Rabu, 17 Februari 2016 16:06 WIB 0 Komentar 275 Dilihat
Kemnaker Sambut Baik Tawaran Kerjasama LPSK

Kemnaker Sambut Baik Tawaran Kerjasama LPSK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut hangat tawaran kerja sama dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Hal itu merespons permintaan yang disampaikan Ketua LPSK, terkait pemenuhan hak saksi dan korban kejahatan luar biasa sebagai amanat undang-undang, khususnya bantuan rehabilitasi psikososial.



Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, pihaknya memiliki beberapa program yang bisa dimanfaatkan LPSK dalam rehabilitasi psikososial bagi saksi dan atau korban kejahatan. Program dimaksud antara lain mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja dan pemberian pelatihan bagi mereka yang ingin berwirausaha. “Hanya dalam program itu, tidak ada lagi embel-embel saksi atau korban. Semua jadi satu,” ujar Menaker di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/1/2016).



Menaker menambahkan, bagi yang ingin memasuki pasar kerja, sebelumnya diberikan pelatihan yang bertujuan memfasilitasi kemampuan mereka yang disesuaikan dengan pasar kerja. Setelah dianggap layak, mereka lantas disalurkan ke pasar kerja, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Selain itu, tersedia juga pola wirausaha, dimana pihaknya memberikan pelatihan, inkubasi bisnis dan pendampingan bagi yang mau berwirausaha. 


Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menambahkan, khusus Kementerian Ketenagakerjaan LPSK berharap terjadi sinergitas program dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial. Sinergi dimaksud bisa berbentuk pemberian pelatihan ketenagakerjaan maupun penyaluran kerja bagi saksi dan atau korban kejahatan. 


“Koordinasi dengan kementerian menjadi sangat penting. LPSK tidak bisa sendiri dalam psikososial. Jika peran ini diambil alih sendiri oleh LPSK, akan terjadi tumpang tindih. Karena itulah, kita berharap terjadi sinergitas antara LPSK dan kementerian,” ujarnya.

Lihat Berita Yang Lain

K3 Masih Jadi Masalah Cukup Serius

17 Februari 2016 0

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih menjadi masalah yang cukup serius di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, kita terus dorong agar penerapan dari sistem menejemen K3 benar-benar menjadi [...]

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kembali Diatur Pemerintah Pusat

22 Januari 2015 0

Dengan aturan baru itu, pembagian tugas dan kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan menjadi lebih jelas.

Rekomendasi Hasil Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2014

22 Januari 2015 0

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan 2014, berakhir kamis malam (20/11)  dengan menghasilkan 2 ( dua ) buah rekomendasi dan 4 (empat) buah langkah-langkah yang [...]