Rabu, 20 Mei 2015 05:29 WIB 0 Komentar 390 Dilihat
Itjen Mengadakan Workshop Pengendalian Gratifikasi dengan KPK

Itjen Mengadakan Workshop Pengendalian Gratifikasi dengan KPK

Pada tanggal 11 mei 2015 sampai dengan 13 mei 2015  ,Inspektorat jenderal yang ikut bertanggung jawab dalam mengendalikan Gratifikasi di Satker Kementerian Ketenagakerjaan  dalam rangka, menindaklanjuti peraturan tentang gratifikasi dari KPK untuk dilaksanakan semua Kementerian /lembaga negara diadakan di ruang Tripartit,dengan diawali sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,"
Dengan kegiatan berbentuk Workshop Pengendalian Gratifikasi Peserta yang di Undang adalah para Pejabat Eselon 2 dari masing - masing satker selama 3 hari. Peserta kegiatan Workshop ini tidak boleh di wakilkan agar tujuan kegiatan ini bisa diterapkan di Unit kerja masing - masing, pada kesempatan Ini para peserta sangat berperan Aktif dan Antusias dalam kegiatan ini dan mendukung dengan mengikuti kegiatan sampai selesai.  sebagai narasumber KPK juga dengan senang hati memberi materi tentang Gratifikasi yang di selingi dengan games dan motivasi kepada Peserta Workshop Pengendalian Gratifikasi agar materi yang diberikan Oleh KPK dapat dipahami secara menyeluruh dari awal sampai selesai.

Pengertian Gratifikasi sendiri terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat : pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi.  Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif.  Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan padal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut..."
Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. 
Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Untuk karena itu marilah kita bersama secara berkesinambungan berubah menuju era  ASN yang professional.

 

Lihat Berita Yang Lain

Rakorwas 2019, ASN dan Penyelenggara Negara Diminta Berani Tolak Gratifikasi

29 Maret 2019 0

Rakorwas 2019, ASN dan Penyelenggara Negara Diminta Berani Tolak Gratifikasi Surabaya--Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani mengingatkan bahwa gratifikasi bukan [...]

Dengan Event Rakorwas Itjen kita pertahankan Opini WTP

07 Agustus 2017 0

Yogyakarta - Penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan merupakan elemen penting dari penyelenggaraan system pemerintahan yang [...]

Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker

12 Februari 2017 1

Pada bulan Februari 2017 ,sebagai salah satu peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penjamin Kualitas (Quality Assurance) maka sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran oleh seluruh entitas Kementerian [...]