Kamis, 21 Desember 2017 20:03 WIB 0 Komentar 3148 Dilihat
Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran

Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Perbaiki Tata Kelola Pekerja Migran

Jakarta--- Untuk mewujudkan migrasi pekerja migran yang lebih baik dibutuhkan  enegakan hukum ketenagakerjaan yang tegas sebagai  bentuk kehadiran negara agar memastikan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia berjalan secara baik.

 

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker Maruli A. Hasoloan dalam  Forum Group Discussion bertema “Penegakkan Hukum Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu-Kamis  (20-21/12) .

 

“Di UU PPMI Nomor 18 tahun 2017 juga diatur bahwa Polri, penyidik PNS kemnaker dapat melakukan tindakan penegakkan hukum terkait kordinasi. Dalam UU PPMI ada kepastian, bahwa kehadiran negara memastikan tata kelola PMI yang baik, akan menghasilkan tenaga kerja  baik.  Melalui penempatan proses yang baik dan hasilnya akan baik pula, “ kata Dirjen Maruli,

 

Dirjen Maruli menjelaskan juga bahwa Polri, Kemenkumham, Kemlu, TNI dan Kementerian Agama  maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemnaker dapat melakukan tindakan dalam upaya mewujudkan penanganan terpadu pencegahan dan penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan

 

Dirjen Maruli menambahkan dalam rangka memberikan pelindungan PMI lebih baik lagi, pemerintah memiliki satgas pekerja migran non prosedural sebanyak 21 orang dan tersebar kemana-mana. “Satgas tersebut anggotanya berasal dari Wasnaker, Polri, Dukcapil, Dinsos dan Disnaker, “ katanya. 

 

Dirjen Maruli mengungkapkan berbagai modus digunakan dalam penempatan PMI ke luar negeri termasuk dengan memakai job order dari pengguna berbadan hukum (formal), yang pada pelaksanaannya pekerja migran ditempatkan pada pengguna perseorangan.  Karenanya, untuk melindungi PMI di luar negeri, pejabat Pengantar Kerja dan pejabat Pengawas Ketenagakerjaan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta personil kepolisian harus memahami mekanisme penempatan dengan baik. 

 

“Tujuannya agar mampu membantu penegakkan hukum dan mengawasi setiap proses yang dilakukan untuk menghindarkan penyimpangan maupun dalam mengambil tindakan atas ketidakpatuhan, “ kata Dirjen Maruli.

 

Sementara itu.  Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Sugeng Priyanto mengatakan  pelindungan PMI bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan HAM serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi dan sosial. 

 

Pelindungan sebelum bekerja aspek administrasi meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan persyaratan teknis meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, diklat kerja, jaminan sosial dan fasilitas pemenuhan hak, “ kata Dirjen Sugen.

 

Dijelaskan Sugeng, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan pelindungan PMI. “PPNS Ketenagakerjaan berwenang melakukan penyidikan tndak pidana dalam UU PPMI, “ katanya.

 

Survei Bank Dunia kata Sugeng menyebut data jumlah pekerja migran terbanyak Indonesia sebanyak  13 persen di negara Saudi Arabia, 55 persen di Malaysia, Singapura 5 persen, 6 persen di Hongkong dan di China Taipe/Taiwan sebanyak 10 persen. “Ini menggeser pemahaman kita selama ini, ternyata di Arab Saudi, pekerja migran hanya 13 persen dan terbesar di Malaysia, “ katanya.

 

Kegiatan FGD diikuti 80 peserta dari pusat, 12 provinsi dan 17 kabupaten, Terdiri dari unsur pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi kabupaten, satgas sebanyak 36 orang. Sebanyak 32 orang dari pejabat fungsional Pengantar Kerja provinsi dan kabupaten dan 12 personil kepolisian provinsi dan kabupaten.

 

Turut hadir Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Sugeng Priyanto sebagai narasumber, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Soes Hindharno sebagai moderator dan Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3 M Iswandi Hari.

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Indonesia Tolak Program Direct Hiring Bagi Pekerja Migran di Malaysia

10 Januari 2018 0

Jakarta -- Pemerintah Indonesia menolak kebijakan pemerintah Malaysia yang memberlakukan program direct hiring terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk sektor Informal yang mulai berlaku pada [...]

Menaker - Menag Sepakat Cegah PMI Nonprosedural Jalur Umrah dan Ziarah

29 Desember 2017 0

Jakarta—Untuk mewujudkan migrasi yang aman, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pencegahan Pekerja Migran [...]

Pemerintah Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Penempatan dan Perluasa Kesempatan Kerja

20 Desember 2017 0

Jakarta--Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu [...]