bin Laden, untuk klim Mitra TKIdan Astindo, tidak mengalami kesulitan.

Pada kesempatan tersebut, Menaker Hanif Dhakiri mengucapkan terima kasih atas komitmen Konsursium Mitra TKI, dalam menyelesai klim ansuransi secara cepat dan mudah. Ke depan, kata Hanif Dhakiri, Mitra TKI tetap tanggap dan cepat dalam mencairkan dana ansuransi yang merupakan hak para pekerja.

 Besarnya klaim yang diserahkan sebesar Rp 7.500.000. Hingga saat ini sudah 205 yangg mengajukan klaim dan 125 di antaranya sudah diselesaikan klaimnya. Total kepesertaan korban Bin Laden pada Konsursium Mitra TKI sebanyak 1.959 TKI.

“Memang ini sudah menjadi kewajiban asuransi, namun saya ucapakan terimakasih kepada mereka yang sudah melaksanakan kewajibannya, kepada yang tertanggung ini. Pada prinsipnya Pemerintah dan negara akan selalu hadir untuk memastikan agar TKI korban PHK Bin Laden ini bisa tertangani dengan baik.” Katanya.

Dikatakan Menaker, secara diam-diam pihaknya juga telah mengirimkan bantuan sembako kepada korban PHK, namun hal tersebut tidak publikasikan.

“Bantuan itu   untuk  meringankan beban teman teman disana, sambil terus memproses teman- teman yang ingin pulang atau ingin tetap bekerja di sana, tapi prosesnya memang agak rumit, “ pungkasnya.