Selasa, 15 Agustus 2017 16:34 WIB 0 Komentar 517 Dilihat
Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Klaim Asuransi bagi TKI

Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Klaim Asuransi bagi TKI

TANGERANG – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakirididampingi  Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberikan santunan klaim kepada Eni Purwanti, calon TKI asal Lampung yang meninggal sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.

 
Ini merupakan pembayaran  klaim pertama setelah transformasi asuransi TKI dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Agustus 2017 sesuai dengan Permenaker No. 7 Tahun 2017.

 
“Atas nama pemerintah, kami turut berduka kepada keluarga almarhumah yang meninggal pada saat berproses bekerja di luar negeri,” kata Menaker saat memberikan santunan klaim kepada ahliwaris di kator BPJS Ketenagakerjaan Cikokol Tangerang, Selasa, (15 /8).

 
Eni adalah calon TKI asal Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung yang hendak bekerja di Taiwan. Ia mengalami kecelakaan kerja saat mengikuti pelatihan pra penempatan kerja di kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta  (PPTKIS), PT Bina Adidaya Mandiri Internasional di Tangerang, Banten.

 
Meski belum genap seminggu terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan, almarhum menerima santunan klaim sesuai haknya. Kecelakaan kerja merupakan salah satu perlindungan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan. 
Santunan klaim diterima oleh suami almarhum, Iwan Sunaryo. Santunan klaim yang diterima sebesar Rp 85 juta dan beasiswa untuk satu orang anak sampai lulus sarjana.

 
Menaker Hanif mengatakan perlindungan TKI melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan  salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan sosial kepada TKI. Dengan demikian, keluarga yang ditinggalkan juga diringankan beban ekonominya. 

 
“Risiko yang muncul dalam pekerjaan bisa datang kapan saja. Oleh karenanya, perlindungan sosial menjadi sangat penting bagi seluruh pekerja,  termasuk bagi TKI," kata Hanif.

 
Menaker juga menjelaskan, terkait kesejahteraan pekerja, hendaknya tak hanya dilihat dari besarnya upah semata. Selain upah, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui skema lain, seperti jaminan sosial, transportasi untuk pekerja, perumahaan untuk pekerja, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya.

 
Dalam kesempatan tersebut, suami korban, Iwan Sunaryo menyatakan terimakasih atas santunan klaim yang diterimanya. “Meski kami sedih, kami merasa santunan klaim ini meringankan beban kami. Apalagi ada beasiswa hingga sarjana bagi anak kami,” ujarnya. 

 
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, pihaknya berkomitmen memberikan perlindungan kepada TKI secara mudah dan cepat.

 
"Kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk TKI", tutur Agus.

 
Agus juga menghimbau kepada seluruh pekerja agar memastikan dirinya miliki jaminan sosial. Sehingga jika terjadi risiko yang bisa datang kapan saja, tidak membebani keluarga.

 
BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat kepada TKI melalui  tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) yang bersifat wajib, serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat sukarela. Terdiri atas tiga tahapan perlindungan, yaitu pra penempatan selama 5 bulan, saat penempatan selama 25 bulan dan pasca penempatan selama 1 bulan.

 
Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

KBRI Amman Jordania Siap Dukung Sistem Atnaker Online Kemnaker RI

22 November 2017 0

Dalam rangka memperkuat sistem pelaporan dan kinerja Atnaker di luar negeri, Kemnaker  RI mengembangkan sistem dan aplikasi Atnaker Online. Untuk bisa beroperasi secara maksimal dengan pelaporan [...]

Pemerintah Pulangkan TKI Penderita Virus Otak dari Taiwan

11 November 2017 0

BANTEN----Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjemput kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Eko Wahyu Saputra [...]

Pengirim TKI Ilegal Diancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 15 Miliar

06 November 2017 0

JAKARTA – Sesuai degan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia [...]