Kamis, 21 April 2016 17:05 WIB 0 Komentar 568 Dilihat
Penandatanganan MOU Inspektur Jenderal Kemnaker dengan LPSK

Penandatanganan MOU Inspektur Jenderal Kemnaker dengan LPSK

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan melindungi  pelapor, saksi atau saksi pelaku yang bekerjasama dan mengetahui indikasi atau dugaan korupsi. Itu menjadi komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komitmen tersebut dilakukan saat penandatanganan perjanjian kersama antara Irjen Kemenaker Sunarno dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Teguh Sudarsono menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di ruangan Irjen Kemnaker Jakarta, Kamis (21/4).

Salah satu bentuk prioritas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) itu kata Sunarno adalah dengan membuka ruang bagi masyarakat yang  mengetahui indikasi dugaan tipikor atau akan terjadi tipikor yang melibatkan oknum Kemenaker.

"Kita akan buka pengaduan/pelaporan yang bertanggungjawab,bukan berdasarkan fitnah tapi pengaduan yang dilengkapi data akurat, identitas pelapor secara rill, " ujarnya seraya mengatakan pelapor atau saksi pelaku akan diberikan perlindungan jika memperoleh ancaman.

Lebih jauh kata Sunarno pelaporan yang bertanggjawab pada prinsipnya adalah pelaporan yg didukung kelengkapan bukti dan informasi yg jelas termasuk kejelasan identitas si pelapor bukan sebagai ajang atau wadah penampung fitnah tapi mendewasakan semua pihak agar memiliki tangungjawab setiap laporang yang diberikan.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang bertangungjawab dan laporan tersebut jika mengandung kebenaran dan berpotensi terjadi ancaman bagi pelapor kami melindungi pelapor, " ujarnya.

Menurut Irjen Kemenaker penandatananan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman nota kesepahaman antara Menaker dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjsama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kemenaker No 12/NK/MEN/IX/2015 dan Nomor NK-034/I.DIV.4.2/LPSK/09/2015 yang ditandatangani pada  21 September 2015 lalu. Dalam nota ksepahaman tersebut disebutkan kerjasama pelaksanaan dilakukan oleh pejabat penghubung Kemenaker yakni Irjen Kemenaker dengan Wakil Ketua LPSK.

Nota kesepahaman tersebut lanjut Sunarno melingkupi ruang pembinaan dan penguatan pada Whistle Blower System (WBS) Kemenaker, peningkatan efektivitas pelaksanaan WBS dan pemberian perlindungan pelapor, saksi dan saksi yang bekerjasama.

“Kami komitmen melaksanakan WBS secara baik dan memberantas korupsi merupakan agenda  prioritas bukan lagi kerangka teori. Sebagus apapun instrument dibuat, kalau itikad baik tidak ada, tak akan ada artinya nota kesepahaman, “ ujarnya.

Ditegaskan Sunarno tugas Kemenaker membangun, melaksanakan dan mengoptimalisasikan WBS sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimonitor dan dievaluasi oleh LPSK. “LPSK member info-info yang berkaitan dengan penerapan, efektivitas pelaksanaan WB, “ ujar Sunarno.

Dasar hukum tindak pidana korupsi lainnya adalah UU pemberantasan korupsi No.31/1999 jo No.20/Tahun 2001, UU perlindungan saksi dan korban No.13/2006 jo No.31/2014, Inpres 7/2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Kepmenaker 371/2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan pengaduan pelanggaran di Kemenaker serta Permenaker 25/2015 tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara negara di Kemenaker.

Lebih lanjut Sunarno mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada saksi yang berperan aktif dalam mencegah korupsi. “Kami telah menyiapkan konter untuk menerima laporan masyarakat atas kasus korupsi, “ katanya.

Perlindungan Peniup Peluit

Dalam kesempatan sama, Teguh Sudarsono mengatakan harus dilakukan upaya atau cara-cara lain dalam memburu pelaku korupsi. Jika selama ini diburu pelakunya, maka melalui penandatanganan nota kesepahaman ini diciptakan kondisi lingkungan bebas praktek korupsi atau WBS atau disebut peniup peluit.

“Semua pihak harus “berteriak” untuk bersih-bersih sebagai wujud nyata untuk katakan tidak pada korupsi. Jika di ruangan ini setiap hari semua teriak, maka tikus-tikus korupsi akan takut karena banyak peniup peluit, “ katanya.

Teguh menegaskan bersama Kemenaker pihaknya pun sepakat akan melindungan para peniup peluit atau whistle blower. LPSK katanya akan terus memberikan bimbingan teknis dan nasehat untuk menciptakan sistem peniup peluit yang aman bagi peniup peluitnya.

“Dasar tiupan peluitnya juga harus bermotif baik untuk memberantas atau mencegah korupsi, bukan karena unsur dendam, “ katanya.

Lihat Berita Yang Lain

Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker

12 Februari 2017 1

Pada bulan Februari 2017 ,sebagai salah satu peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penjamin Kualitas (Quality Assurance) maka sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran oleh seluruh entitas Kementerian [...]

Ramah tamah dengan Bapak Inspektur Jenderal Baru

10 Juli 2015 0

Pada tanggal 8 Juli 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan ramah tamah dan Perkenalan dengan Inspektur Jenderal yang baru bersama seluruh pegawai Inspektorat [...]

Rapat Pemutakhiran Itjen Kemenaker dengan BPK RI

03 Juli 2015 0

Pada tanggal 25 Juni 2015, Inspektorat Jenderal Kemnaker mengadakan kegiatan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan rapat Pemutakhiran data semester 1 tahun 2015 dengan Satker setiap [...]