Kamis, 05 Januari 2017 14:06 WIB 0 Komentar 710 Dilihat
Pemerintah Targetkan Tak  Kirim TKI Sektor Domestic Worker Lagi ke Luar Negeri

Pemerintah Targetkan Tak Kirim TKI Sektor Domestic Worker Lagi ke Luar Negeri

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk tidak lagi mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di tahun 2017 ini. Penempatan TKI di luar negeri akan lebih berorientasi pada keterampilan sehingga kualitasnya akan terus mengalami penignkatan. 


Menurut Menaker, selama ini tenaga kerja yang bekerja di sektor domestik mengerjakan semua jenis pekerjaan, mulai dari membersihkan rumah, memasak sampai memijat majikan. Namun, mereka mendapatkan upah hanya untuk satu jenis pekerjaan. Hal ini selain menambah beban kerja merek juga membuat pengupahan menjadi tidak kompetitif. "Kita tidak mau TKI kita bekerja multitasking," kata Menaker, di Istana Bogor, seperti dilansir Republika, Rabu (4/1). 


Menaker Hanif menginginkan agar tenaga kerja di sektor informal ditempatkan berdasarkan kualifikasi jabatan. Misalnya, sebagai penjaga bayi (baby sitter), juru masak, supir keluarga, pengurus lansia, atau pengurus rumah tangga (housekeeper). Mereka diupah sesuai dengan jabatan yang dikerjakan, tidak mengerjakan seluruh pekerjaan sekaligus. 


Ia menambahkan, penempatan tenaga kerja berbasis keterampilan tersebut juga akan berpengaruh pada pemberian training sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan. Misalnya, jika ia akan bekerja sebagai baby sitter, maka yang bersangkutan hanya akan mendapatkan pelatihan menjaga dan merawat bayi. Dengan demikian input yang diberikan pemerintah pada SDM juga menjadi lebih jelas.&n

Lihat Berita Yang Lain

TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera

07 April 2017 0

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural

Penempatan TKI Secara Ilegal dan Human Trafficking Akan Terus Diperangi

06 April 2017 0

enurut Sekjen Kemnaker, adanya aktivitas orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kasus TKI ilegal identik dengan human TPPO. Hanya saja, ada entitas yang sangat jelas membedakannya.

Menaker Larang Perusahaan Pengguna TKA Gunakan TKA Ilegal

30 Maret 2017 0

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dakhiri melarang perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)  menggunakan TKA ilegal, menyusul banyaknya temuan TKA Tiongkok [...]