Rabu, 17 Februari 2016 16:43 WIB 0 Komentar 323 Dilihat
Kemnaker Konsisten Tingkatkan Perlindungan Bagi TKI

Kemnaker Konsisten Tingkatkan Perlindungan Bagi TKI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016). 

Menurutnya, salah satu cara memperbaiki tata kelola TKI yang bekerja di luar negeri adalah dengan mendukung sepenuhnya inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

"Bahkan kalau harapan kami bukan sekedar revisi, kita membuat sebuah undang-undang baru dengan filosofi yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pengaturan yang baru yang tidak ribet tetapi memang benar-benar bisa berjalan di lapangan," ujar Menaker.

Menaker menambahkan, jika melihat UU 39 Tahun 2004 tersebut, logika dasar yang dipakai adalah penempatan. Pihak yang menempatkan sering dipahami sebagai pemerintah atau swasta, kemudian pihak yang ditempatkan adalah para calon TKI sebagai objek. Menaker mengajak elemen ketenagakerjaan untuk keluar dari logika tersebut dan memakai logika baru yang lebih kepada perlindungan negara terhadap pilihan warganya untuk melakukan migrasi.

Kita ingin harapan kita tentang revisi atau undang-undang baru tentang TKI benar-benar bisa memberikan perlindungan terhadap pilihan warga negara untuk bekerja diluar negeri. Kenapa saya katakan demikian, karena bekerja atau tidak bekerja diluar negeri itu adalah hak setiap warga negara untuk bekerja atau tidak bekerja diluar negeri," tegas Menaker.

Sehingga setiap warga negara yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri merasakan kehadiran pemerintah dalam bentuk perlindungan terhadap pilihannya. Karena negara harus hadir dan melindungi hak pilih warga negara untuk bekerja di luar negeri.

Lihat Berita Yang Lain

Transformasi Asuransi TKI ke BPJS Segera Dijalankan

19 Mei 2017 0

Jakarta – Rencana transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS siap dijalankan. Jumat, 29 Mei 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan pembahasan [...]

Izin Penyalur TKI Ilegal yang Digrebeg Polisi Sudah Dicabut sejak Tahun Lalu

17 Mei 2017 0

Jakarta - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, R Soes Hindharno mengatakan, dua perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja [...]

Dinamika Ketenagakerjaan Di Era Digital Harus Disikapi Dengan Optimis

19 Mei 2017 0

Jakarta –Teknologi dan informasi memiliki peranan besar terhadap perkembangan ekonomi negara-negara dunia yang berdampak terhadap bidang-bidang lain, salah satunya bidang ketenagakerjaan. Untuk [...]