Selasa, 27 Oktober 2015 15:18 WIB 0 Komentar 738 Dilihat
Beri Hukuman Berat Pelanggar K3

Beri Hukuman Berat Pelanggar K3


Beri Hukuman Berat Pelanggar K3



Kecelakaan kerja dengan korban jiwa masih tinggi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan, tiap harinya terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus di seluruh dunia, sementara di Indonesia dari settap 100.000 tenaga kerja, terdapat 20 orang menderita kecelakaan kerja fatal setiap hari. Kondisi ini mengkhawatirkan karena belum adanya pemahaman dan budaya yang mengusung keselamatan kerja yang tinggi.Terkait hal itu, wartawan 5PSiprianus Edi Hardum mengulasnya dalam tulisan berikut.



Pertengahan Juli lalu, pabrik PT Mandom di kawasan MM2100 Cibitung, Jawa Barat, terbakar. Lima pekerja tewas dan 50 orang terluka. Menurut keterangan kepolisian, api diduga berasal dari ledakan tabung gas. Lalu, awal bulan ini, sebuah alat berat penderek yang tengah mengerjakan normalisasi sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur, tiba-tiba ambruk menimpa posko warga. Sialnya, (iga warga dilarikan ke rumah sakit lantaran tertimpa tiang penderek.



Kasus kecelakaan kerja yang baru adalah insiden crane roboh yang menimpa satu rumah di Jl Kyai Maja E/I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/10). Insiden terjadi saat sejumlah pekerja selesai mengerjakan proyek jalan layang khusus Bus Transjakarta Ciledug-Tendean. Crane hendak dipindahkan ke lokasi lain, tetapi roboh ketika baru berjalan sekitar 3 meter. Akibatnya, dua ruangan yang berada di lantai dua rumah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.



Tiga kasus kecelakaan kerja itu termasuk dalam 81 kasus kecelakaan kerja yang terjadi sejak Januari-Oktober 2015 yang sedang disidik pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Mabes Polri.



"Kita sedang menyidik 81 kasus kecelakaan kerja termasuk tiga di atas. Sudah banyak yang menjadi tersangka dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan," kata DirjenPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemnaker, Muji Handaya, kepada SP, Minggu (25/10) malam.



Karena masih tingginya kecelakaan kerja di Indonesia, Muji meminta semua pemerintah daerah serius menangani kasus kecelakaan kerja hingga diproses sceara hukum. "Koordinasi sama Kemnaker dan Polri agar sidik pelakunya," kata dia.



Muji mengatakan, kecelakaan kerja di Indonesia sekitar 100.000 kasus pertahun. Hampir tiap tahun ada kasus yang sidik dan dilimpahkan ke Kejaksaan serta dihukum, walaupun hukumannya ringan.



ILO mencatat, setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang meng-akibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus di seluruh dunia, sementara di Indonesia dari setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang menderita kecelakaan kerja fatal setiap hari.



Dari angka itu dapat dikatakan tingkat keparahan kecelakaan kerja masih tinggi. Kalkulasi ILO tentang kerugian akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang mencapai 4% dari GNP. Ini adalah angka yang cukup besar yang memerlukan perhatian serius oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi.



Data Kemnaker menyebutkan, angka kecelakaan kerja beberapa tahun terakhir cenderung naik. Pada 2011 terdapat 99.491 kasus atau rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja per hari, sedangkan 2010 hanya 98.711 . kasus kecelakaan kerja, 2009 terdapat 96.314 kasus, 2008 terdapat 94.736 kasus, dan 2007 terdapat 83.714 kasus.



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan wajib dilaksanakan semua perusahaan di Indonesia. Kewajiban K3 oleh perusahaan ini diatur dalam dua undang-undang (uu) yakni, UU  13/2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana dalam Pasal 86, menyatakan, pertama, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia " serta nilai-nilai agama. Kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitaskerja yang optimal diselenggarakan upaya K3. Ketiga, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.



Selanjutnya, UU I / 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU ini mengatur secara khusus mengenai keselamatan kerja. Pasal 3 UU ini menyatakan, syarat-syarat keselamatan kerja antara lain untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadianlain yang berbahaya.



Menurut Muji, masih tingginya kasus kecelakaan kerja ini disebabkan karena belum optimalnya tingkat pemahaman dan kesadaran akan K3 baik di kalangan pelaku usaha maupun pekerja sendiri.



Muji mengungkapkan salah satu kendala yang rumit untuk diatasi dalam penerpan K3 adalah soal budaya, yakni standar-standar K3 masiri dianggap sebagai biaya bukan investasi. Padahal kondisi industri itu akan semakin baik kinerjanya apabila pekerjanya merasa nyaman dan aman.



Sedangkan mengenai kesehatan kerja. Muji mengatakan, ada tiga komponen kesehatan kerja yaitu kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Bila tiga komponen tersebut serasi, maka dapat tercapailah suatu derajat kesehatan kerja yang optimal dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya, bila terdapat ketidakserasian dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja.



Pertama, kapasitas kerja. Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian didapat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja gambaran bahwa 30-40% masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% menderita anemia gizi, dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia.



Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri (kiri) memberikan penghargaan kepada seorang pimpinan pemerintah daerah di Indonesia yang dinilai nihil mengalami kecelakaan kerja di Jakarta, baru-baru ini.



Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan bagi para pekerja untuk bekerja dengan produktivitas optimal.



Kedua, beban kerja. Pola kerja yang berubah-ubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat, akibat terjadinya perubahan pada bioritmik (irama tubuh). Faktor lain yang turut memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah, yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres.



Ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja.



Masalah lain masih tingginya kecelakaan kerja di Indonesia, kata Muji, karena, hukuman untuk para pelaku dalam hal ini pihak perusahaan umumnya terlalu rendah sebagai diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di mana hukuman untuk pelaku hanya hukuman kuningan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.



"Jadi hukumannya hanya tindak pidana ringan. Ini yang membuat pihak perusahaan kurang terlalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja," kata Muji.



Oleh karena itu, Muji mengusulkan agar UU 1 Tahun 1970 harus direvisi di mana ketentuan pidananya.perlu ditambah atau diperberat. "Bukan hanya tiga bulan seperti itu," kata dia.



Hal senada dikatakan Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar. "Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sudah lama mengusulkan agar UU tersebut direvisi agar hukumannya diperberat," kata dia. Timboel menyayangkan DPR dan pemerintah tidak pernah menindaklanjuti usulan pekerja dan buruh.



Terapkan Manajemen K3 Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, dunia industri harus menerapkan sistem manajemen K3. Hal itu diperlukan untukmenjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan atau serikat pekerja. Ini untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif.



Ia mengatakan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar di Indonesia. "Penerapan SMK3 bersifat normatif sehingga wajib ditaati perusahaan. Untuk itu, pengawas ketenagakerjaan mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap ditaatinya penerapan norma SMK3," kata dia.



Menurut Hanif, selain merupakan pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan, penerapan SMK3 juga sebagai upaya dalam memenuhi tuntutan perdagangan internasional. Suatu produk barang atau jasa harus memiliki mutu yang baik, aman digunakan, ramah lingkungan, dan memenuhi standar tertentu seperti ISO 9001 series, ISO 14000 series, OHSAS 18000 series, dan SMK3. Kondisi tersebut harus kita jadikan sebagai tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global.