Rabu, 01 Juni 2016 16:41 WIB 0 Komentar 432 Dilihat
Pastikan Pengawasan dan Pencegahan TKI Ilegal, Kemnaker Bentuk Satgas

Pastikan Pengawasan dan Pencegahan TKI Ilegal, Kemnaker Bentuk Satgas

Hasil kunjungan Menaker Hanif Dhakiri ke Timur Tengah menunjukkan banyak hal yang harus di benahi. Dalam kerangka itulah, Menaker akan segera membentuk satgas pencegahan TKI nonprosedural tingkat nasional.

 
"Saya minta Binapenta dan pengawas segera membentuk satgas pencegahan TKI nonprosedural di pusat. Ini penting segera direalisasikan untuk menjamin keseriusan kita memperbaiki layanan kita," kata Hanif dalam rapim di kantor Kemnaker, Rabu (1/6/2016).

 
Saat ini, lanjut Hanif, satgas yang sama sudah dibentuk di 21 daerah. Oleh karena itu agar tugas satgas ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Kemnaker, maka harus dikoordinir oleh satgas di pusat.

 
"Kalau di daerah sudah ada 21 satgas, masa kita dipusat tidak punya. Tolong segera di bentuk dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan profesional," terang menteri muda yang energik ini.

 
Menanggapi hal itu dirjen Binapenta, Hery Sudharmanto berjanji akan segera mengusulkan nama-nama orang yang kompeten secepatnya. Dalam kaitan ini, dia akan segera mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang dirasa perlu terlibat dalam satgas ini.

 
"Saya akan segera siapkan orang-orang yang layak terlibat dan masuk dalam satgas ini. Saya akan menyerahkan nama-nama itu sebelum bapak melakukan tugas kerja ke Genewa," terang Heri.

 
Koordinasi dengan Kemlu

 
Dalam kesempatan ini, Menaker juga meminta Binapenta selalu dan lebih sering melakukan koordinasi terkait dengan penerbitan visa dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan negara penempatan Timur Tengah di ndonesia. Hal ini penting untuk menjamin agar visa kerja yang dikeluarkan selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

 
"Saya minta koordinasi dan komunikasi dengan Kemlu dan kedutaan negara Timteng di Jakarta soal visa yang selaras dengan kebijakan kita. Jangan sampai mereka obral visa tapi membikin masalah baru buat kita," tegas Hanif.

Lihat Berita Yang Lain

KJRI Hong Kong Berlakukan Kode Etik Penempatan TKI

17 Februari 2017 0

Kode etik tersebut merupakan pedoman teknis dalam tata laksana penempatan TKI di Hong Kong secara adil. Adapun penyusunan kode etik sudah didasarkan pada aturan yang berlaku di Indonesia dan Hong [...]

Kepada Masyarakat Yang Ingin Kerja Ke Luar Negeri, Menaker: Jangan Berangkat Sebelum Siap

29 Januari 2017 0

Bekerja adalah hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam rangka mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera, baik bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Namun begitu, masyarakat harus [...]

Menjadi TKI Di Luar Negeri Sesuai Prosedur Adalah Bentuk Perlindungan

26 Januari 2017 0

Selain itu, Kemnaker juga terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dalam hal tata pelaksanaan penempatan, pengawasan, maupun penanganan ketika terjadi kasus yang menimpa TKI di luar [...]