Rabu, 07 Februari 2018 20:09 WIB 0 Komentar 3847 Dilihat
Raker dengan DPR, Menaker Hanif Jelaskan Kebijakan Moratorium Penempatan TKI

Raker dengan DPR, Menaker Hanif Jelaskan Kebijakan Moratorium Penempatan TKI

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI. Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri (F-PG) ini, Menteri Hanif menyampaikan masalah moratorium terbatas penempatan TKI ke luar negeri dan perpanjangan MoU penempatan yang telah habis masa berlakunya.

 

Menteri Hanif menjelaskan latar belakang moratorium adalah belum adanya UU mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan, belum adanya mekanisme penyelesaian masalah PMI di negara penempatan, banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negara penempatan serta  belum optimalnya tata kelola PMI di Indonesia.

 

“ Tujuan pemberlakukan moratorium adalah perbaikan tata kelola perlindungan PMI di Indonesia, mendorong negara tujuan penempatan untuk memperbaiki aturan/tata kelola penempatan dan perlindugnan pekerja asing dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah PMI,” kata Menaker Hanif di Gedung DPR Jakarta, Rabu (7/2).

 

 

Menaker Hanif menjelaskan pemberlakukan moratorium TKI ini sesuai amanat pasal 31 UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang menyaatakan penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara tunjuan penempatan yang telah memiliki peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing, perjanjian bilateral dan jaminan sosial.

 

 

"Tindak lanjut dari Moratorium adalah Kepmen 260 tetap berlaku dan moratorium TKI  tidak dibuka, kemudian akan melakukan review dan re-negosiasi MoU dengan negara tujuan penempatan. Ketiga kesepakatan membangun sistem penempatan dan perlindungan melalui one channel system antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan keempat memperkuat kapasitas atase ketenagakerjaan, " katanya.

 

Sementara 19 negara yang terkena moratorium kata Menteri Hanif adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Persatuan Emirat Arab (PEA), Yaman dan Yordania.

 

 

Terkait peningkatan kapasitas Atnaker, Menaker Hanif menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan statuts dari staf teknis menjadi atase (diplomat). "Tadinya hanya punya empat atase, sekarang ada tambahan sembilan atase. Jadi total 13,  ini perkembangan bagus karena statusnya sudah lebih baik. Atase status diplomat berarti paspornya hitam, " katanya.

 

Peningkatan kapasitas lainnya adalah menambah jumlah staf pada atase ketenagakerjaan sesuai dengan beban tugas karena di negara-negara tertentu stafnya stafnya sangat sedikit sementara yang diurus sangat banyak.  "Di Hongkong ada 200 ribu tenaga kerja, stafnya hanya 1 orang dan 2 staf lokal. Urusi 200 ribu berat sekali, " katanya

 

Kemnaker juga berencana  menambah jumlah atase ke negara yang memiliki intensitas hubungan ketenagakerjaan tinggi dan negara tujuan penempatan PMI, Misalnya Swiss atase ketenagakerjaan karena Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki Atase di Jenewa. 

 

Di Jepang juga, banyak yang bekerja melalui IJEPA dan pemagangan tapi tak punya Atase Ketenagakerjaan.

"Malaysia, kondisi di negara bagiannya spesifik jadi perlu penambahan Atase untuk wilayah Serawak, Penang dan Johor. Australia dan beberapa negara lain, " katanya.

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Diah Anggraini Dari Yordania

19 Februari 2019 0

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Yordania Diah Anggraini (36) akhirnya kembali ke Indonesia setelah 12 tahun kehilangan kontak dengan keluarganya. Diah Anggraini bersama 4 PMI lainnya  tiba [...]

Pemerintah Segera Pulangkan Pekerja Migran Diah Anggraini Dari Yordania

11 Februari 2019 0

Pemerintah akan segera membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Yordania bernama Diah Anggraini (36) kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Kedungkandang, kota Malang, Jawa Timur. Selama 12 [...]

Ini 6 Upaya Pemerintah Indonesia Lindungi Pekerja Migran

29 Januari 2019 0

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK), Maruli A. Hasoloan mengatakan pemerintah Indonesia sedikitnya sudah melaksanakan enam (6) [...]