Rabu, 26 Desember 2018 14:12 WIB 0 Komentar 217 Dilihat
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Lebih Murah dari Harga Sebungkus Rokok

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Lebih Murah dari Harga Sebungkus Rokok

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri mengingatkan  para pekerja agar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Selain melindungi para pekerja dari berbagai risiko kerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Kepesertaan pekerja penting untuk mendapatkan jaminan sosial serta menghindarkan dari risiko kerja. Apalagi iurannya pun tergolong sangat murah, “ Menaker Hanif dalam acara “ Sosialisasi manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelatihan Petani dan Wanita Tani” yang digelar di Depok, Jawa Barat pada Rabu (26/12).

Hanif menjelaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Bagi pekerja penerima upah, iurannya dibagi dua antara pemberi kerja/perusahaan dan pekerja.

“Bagi yang bukan penerima upah pun iurannya sangat terjangkau. Kalau yang berwirausaha tentunya bayar iuran sendiri. Bapak/ibu pasti mampu. Ini hanya soal prioritas," kata Hanif.

Hanif menganalogikan untuk mendapatkan 2 manfaat jaminan BPJS Ketenagakerjaan misalnya, rata-rata setiap orang cukup mengeluarkan uang sebesar Rp 16.800,00 per bulan. Lebih murah jika dibandingkan dengan rokok yang rata-rata harganya Rp 20 ribu per bungkus. 

“Dengan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, manfaat besar program BPJS Ketenagakerjaan dapat diperoleh dengan biaya yang sangat murah, bahkan lebih murah dari rokok, “ kata Hanif  Hanif menjelaskan 4 manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diambil masyarakat pekerja. Pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Ini berlaku sejak yang bersangkutan keluar rumah, sampai kembali ke rumah," kata Hanif. Kedua, Jaminan Kematian (JKM). "Ini bagi pekerja yang di-cover BPJS ketenagakerjaan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja," jelasnya. 

Ketiga, Jaminan Hari Tua (JHT). Manfaat ini akan diberikan pada saat pekerja memasuki usia pensiun sehingga tetap produktif di usia tua. Terakhir, Jaminan Pensiun (JP). "Kalau ini diberikan per bulan. Jadi kaya dapat gaji setelah pensiun. Kalau JHT tadi kan gelondongan," ujarnya. 

Senada dengan Menaker, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Eko Darwanto menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah program nyata yang harus diakses oleh seluruh masyarakat pekerja Indonesia. Ia menambahkan, pihaknya akan terus menyosialisasikan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja.

"Kita terus mendorong kepesertaan, baik kepada yang menerima upah maupun bukan penerima upah," pungkasnya.  

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Pemerintah Siapkan Layanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB Online

07 Desember 2018 1

Jakarta -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online. Layanan [...]

Di Era Revolusi 4.0, Paradigma Perlindungan Pekerja Perlu Diubah

08 Desember 2018 0

Jakarta - Selain berdampak terhadap perubahan model bisnis, perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak terhadap perubahan jenis dan pola kerja tenaga kerja.  Untuk itu, paradigma [...]

Liga Pekerja Indonesia Tonggak Sejarah Olahraga Pekerja dan Pengusaha

19 Desember 2017 0

Liga Pekerja Indonesia (LPI) secara resmi mulai bergulir. Liga sepakbola yang melibatkan tim sepak bola dari unsur pekerja dan pengusaha ini diikuti 544 tim dari seluruh Indonesia.