Minggu, 30 Juli 2017 15:50 WIB 0 Komentar 242 Dilihat
Menaker Hanif Resmikan  Peluncuran Transformasi Jaminan Sosial TKI

Menaker Hanif Resmikan Peluncuran Transformasi Jaminan Sosial TKI

Tulungagung -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri secara resmi meluncurkan program jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peluncuran tersebut dilaksanakan di Tulungagung,  Jawa  Timur pada Minggu (30/7).

Peluncuran ini menandai  berakhirnya penyelenggaraan Asuransi TKI melalui Konsorsium pada 31 Juli 2017. Mulai tanggal 1 Agustus 2017 penyelenggaraan perlindungan TKI ditransformasikan ke BPJS Ketenagakerjaan. 

"Peluncuran program jaminan sosial ini merupakan bentuk hadir negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara," Kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri.

Dikatakan Hanif, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Hal ini tergambar jelas dalam NAWA CITA Kabinet Kerja pada era Pemerintahan Jokowi – JK.  

"Komitmen Pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga anggota keluarganya, "kata Hanif

Dalam sambutannya, Hanif, Pemerintah dan Panja Komisi IX DPR RI telah menyepakati bahwa jaminan perlindungan sosial bagi TKI dilaksanakan melalui skema jaminan sosial. Kesepakatan ini telah tertuang dalam draf RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). 

Selain itu, KPK telah menyampaikan hasil kajiannya kepada Presiden dan rekomendasi kepada Kemnaker untuk merevisi aturan perlindungan TKI, dan menyarankan agar skema asuransi TKI dikelola dalam skema single risk management. 

" Arahan Presiden cukup jelas bahwa Perlindungan TKI harus diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial untuk menggantikan Asuransi TKI sebagai bentuk negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.

Oleh karena itu, dengan tranformasi inj perlindungan TKI diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial untuk menggantikan Asuransi TKI melalui skema jaminan sosial.

"Kita harapkan transformasi Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia meningkatka perlindungan dan keaejahteraan  kepada TKI dan anggota keluarganya, "kata Hanif

Sementara itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaa Agus Susanto mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan layanan yang mudah, sistem yang handal serta jaringan yang luas.

"Saya harap, dengan transformasi jaminan sosial ini, maka akses pelayanan seperti pembayaran iuran dan klaim akan lebih gampang dilakukan TKI," kata Agus.

Ditambahkan Agus, BPJS Ketenagakerjaan saat ini telah berjejaring dengan 5.972 rumah sakit/trauma center sehingga memudahkan saat terjadi kecelakaan kerja, termasuk pra dan purna penempatan TKI. 

Selain itu, untuk pelayanan perlindungan sosial bagi TKI ini didukung jaringan kantor BPJS yang teridiri darin122 kantor cabang dan 203 kantor perintis di seluruh Indonesia dan kerjasama dengan jaringan perbankan  di dalam dan luar negeri

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Klaim Asuransi bagi TKI

15 Agustus 2017 0

TANGERANG – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakirididampingi  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberikan santunan klaim kepada Eni Purwanti, calon TKI asal Lampung yang [...]

Indonesia Minta Malaysia Permudah Prosedur Kepulangan TKI Ilegal

25 Juli 2017 0

JAKARTA – Pemerintah Indonesia meminta kepada Pemerintah Malaysia untuk mempermudah prosedur bagi Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang hendak pulang ke Indonesia. Demikian disampaikan oleh [...]

Indonesia Minta Malaysia Perpanjang Program Re-hiring

06 Juli 2017 3

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Malaysia yang memberlakukan Program Re-hiring (mempekerjakan kembali) sebagai salah satu cara menangani pekerja migran ilegal. Rehiring [...]