Kamis, 07 Mei 2015 09:24 WIB 0 Komentar 245 Dilihat
Soft Policy Pengetatan Penempatan TKI Di Sektor Informal Menjadi Kebijakan Yang Akan Diterapkan Bagi Negara-Negara Di Asia Pasifik

Soft Policy Pengetatan Penempatan TKI Di Sektor Informal Menjadi Kebijakan Yang Akan Diterapkan Bagi Negara-Negara Di Asia Pasifik

JAKARTA – Bersamaan dengan diumumkannya kebijakan penghentian penempatan TKI pada pengguna perseorangan atau sektor informal ke 21 negara di Timur Tengah, Menteri Ketenagakerjaan R.I., M Hanif Dhakiri turut menyampaikan adanya kebijakan soft policy untuk negara-negara di Asia Pasifik.

 

Kebijakan soft policy dilaksanakan melalui adanya pengetatan penempatan untuk negara-negara di Asia Pasifik yang mengedepankan indikator kesejahteraan bagi para TKI di luar negeri. Kesejahteraan ini berkaitan dengan beban biaya yang ditanggung TKI dan besarnya potongan gaji yang saat ini dirasa masih berlebihan. Dalam hal gaji, Para TKI yang bekerja di negara-negara Asia Pasifik memang relatif lebih besar gajinya dibandingkan mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah yang rata-rata berkisar Rp2,7 - Rp3 juta/bulan. Namun, TKI di negara-negara Asia pasifik masih banyak mendapatkan potongan gaji yang dirasa berlebihan (6-10 bulan).

 

Alasan lain yang mendasari pengetatan penempatan TKI sektor informal ke negara-negara Asia Pasifik yaitu keterampilan para calon TKI yang umumnya berlatar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibanding negara-negara Timur Tengah. Hal ini memberikan kemampuan bagi TKI untuk melindungi diri sendiri yang lebih baik. Di samping itu, negara-negara di Asia Pasifik umumnya lebih demokratis dan mengedepankan aturan ketenagakerjaan.

 

Pengetatan penempatan TKI di luar negeri tidak hanya dilakukan di negara tujuan tetapi juga di dalam negeri.

 

Menurut Menaker, pembenahan tata kelola juga dilakukan dengan kebijakan penghapusan fee PPTKIS dalam struktur biaya penempatan oleh TKI dan melakukan evaluasi terhadap lembaga pembiayaan penempatan TKI.

 

"Kita juga mendorong menaikan atase naker di negara-negara penempatan dari status staf teknis menjadi atase ketenagakerjaan, melakukan integrasi sistem online dan merealisasikan Layanan Satu Atap dan pelayanan legalisasi Job Order formal dengan lebih mudah dan cepat," tandas Hanif.

 

Pengetatan di dalam negeri diambil melalui penerbitan Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI (mencabut Permenaker Nomor 14 Tahun 2010), diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan dalam Pelaksanaan Penempatan TKI serta langkah-langkah lain yang terus akan dilakukan dalam pembenahan dalam tata kelola TKI. (NN)

Lihat Berita Yang Lain

Indonesia–Taiwan Teken MoU Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran

14 November 2018 0

Taipei – Pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta [...]

Mau Jadi Pekerja Migran? Ingat 4S

24 Desember 2018 0

Ponorogo - Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Berbagai instrumen perlindungan pun telah dibangun. Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran [...]

Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran, Kemnaker Luncurkan Aplikasi SIPMI

27 Desember 2018 0

Jakarta—Untuk  meningkatkan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kementerian Ketenagakerjaan  meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia [...]