Kamis, 18 Februari 2016 22:55 WIB 0 Komentar 624 Dilihat
Kesejateraan Masyarakat Jadi Dasar Pengawasan Ketenagakerjaan

Kesejateraan Masyarakat Jadi Dasar Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, keseragaman implementasi, kebebas dari pengaruh dan tekanan serta objektivitas. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keseslamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Muji Handaya dalam forum Sustainable Development Goals (SDGs) Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Sedangkan pendekatan pengawasan ketenagakerjaan, dibagi menjadi tiga yakni preventif edukatif, represif non yuridis dan represif yuridis. "Pengawasan Ketenagakerjaan adalah suatu fungsi publik," ujar Dirjen Binwasnaker dan K3.

Selain sebagai suatu fungsi publik, kerjasama yang erat antara pengawas ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja (kader norma ketenagakerjaan dan komite pengawasan ketenagakerjaan), juga menjadi bagian dari prinsip utama pengawasan ketenagakerjaan selain kerjasama yang efektif dengan institusi lain dan orientasi terhadap pencegahan.

Peran kunci pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk mendorong, mempromosikan, menginformasikan, memberikan edukasi, melakukan persuasi, mempengaruhi dan menjamin implementasi dari peraturan perundangan ketenagakerjaan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.&n