Rabu, 01 Juni 2016 16:41 WIB 0 Komentar 520 Dilihat
Pastikan Pengawasan dan Pencegahan TKI Ilegal, Kemnaker Bentuk Satgas

Pastikan Pengawasan dan Pencegahan TKI Ilegal, Kemnaker Bentuk Satgas

Hasil kunjungan Menaker Hanif Dhakiri ke Timur Tengah menunjukkan banyak hal yang harus di benahi. Dalam kerangka itulah, Menaker akan segera membentuk satgas pencegahan TKI nonprosedural tingkat nasional.

 
"Saya minta Binapenta dan pengawas segera membentuk satgas pencegahan TKI nonprosedural di pusat. Ini penting segera direalisasikan untuk menjamin keseriusan kita memperbaiki layanan kita," kata Hanif dalam rapim di kantor Kemnaker, Rabu (1/6/2016).

 
Saat ini, lanjut Hanif, satgas yang sama sudah dibentuk di 21 daerah. Oleh karena itu agar tugas satgas ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Kemnaker, maka harus dikoordinir oleh satgas di pusat.

 
"Kalau di daerah sudah ada 21 satgas, masa kita dipusat tidak punya. Tolong segera di bentuk dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan profesional," terang menteri muda yang energik ini.

 
Menanggapi hal itu dirjen Binapenta, Hery Sudharmanto berjanji akan segera mengusulkan nama-nama orang yang kompeten secepatnya. Dalam kaitan ini, dia akan segera mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang dirasa perlu terlibat dalam satgas ini.

 
"Saya akan segera siapkan orang-orang yang layak terlibat dan masuk dalam satgas ini. Saya akan menyerahkan nama-nama itu sebelum bapak melakukan tugas kerja ke Genewa," terang Heri.

 
Koordinasi dengan Kemlu

 
Dalam kesempatan ini, Menaker juga meminta Binapenta selalu dan lebih sering melakukan koordinasi terkait dengan penerbitan visa dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan negara penempatan Timur Tengah di ndonesia. Hal ini penting untuk menjamin agar visa kerja yang dikeluarkan selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

 
"Saya minta koordinasi dan komunikasi dengan Kemlu dan kedutaan negara Timteng di Jakarta soal visa yang selaras dengan kebijakan kita. Jangan sampai mereka obral visa tapi membikin masalah baru buat kita," tegas Hanif.

Lihat Berita Yang Lain

Moratorium Tidak Dicabut, Sistem Baru WNI Bekerja di Saudi Disepakati

17 Oktober 2017 3

Disamping itu, juga disepakati bahwa fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Saudi.

Akhirnya Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPMI Dibawa ke Paripurna

13 Oktober 2017 0

Kesepakatan tersebut tercapai pada pengambilan keputusan tingkat I, dalam rapat gabungan antara Komisi IX DPR dengan pemerintah di gedung DPR Jakarta, Kamis (12/10/2017) malam.

Menaker Hanif Ingatkan Atase Ketenagakerjaan Jangan Hanya Berkutat Masalah TKI

18 September 2017 0

Sebagai perwakilan Kemnaker Indonesia di luar negeri, Atnaker juga terkait dengan persoalan ketenagakerjaan secara umum, seperti informasi pasar kerja (labour market information), pelatihan vokasi [...]