Senin, 06 April 2015 08:00 WIB 0 Komentar 362 Dilihat
Ditjen Binapenta, Kemnaker Terima Audiensi Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi

Ditjen Binapenta, Kemnaker Terima Audiensi Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi

Sebagai unit teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengurus pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing, Ditjen Binapenta menerima audiensi Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar), di ruang rapat Dirjen Binapenta, Kamis (26/03). Pertemuan dihadiri oleh Dirjen Binapenta, Ketua Jangkar beserta 6 perusahaan operator kapal wisata dan Kasubdit Analisis dan Perizinan Sektor Jasa, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA).

 

Dalam audiensi tersebut, Jangkar menyampaikan kebijakan tenaga kerja asing yang ada saat ini dirasakan kurang seiring dengan tujuan mempromosikan destinasi pariwisata dan meningkatkan jumlah wisatawan. Setidaknya ada tiga keluhan terkait izin tenaga kerja asing (TKA) yang disampaikan. Pertama terkait dengan jabatan/posisi yang diizinkan bagi TKA di perusahaan yang bergerak di bidang jasa terbatas pada jabatan adviser. Ke dua, izin lokasi kerja bagi TKA dibatasi hanya pada daerah-daerah tertentu padahal kapal rekreasi harus melayari semakin banyak destinasi pariwisata. Pembatasan ini membuka peluang tindakan yang tidak terpuji dengan aparat yang melakukan inspeksi Dan ke tiga, jangka waktu izin kerja bagi TKA untuk jabatan selain adviser yang hanya diberikan 6 bulan.

 

Menanggapi hal tersebut, dijelaskan bahwa pembatasan waktu kerja TKA tersebut dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, kebijakan Kemnaker juga harus mempertimbangkan kebijakan dan kasus yang terjadi di kementerian lain. Sebagai contoh, terdapat penyelam asing yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan jabatannya, yaitu tidak hanya melakukan penyelaman untuk keperluan pariwisata, namun menyalahgunakan waktu kerja untuk melakukan riset kekayaan bawah laut, dan lain-lain. Ke dua, filosofi izin yang diberikan untuk jabatan selain adviser adalah transfer knowledge kepada orang Indonesia. Sebagai contoh, pelatih/coach diving TKA sejatinya mengajar/melatih orang Indonesia, bukan melayani tamu, karena TKA tidak boleh menduduki posisi sales. Jadi, waktu 6 bulan dianggap cukup untuk melatih instruktur lokal.

 

Untuk mendapatkan solusi terbaik, Ditjen Binapenta berencana untuk melakukan koordinasi dengan kementerian lain, antara lain Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. Dengan koordinasi ini, diharapkan setiap kementerian dapat berbagi kebijakan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam rangka mendukung dan menyelaraskan kebijakan di kementerian masing-masing demi kepentingan nasional.

 

 

Di sela-sela pertemuan, Dirjen Binapenta Reyna Usman juga menyampaikan bahwa pelayanan perizinan TKA saat ini dapat dilakukan langsung oleh perusahaan secara online. Jika perusahaan atau asosiasi mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas tersebut, dipersilakan untuk meminta asistensi/pelatihan dari Direktorat PPTKA atau memanfaatkan fasilitas you meet me melalui skype untuk konsultasi terkait pelayanan TKA. (TD)

Lihat Berita Yang Lain

Dorong Program Ramah Investasi, Kemnaker Kaji Regulasi Penggunaan TKA

09 Februari 2018 0

Hal ini dilakukan dengan rencana perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015.

TKA yang Akan Bekerja di Indonesia Harus Dari Sponsorship

16 Maret 2016 0

Dengan diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ada 8 profesi yang dibebaskan bekerja lintas antar negara Asia Tenggara. Profesi tersebut meliputi insinyur, arsitek, tenaga pariwisata [...]

Sssttt... Sekarang Ada Aplikasi 'TKI Keren' di Play Store

24 Februari 2016 1

Dalam rangka mempermudah akses pelayanan informasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja ke luar negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan [...]