Jumat, 09 Februari 2018 08:29 WIB 0 Komentar 83 Dilihat
Dorong Program Ramah Investasi, Kemnaker Kaji Regulasi Penggunaan TKA

Dorong Program Ramah Investasi, Kemnaker Kaji Regulasi Penggunaan TKA

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja. Adapun, aspek yang menjadi topik kajian dalam FGD ini adalah simplifikasi regulasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) guna mendorong kemudahan investasi di Indonesia.

Dalam pembukaan FGD yang diselenggarakan di Kota Batu (8/2/2018), Sesdirjen Binapenta dan PKK, Edi Purnama menyatakan bahwa Ditjen Binapenta dan PKK selaku unit teknis yang menangani bidang penempatan tenaga kerja perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi atas regulasi terkait. Salah satunya adalah adanya upaya penyempurnaan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja asing.

Hal ini dilakukan dengan rencana perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015.

Menurutnya, sesuai dengan perkembangan dunia ketenagakerjaan, maka dianggap perlu untuk dilakukannya penyesuaian dalam regulasi terkait tenaga kerja asing untuk dapat mendukung pengembangan investasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sinkronisasi dan koordinasi bersama dengan stakeholders terkait. Serta melibatkan Dinas di bidang ketenagakerjaan di tingkat Provinsi sebagai pelaksana teknis di daerah.

Menurutnya, upaya ini selaras dengan dukungan terhadap amanat yang dituangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mendorong ke arah peningkatan sinergitas program Kementerian/Lembaga ke arah ramah investasi.

FGD ini diikuti perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kemnaker, Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkumham, dan BKPM.

Lihat Berita Yang Lain

TKA yang Akan Bekerja di Indonesia Harus Dari Sponsorship

16 Maret 2016 0

Dengan diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ada 8 profesi yang dibebaskan bekerja lintas antar negara Asia Tenggara. Profesi tersebut meliputi insinyur, arsitek, tenaga pariwisata [...]