Kamis, 26 Maret 2015 09:05 WIB 0 Komentar 158 Dilihat
Gugatan PTUN PPTKIS kepada Kemnaker Ditolak

Gugatan PTUN PPTKIS kepada Kemnaker Ditolak

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI Uni Emirat Arab (UEA) untuk tidak mengeluarkan perjanjian kerja atau dengan melakukan pengetatan perjanjian kerja pada bulan November 2013 masih belum diikuti oleh PPTKIS selaku pelaku bisnis. Berdasarkan Surat KBRI UEA masih terdapat 33 PPTKIS yang menempatkan TKI ke negara tersebut tanpa menggunakan perjanjian kerja yang legal. Kepada 33 PPTKIS tersebut akhirnya Ditjen Binapenta menjatuhkan sanksi skorsing (penghentian sementara operasional) selama 3 bulan. 

Pada tanggal 3 Maret 2014, PT Kemuning Bunga Sejati, PT Madaso Internasional dan PT Cipta Karya Perdana melakukan gugatan kepada Dirjen Binapenta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek sengketa penjatuhan sanksi skorsing. Namun, dalam perjalanan gugatan, PT. Madaso Internasional akhirnya mencabut gugatannya karena sudah memperbaiki perjanjian kerjanya. Sedangkan pada tanggal 24 Juni 2014, hakim PTUN memutuskan bahwa gugatan PT. Cipta Karya Perdana dan PT. Kemuning Bunga Sejati ditolak, dan kedua PPTKIS tersebut harus membayar denda sebesar Rp191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Setelah 3 bulan masa skorsing berjalan, Dirjen Binapenta membuat surat keputusan pencabutan skorsing kepada 29 PPTKIS yang telah melakukan perbaikan perjanjian kerja. Namun 4 PPTKIS lainnya tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki perjanjian kerja (PT Muhasatama Perdana, PT Bhayangkara Labour Suplier, PT Kemuning Bunga Sejati, dan PT Cipta Karya Perdana).

Pada tanggal 25 Agustus 2014 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksi berupa Pencabutan SIPPTKI (surat izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia) kepada 4 PPTKIS tersebut.
Pada bulan November 2014, Kementerian Ketenagakerjaan kembali digugat oleh 2 PPTKIS, yaitu PT Muhasatama Perdana dan PT Cipta Karya Perdana. Adapun objek sengketanya adalah Pencabutan SIPPTKI dimana pokok permasalahannya terkait dengan penandatanganan perjanjian kerja yang dianggap sudah benar karena sudah diregistrasi oleh BP3TKI. 

Pada tanggal 24 Maret 2015, PTUN memutuskan bahwa gugatan PT Muhasatama Perdana dan PT Cipta Karya Perdana ditolak. Pihak PTUN memberikan kesempatan ke PPTKIS untuk banding setelah 2 minggu dari putusan. (NN)

Lihat Berita Yang Lain

Sssttt... Sekarang Ada Aplikasi 'TKI Keren' di Play Store

24 Februari 2016 1

Dalam rangka mempermudah akses pelayanan informasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja ke luar negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan [...]

Ditjen Binapenta Akan Maksimalkan Pelayanan TKI Melalui Sistem Online

24 Februari 2016 0

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja ke luar negeri, Diretora Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja [...]