Jumat, 26 April 2019 10:33 WIB 0 Komentar 363 Dilihat
Sidak Kemnaker Temukan 26 Calon Pekerja Migran Non Prosedural

Sidak Kemnaker Temukan 26 Calon Pekerja Migran Non Prosedural

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Kamis (25/4) mencegah upaya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara non prosedural di sebuah penampungan milik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (P3MI) PT. Balanta Budi Prima di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Melalui inspeksi mendadak, Kemnaker mendapati 26 CPMI yang terdiri dari 12 pekerja migran perempuan yang dititipkan oleh PT. Mafan Samudera Jaya dan 14 pekerja migran laki-laki yang diproses oleh PT. Balanta Budi Prima karena tidak berdokumen maupun tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan peraturan perundangan.

Lokasi penampungan yang berada di Jalan Pedurenan Depok, Cimanggis ini diduga belum melengkapi perijinan, namun telah melakukan aktivitas dan menampung calon pekerja migran. Selanjutnya seluruh calon pekerja migran ini dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial, Bambu Apus, Jakarta, untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya.

“Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan calon pekerja migran yang tak kunjung berangkat ke Taiwan untuk bekerja sesuai yang dijanjikan walaupun telah menyetorkan sejumlah uang,” kata Kasubdit Perlindungan TKI Kementerian Ketenagakerjaan Yuli Adiratna.

Sehari sebelumnya Kemenaker menerima pengaduan dari 7 (tujuh) orang pekerja migran yang telah dimintai dan telah mentransfer uang kepada PT. BBP sejumlah Rp. 131.000.000.

"Kemnaker akan memproses dan mengembangkan kasus ini, karena tidak tertutup kemungkinan terdapat korban lainnya yang mengakibatkan kerugian dalam jumlah lebih besar. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana pada kasus ini," lanjut Yuli.

Calon pekerja migran mengeluhkan ketidakjelasan dan lamanya proses keberangkatan. Calon pekerja migran tersebut telah menunggu antara 3 bulan sampai 2 tahun dan belum diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri.

Sementara itu Eva Trisiana, Direktur PPTKLN mengatakan bahwa Calon pekerja migran tidak boleh diminta biaya diluar ketentuan perundangan. Menurutnya, Kemnaker akan menindak tegas P3MI yang terbukti melanggar peraturan perundangan.

“Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diharapkan mencari informasi kepada instansi yang berwenang, baik Dinas Tenaga Kerja setempat, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) maupun Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak terbujuk oleh rayuan sponsor maupun calo sehingga mendapatkan perlindungan maksimal,” lanjut Eva. Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Tahap Akhir Pemulangan Pekerja Migran Lewat Program Amnesti Yordania

12 Juni 2019 1

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Amman memfasilitasi kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) dan 14 anak yang lahir dari PMI yang melakukan hubungan tidak resmi dengan laki-laki warga negara [...]

Kemnaker Fasilitasi Pemulangan ABK Markabi Phil yang Terlantar di Qatar

01 Juni 2019 0

Para ABK itu berhasil dipulangkan ke tanah air setelah terlantar di pelabuhan Ras Laffan Port Doha Qatar. Kapal berbendera Belize tersebut dioperasikan perusahaan Trelco Marine Service.

Kemnaker Terus Perbaiki Tata Kelola Untuk Lindungi Pekerja Migran

25 Mei 2019 0

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya [...]