Rabu, 21 Desember 2016 15:09 WIB 0 Komentar 264 Dilihat
Menaker Hanif: Program Desmigratif Melengkapi Perlindungan TKI

Menaker Hanif: Program Desmigratif Melengkapi Perlindungan TKI

Madiun--Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri berharap melalui program desmigratif (desa migran produktif), desa yang banyak menyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja di luar negeri dapat diberdayakan. Tidak hanya bagi TKI yang bekerja di luar negeri saja, tetapi pemberdayaan tersebut juga diperuntukkan bagi keluarga TKI. Dengan demikian masyarakat yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap pekerja di luar negeri, memiliki bekal kemampuan dan modal untuk mengembangkan wirausaha di daerahnya. 

"Desmigratif merupakan penanganan TKI secara terintegrasi. Selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa kantong-kantong TKI, desmigratif juga ditujukan untuk melengkapi program perlindungan TKI, desa buruh migran (desbumi), " ujar Menaker Hanif saat memberikan sambutan pada acara peletakkan batu pertama pembangunan perumahan sejahtera TKI Puri Kelapa Gading II, dalam rangka hari buruh migran Internasional di Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/12).

Dalam peletakkan batu pertama perumahan TKI yang terletak di Jalan Raya Dungus, desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Menaker Hanif didampingi staf khusus Huda, Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Soes Hindharno dan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Wisnu Pramono.

Turut hadir menyaksikan Bupati Madium Muhtarom, Wabup Madiun Iswanto, Ketua DPRD Madiun Joko Setiono, Kepala Kepala Pusat Pelayan Terpadu (KPPT) Madiun Joko Lelono, Ketua MUI Madiun M. Shodiq, Kepala Kesbangpoldagri Agus Budi Wahono, Kadisnakertrans Toto Wijianto Purnomo, dan Karo Humas Heri serta ratusan CTKI/TKI.

Dengan konsep tersebut lanjut Menaker Hanif, pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan akan dilibatkan lebih aktif dalam persoalan penempatan TKI. Desa juga akan menjadi pusat informasi komunikasi, bagian integral penempatan, hingga kordinasi terhadap perlindungan TKI sejak pra penempatan hingga purna penempatan. 

"Hal ini menunjukkan pemerintah negara hadir dalam setiap proses penempatan TKI hingga purna menjadi TKI. Balai desa dijadikan sebagai pusat layanan dan perlindungan pertama untuk TKI. Intinya desa harus jadi pusat informasi, " ujarnya.

Selain pemberdayaan TKI dan anggota keluarganya, program desmigratif ini diharapkan mampu menekan tindak pidana perdagangan manusia (human traffiking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya, utamanya desa-desa di provinsi NTT.

Menurut Menaker Hanif, banyaknya permasalahan yang menimpa CTKI/TKI, salah satu kelemahannya adalah TKI kurang memiliki self defence capacity atau kapasitas pertahanan diri. Tak heran, jika di luar negeri banyak ditemukan TKI menjadi obyek pemerasan dan tak diberi gaji bertahun-tahun.

"Sudah selayaknya para calon TKI diberikan kemandirian dalam berproses menyiapkan lebih banyak pilihan tanpa mengurangu aspek perlindungan dan kepastian, " katanya.

Menaker Hanif menjelaskan
pihaknya menginisiasi desmigratif dengan tahap pertama akan dikembangkan di 50 kabupaten/kota dengan target 100 desa, dimana tiap kabupaten sasar program akan memilih 2 desa sebagai desmigratif. Desmigratif  yang mengusung konsep pelatihan berbasis masyarakat meliputi pelatihan, produksi dan pemasaran 

"Progam ini akan dipadukan dengan program Kemendes one village one product. Untuk. Mewujudkan desmigratif, Kemnaker kerjasama dengan Kemendes bantuan sarana produksi, Kredit Usaha Rakyat juga dengan koperasi, " ujarmya.
TKI Hidupkan Madiun
Bupati Madiun Muhtarom  berharap agar perumahan TKI memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat baik pra, masa maupun pasca penempatan. Dalam sambutannya mengatakan yang mampu hidupkan pasar di Madiun itu adalah  TKI yang mengirim uang langsung dari luar negeri. 

Menurutnya setiap tahun, sebanyak 2400 TKI di kirim ke berbagai daerah dan berdasarkan data Bank Indonesia (BI)  devisa yg masuk ke Madiun sebesar Rp256Miliar setiap tahunnya. 

"Angka itu mampu menghidupkan di kabupaten Madiun. Kalau tiap bulan 8juta, maka tiap keluarga, maka akan dapat tiap tahun senilai Rp106juta. Signifikan jika dibandingkan dengan petani, " katanya.

Lihat Berita Yang Lain

Moratorium Tidak Dicabut, Sistem Baru WNI Bekerja di Saudi Disepakati

17 Oktober 2017 0

Disamping itu, juga disepakati bahwa fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap ekspatriat RI yang mengalami masalah di Saudi.

Akhirnya Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPMI Dibawa ke Paripurna

13 Oktober 2017 0

Kesepakatan tersebut tercapai pada pengambilan keputusan tingkat I, dalam rapat gabungan antara Komisi IX DPR dengan pemerintah di gedung DPR Jakarta, Kamis (12/10/2017) malam.

Menaker Hanif Ingatkan Atase Ketenagakerjaan Jangan Hanya Berkutat Masalah TKI

18 September 2017 0

Sebagai perwakilan Kemnaker Indonesia di luar negeri, Atnaker juga terkait dengan persoalan ketenagakerjaan secara umum, seperti informasi pasar kerja (labour market information), pelatihan vokasi [...]