Rabu, 01 Juni 2016 16:41 WIB 0 Komentar 459 Dilihat
Pastikan Pengawasan dan Pencegahan TKI Ilegal, Kemnaker Bentuk Satgas

Pastikan Pengawasan dan Pencegahan TKI Ilegal, Kemnaker Bentuk Satgas

Hasil kunjungan Menaker Hanif Dhakiri ke Timur Tengah menunjukkan banyak hal yang harus di benahi. Dalam kerangka itulah, Menaker akan segera membentuk satgas pencegahan TKI nonprosedural tingkat nasional.

 
"Saya minta Binapenta dan pengawas segera membentuk satgas pencegahan TKI nonprosedural di pusat. Ini penting segera direalisasikan untuk menjamin keseriusan kita memperbaiki layanan kita," kata Hanif dalam rapim di kantor Kemnaker, Rabu (1/6/2016).

 
Saat ini, lanjut Hanif, satgas yang sama sudah dibentuk di 21 daerah. Oleh karena itu agar tugas satgas ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Kemnaker, maka harus dikoordinir oleh satgas di pusat.

 
"Kalau di daerah sudah ada 21 satgas, masa kita dipusat tidak punya. Tolong segera di bentuk dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan profesional," terang menteri muda yang energik ini.

 
Menanggapi hal itu dirjen Binapenta, Hery Sudharmanto berjanji akan segera mengusulkan nama-nama orang yang kompeten secepatnya. Dalam kaitan ini, dia akan segera mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang dirasa perlu terlibat dalam satgas ini.

 
"Saya akan segera siapkan orang-orang yang layak terlibat dan masuk dalam satgas ini. Saya akan menyerahkan nama-nama itu sebelum bapak melakukan tugas kerja ke Genewa," terang Heri.

 
Koordinasi dengan Kemlu

 
Dalam kesempatan ini, Menaker juga meminta Binapenta selalu dan lebih sering melakukan koordinasi terkait dengan penerbitan visa dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan negara penempatan Timur Tengah di ndonesia. Hal ini penting untuk menjamin agar visa kerja yang dikeluarkan selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

 
"Saya minta koordinasi dan komunikasi dengan Kemlu dan kedutaan negara Timteng di Jakarta soal visa yang selaras dengan kebijakan kita. Jangan sampai mereka obral visa tapi membikin masalah baru buat kita," tegas Hanif.

Lihat Berita Yang Lain

TKI Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera

07 April 2017 0

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural

Penempatan TKI Secara Ilegal dan Human Trafficking Akan Terus Diperangi

06 April 2017 0

enurut Sekjen Kemnaker, adanya aktivitas orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kasus TKI ilegal identik dengan human TPPO. Hanya saja, ada entitas yang sangat jelas membedakannya.

Menaker Larang Perusahaan Pengguna TKA Gunakan TKA Ilegal

30 Maret 2017 0

Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dakhiri melarang perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)  menggunakan TKA ilegal, menyusul banyaknya temuan TKA Tiongkok [...]