Senin, 22 Mei 2017 11:12 WIB 0 Komentar 769 Dilihat
Begini Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan TKA Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Begini Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan TKA Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Jakarta – Penggunaan jasa Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan bagian dari upaya peningkatan investasi dan keterbukaan ekonomi saat ini. Meski hubungan ekonomi antar negara semakin terbuka berikut pasar tenaga kerjanya, masyarakat Indonesia diharap untuk tidak cemas karena saat ini Indonesia memiliki mekasnisme pengendalian dan pengawasan TKA yang jelas.

Bentuk pengendalian itu adalah dengan diterapkannya berbagai aturan penggunaan TKA, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan  Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, persyaratan penggunaan TKA adalah:

  1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat  jabatan yang akan diduduki oleh TKA
  2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun
  3. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat
  4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan
  5. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia, dan
  6. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.
Dengan aturan jabatan tertentu bagi TKA, ia menilai bahwa hal ini merupakan bukti negara lebih memprioritaskan tenaga kerja dari dalam negeri. Ditunjang dengan adanya kewajiban pendampingan, maka hal ini juga akan menjadi bagian dariTransfer of Technology dan Transfer of Knowledge dari TKA kepada pekerja Indonesia.

Adapun, mekanisme pengawasan TKA yang digunakan di Indonesia adalah:

Pertama, pengawasan preventif-edukatif yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan aturan penggunaan TKA, dan pembinaan kepada perusahaan pengguna TKA. Kedua, pengawasan persuasif non-justisia. Ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran penggunaan TKA, baik secara pro-aktif maupun responsif berdasarkan laporan dari masyarakat. Ketiga, pengawasan represif pro-justisia. Ini mencakup penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran aturan penggunaan TKA.

Lihat Berita Yang Lain

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat Dengan Daerah Bidang Pengawasan

12 Maret 2019 0

Pemerintah terus mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerjanya. Salah satu upaya yang telah dan akan terus dilakukan adalah [...]

Kesejateraan Masyarakat Jadi Dasar Pengawasan Ketenagakerjaan

18 Februari 2016 0

Pengawasan ketenagakerjaan di dasarkan pada kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat, keseragaman implementasi, kebebas dari pengaruh dan tekanan serta objektivitas. Hal ini disampaikan [...]

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kembali Diatur Pemerintah Pusat

22 Januari 2015 0

Dengan aturan baru itu, pembagian tugas dan kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan menjadi lebih jelas.