Jumat, 26 April 2019 10:33 WIB 0 Komentar 327 Dilihat
Sidak Kemnaker Temukan 26 Calon Pekerja Migran Non Prosedural

Sidak Kemnaker Temukan 26 Calon Pekerja Migran Non Prosedural

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Kamis (25/4) mencegah upaya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara non prosedural di sebuah penampungan milik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (P3MI) PT. Balanta Budi Prima di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Melalui inspeksi mendadak, Kemnaker mendapati 26 CPMI yang terdiri dari 12 pekerja migran perempuan yang dititipkan oleh PT. Mafan Samudera Jaya dan 14 pekerja migran laki-laki yang diproses oleh PT. Balanta Budi Prima karena tidak berdokumen maupun tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan peraturan perundangan.

Lokasi penampungan yang berada di Jalan Pedurenan Depok, Cimanggis ini diduga belum melengkapi perijinan, namun telah melakukan aktivitas dan menampung calon pekerja migran. Selanjutnya seluruh calon pekerja migran ini dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial, Bambu Apus, Jakarta, untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya.

“Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan calon pekerja migran yang tak kunjung berangkat ke Taiwan untuk bekerja sesuai yang dijanjikan walaupun telah menyetorkan sejumlah uang,” kata Kasubdit Perlindungan TKI Kementerian Ketenagakerjaan Yuli Adiratna.

Sehari sebelumnya Kemenaker menerima pengaduan dari 7 (tujuh) orang pekerja migran yang telah dimintai dan telah mentransfer uang kepada PT. BBP sejumlah Rp. 131.000.000.

"Kemnaker akan memproses dan mengembangkan kasus ini, karena tidak tertutup kemungkinan terdapat korban lainnya yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah lebih besar. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana pada kasus ini," lanjut Yuli.

Calon pekerja migran mengeluhkan ketidakjelasan dan lamanya proses keberangkatan. Calon pekerja migran tersebut telah menunggu antara 3 bulan sampai 2 tahun dan belum diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri.

Sementara itu Eva Trisiana, Direktur PPTKLN mengatakan bahwa Calon pekerja migran tidak boleh diminta biaya diluar ketentuan perundangan. Menurutnya, Kemnaker akan menindak tegas P3MI yang terbukti melanggar peraturan perundangan.

“Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diharapkan mencari informasi kepada instansi yang berwenang, baik Dinas Tenaga Kerja setempat, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) maupun Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak terbujuk oleh rayuan sponsor maupun calo sehingga mendapatkan perlindungan maksimal,” lanjut Eva. Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Kemnaker Edukasi Pemasaran dan Permodalan di Desa Migran Produktif

14 Mei 2019 0

Bekerja sama dengan Penanaman Nasional Madani (PNM) dan PT Shopee International Indonesia, Kemnaker memberikan pelatihan  edukasi pemasaran dan permodalan kepada sebanyak 50 peserta yang [...]

Program Desmigratif Butuh Permodalan untuk Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan

13 Mei 2019 0

enteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran kerja sama program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Penanaman Nasional Madani (PNM) dengan Desa Migratif Produktif [...]

Ditemui Menaker RI, Jaksa Agung Malaysia Pastikan Banding Kasus Adelina

12 Mei 2019 0

Kejaksaan Agung Malaysia memastikan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Pulau Penang yang memutus bebas murni majikan, dalam kasus kematian Tenaga Kerja Indonesia, Adelina Lisao [...]