Sabtu, 08 Desember 2018 14:18 WIB 0 Komentar 113 Dilihat
Di Era Revolusi 4.0, Paradigma Perlindungan Pekerja Perlu Diubah

Di Era Revolusi 4.0, Paradigma Perlindungan Pekerja Perlu Diubah

Jakarta - Selain berdampak terhadap perubahan model bisnis, perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak terhadap perubahan jenis dan pola kerja tenaga kerja.  Untuk itu, paradigma pemerintah dalam melindungi tenaga kerja juga perlu diubah dalam menghadapi era revolusi 4.0 yang tengah terjadi saat ini.

"Jadi bukan hanya melindungi pada status pekerjaannya, tapi pada kemampuan untuk bekerjanya. The best protection is skills protection ," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat menyampaikan Orasi Ilmiah pada Wisuda Perguruan Tinggi InterStudi di Jakarta, Sabtu (8/12).

Menurut Hanif, kemampuan untuk dapat terus bekerja dapat tercapai melalui keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat. Karena model pekerjaan di masa depan tidak lagi berdasar pada status pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja.

Berdasarkan survey ILO, 58 persen jenis pekerjaan yang ada saat ini akan hilang di masa depan. Sebaliknya, 65 persen pekerjaan baru akan muncul di masa depan belum dikenal saat ini.

"Pemerintah melakukan pemetaan, untuk membantu input SDM kita, baik melalui pendidikan maupun pelatihan bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau kesempatan yang tumbuh untuk berwirausaha," kata Hanif.

Oleh karena itu, Hanif menilai bahwa kebutuhan akan keterampilan yang dapat berubah dan berdapatasi dengan cepat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan akses dan mutu pelatihan vokasi di BLK. Hal ini lah yang menjadi dasar Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan triple skilling. 

Kebijakan ini mencakup, pertama, skilling dalam bentuk pelatihan vokasi. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan. Sehingga, mereka dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha.

Kedua, up skilling yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. "Kenapa perlu di-up grade? Agar keterampilan mereka tetap relevan dengan kebutuhan zaman," jelas Hanif.

Sedangkan program re-skilling ditujukan bagi masyarakat yang ingin berlaih ke pekerjaan baru. Ketiga kebijakan tersebut dapat diakses melalui pelatihan di BLK.

"Nah pemerintah terus menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi untuk membantu penciptaan SDM kita ini lebih baik," terangnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan InterStudi, Nyoman Puspa Darmaja mengatakan, alumni InterStudi harus terus mengasah keterampilannya. Karena, otomatisasi akan menyebabkan 75 juta hingga 350 juta pekerjaan hilang di masa depan.

Ia juga memaparkan hasil riset McKinsey Global Institut. Dimana 800 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan pada tahun 2030.

"Kepada wisudawan/wisudawati, saya meminta untuk terus meningkatkan segala kemampuannnya agar tak tergilas perkembangan teknologi dan informasi," ujar Nyoman.

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Menaker Buka Rakerwil SBSI Sumut 2019

15 Maret 2019 0

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengingatkan Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) untuk merespon perkembangan atau perubahan dunia industri yang selalu dinamis. Perkembangan teknologi [...]

Pemerintah Siapkan Layanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB Online

07 Desember 2018 1

Jakarta -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online. Layanan [...]

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Lebih Murah dari Harga Sebungkus Rokok

26 Desember 2018 0

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri mengingatkan  para pekerja agar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Selain melindungi para pekerja dari berbagai [...]