Kamis, 05 Januari 2017 14:06 WIB 0 Komentar 781 Dilihat
Pemerintah Targetkan Tak  Kirim TKI Sektor Domestic Worker Lagi ke Luar Negeri

Pemerintah Targetkan Tak Kirim TKI Sektor Domestic Worker Lagi ke Luar Negeri

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk tidak lagi mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di tahun 2017 ini. Penempatan TKI di luar negeri akan lebih berorientasi pada keterampilan sehingga kualitasnya akan terus mengalami penignkatan. 


Menurut Menaker, selama ini tenaga kerja yang bekerja di sektor domestik mengerjakan semua jenis pekerjaan, mulai dari membersihkan rumah, memasak sampai memijat majikan. Namun, mereka mendapatkan upah hanya untuk satu jenis pekerjaan. Hal ini selain menambah beban kerja merek juga membuat pengupahan menjadi tidak kompetitif. "Kita tidak mau TKI kita bekerja multitasking," kata Menaker, di Istana Bogor, seperti dilansir Republika, Rabu (4/1). 


Menaker Hanif menginginkan agar tenaga kerja di sektor informal ditempatkan berdasarkan kualifikasi jabatan. Misalnya, sebagai penjaga bayi (baby sitter), juru masak, supir keluarga, pengurus lansia, atau pengurus rumah tangga (housekeeper). Mereka diupah sesuai dengan jabatan yang dikerjakan, tidak mengerjakan seluruh pekerjaan sekaligus. 


Ia menambahkan, penempatan tenaga kerja berbasis keterampilan tersebut juga akan berpengaruh pada pemberian training sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan. Misalnya, jika ia akan bekerja sebagai baby sitter, maka yang bersangkutan hanya akan mendapatkan pelatihan menjaga dan merawat bayi. Dengan demikian input yang diberikan pemerintah pada SDM juga menjadi lebih jelas.&n

Lihat Berita Yang Lain

Pemerintah Pulangkan TKI Penderita Virus Otak dari Taiwan

11 November 2017 0

BANTEN----Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjemput kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Eko Wahyu Saputra [...]

Pengirim TKI Ilegal Diancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 15 Miliar

06 November 2017 0

JAKARTA – Sesuai degan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia [...]

Moratorium Tidak Dicabut, Sistem Baru WNI Bekerja di Saudi Disepakati

17 Oktober 2017 3

Disamping itu, juga disepakati bahwa fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Saudi.