Kamis, 07 Mei 2015 09:24 WIB 0 Komentar 238 Dilihat
Soft Policy Pengetatan Penempatan TKI Di Sektor Informal Menjadi Kebijakan Yang Akan Diterapkan Bagi Negara-Negara Di Asia Pasifik

Soft Policy Pengetatan Penempatan TKI Di Sektor Informal Menjadi Kebijakan Yang Akan Diterapkan Bagi Negara-Negara Di Asia Pasifik

JAKARTA – Bersamaan dengan diumumkannya kebijakan penghentian penempatan TKI pada pengguna perseorangan atau sektor informal ke 21 negara di Timur Tengah, Menteri Ketenagakerjaan R.I., M Hanif Dhakiri turut menyampaikan adanya kebijakan soft policy untuk negara-negara di Asia Pasifik.

 

Kebijakan soft policy dilaksanakan melalui adanya pengetatan penempatan untuk negara-negara di Asia Pasifik yang mengedepankan indikator kesejahteraan bagi para TKI di luar negeri. Kesejahteraan ini berkaitan dengan beban biaya yang ditanggung TKI dan besarnya potongan gaji yang saat ini dirasa masih berlebihan. Dalam hal gaji, Para TKI yang bekerja di negara-negara Asia Pasifik memang relatif lebih besar gajinya dibandingkan mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah yang rata-rata berkisar Rp2,7 - Rp3 juta/bulan. Namun, TKI di negara-negara Asia pasifik masih banyak mendapatkan potongan gaji yang dirasa berlebihan (6-10 bulan).

 

Alasan lain yang mendasari pengetatan penempatan TKI sektor informal ke negara-negara Asia Pasifik yaitu keterampilan para calon TKI yang umumnya berlatar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibanding negara-negara Timur Tengah. Hal ini memberikan kemampuan bagi TKI untuk melindungi diri sendiri yang lebih baik. Di samping itu, negara-negara di Asia Pasifik umumnya lebih demokratis dan mengedepankan aturan ketenagakerjaan.

 

Pengetatan penempatan TKI di luar negeri tidak hanya dilakukan di negara tujuan tetapi juga di dalam negeri.

 

Menurut Menaker, pembenahan tata kelola juga dilakukan dengan kebijakan penghapusan fee PPTKIS dalam struktur biaya penempatan oleh TKI dan melakukan evaluasi terhadap lembaga pembiayaan penempatan TKI.

 

"Kita juga mendorong menaikan atase naker di negara-negara penempatan dari status staf teknis menjadi atase ketenagakerjaan, melakukan integrasi sistem online dan merealisasikan Layanan Satu Atap dan pelayanan legalisasi Job Order formal dengan lebih mudah dan cepat," tandas Hanif.

 

Pengetatan di dalam negeri diambil melalui penerbitan Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI (mencabut Permenaker Nomor 14 Tahun 2010), diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan dalam Pelaksanaan Penempatan TKI serta langkah-langkah lain yang terus akan dilakukan dalam pembenahan dalam tata kelola TKI. (NN)

Lihat Berita Yang Lain

KBRI Yordania Pulangkan 6 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

26 Juli 2018 0

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman Yordania mendampingi pemulangan (6) enam orang pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Amman Yordania, setelah disepakati penyelesaian [...]

Selain Lindungi TKI, Program Desmigratif Juga Berikan Manfaat Kepada Anaknya

13 Februari 2018 0

Untuk itu, program Desa Migran Produktif (Desmigratif) diharapkan mampu menanggulangi dinamika sosial tersebut bagi keluarga PMI. Melalui salah satu kegiatan utama Desmigratif, yakni community [...]

Kemnaker Sosialisasikan UU PPMI Pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

14 Desember 2017 0

Surabaya – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang nomer 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada Oktober lalu. UU tersebut menjadi bentuk kehadiran [...]