Rabu, 07 Februari 2018 20:09 WIB 0 Komentar 2078 Dilihat
Raker dengan DPR, Menaker Hanif Jelaskan Kebijakan Moratorium Penempatan TKI

Raker dengan DPR, Menaker Hanif Jelaskan Kebijakan Moratorium Penempatan TKI

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI. Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri (F-PG) ini, Menteri Hanif menyampaikan masalah moratorium terbatas penempatan TKI ke luar negeri dan perpanjangan MoU penempatan yang telah habis masa berlakunya.

 

Menteri Hanif menjelaskan latar belakang moratorium adalah belum adanya UU mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan, belum adanya mekanisme penyelesaian masalah PMI di negara penempatan, banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negara penempatan serta  belum optimalnya tata kelola PMI di Indonesia.

 

“ Tujuan pemberlakukan moratorium adalah perbaikan tata kelola perlindungan PMI di Indonesia, mendorong negara tujuan penempatan untuk memperbaiki aturan/tata kelola penempatan dan perlindugnan pekerja asing dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah PMI,” kata Menaker Hanif di Gedung DPR Jakarta, Rabu (7/2).

 

 

Menaker Hanif menjelaskan pemberlakukan moratorium TKI ini sesuai amanat pasal 31 UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang menyaatakan penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara tunjuan penempatan yang telah memiliki peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing, perjanjian bilateral dan jaminan sosial.

 

 

"Tindak lanjut dari Moratorium adalah Kepmen 260 tetap berlaku dan moratorium TKI  tidak dibuka, kemudian akan melakukan review dan re-negosiasi MoU dengan negara tujuan penempatan. Ketiga kesepakatan membangun sistem penempatan dan perlindungan melalui one channel system antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan keempat memperkuat kapasitas atase ketenagakerjaan, " katanya.

 

Sementara 19 negara yang terkena moratorium kata Menteri Hanif adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Persatuan Emirat Arab (PEA), Yaman dan Yordania.

 

 

Terkait peningkatan kapasitas Atnaker, Menaker Hanif menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan statuts dari staf teknis menjadi atase (diplomat). "Tadinya hanya punya empat atase, sekarang ada tambahan sembilan atase. Jadi total 13,  ini perkembangan bagus karena statusnya sudah lebih baik. Atase status diplomat berarti paspornya hitam, " katanya.

 

Peningkatan kapasitas lainnya adalah menambah jumlah staf pada atase ketenagakerjaan sesuai dengan beban tugas karena di negara-negara tertentu stafnya stafnya sangat sedikit sementara yang diurus sangat banyak.  "Di Hongkong ada 200 ribu tenaga kerja, stafnya hanya 1 orang dan 2 staf lokal. Urusi 200 ribu berat sekali, " katanya

 

Kemnaker juga berencana  menambah jumlah atase ke negara yang memiliki intensitas hubungan ketenagakerjaan tinggi dan negara tujuan penempatan PMI, Misalnya Swiss atase ketenagakerjaan karena Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki Atase di Jenewa. 

 

Di Jepang juga, banyak yang bekerja melalui IJEPA dan pemagangan tapi tak punya Atase Ketenagakerjaan.

"Malaysia, kondisi di negara bagiannya spesifik jadi perlu penambahan Atase untuk wilayah Serawak, Penang dan Johor. Australia dan beberapa negara lain, " katanya.

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Masjid dan Shelter bagi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Diresmikan

19 Februari 2018 0

Kegiatan tabligh akbar dan peresmian Masjid An Nur Tongkang  ini  dihadiri Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Robert James Bintaryo didampingi Direktur Penempatan dan [...]

Menaker Hanif Hadiri Jambore Keluarga Migran Indonesia

04 Februari 2018 0

Berbagai terobosan program pemerintah untuk memperbaiki layanan, tata kelola, dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan. Salah satunya adalah Layanan Terpadu Satu Atap [...]

Lagi, Kemnaker Sidak Penampungan Calon TKI di Jakarta

25 Januari 2018 1

Berdasarkan hasil pengecekan, lanjut Yuli, ditemukan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon TKI. Didalam surat pernyataan tersebut berbunyi bahwa calon TKI harus membayar 35 juta [...]