Jumat, 02 Maret 2018 18:52 WIB 0 Komentar 3410 Dilihat
Malaysia Berharap Indonesia Tak Moratorium Pengiriman Pekerja Migran

Malaysia Berharap Indonesia Tak Moratorium Pengiriman Pekerja Migran

JAKARTA – Pemerintah Malaysia berharap kepada Indonesia untuk tidak memoratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Permohonan tersebut disampaikan langsung Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim kepada Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanif Dhakiri, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat 2 Februari 2017.
“Kebijakan moratorium adalah hak pemerintah Indonesia, namun kami berharap hal itu tidak dilakukan,” kata Datuk Sri

Menurutnya, antara Malaysia dan Indonesia sama-sama membutuhkan  atas  keberadaan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Suplay-nya dari Indonesia, demand-nya Malaysia. Sama-sama membutuhkan, tinggal diperbaiki aturannya”. 
Wacana moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia mengemuka, menyusul kasus meninggalnya pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur Adelina Lisao, bulan lalu. Ia meninggal setelah disiksa dan mendapatkan perlakuan tak manusiawi dari majikan.
Atas kejadian tersebut, pada kesempatan tersebut, Datuk Sri juga menyampaikan permohonan maaf serta menyatakan jika pemerintah Malaysia serius menangani masalah tersebut. “Proses persidangan terhadap pelaku sedang dijalankan. Tuntutan hukum  maksimalnya adalah hukuman mati. Pihak yang terlibat mempekerjakan almarhum secara illegal juga diproses hukum,” jelasnya.
Menteri Hanif mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia meminta agar Malaysia melakukan beberapa hal terkait kasus Adelina maupun hal-hal lain terkait pekerja migran secara umum. Khusus terkait kasus Adelina, Menteri Hanif mendesak Malaysia memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku di Malaysia.

Penegakan hukum juga diberlakukan kepada pihak lain yang terlibat dalam mempekerjakan Adelina secara illegal, serta mencabut izin  perusahaan yang menjadi agen Adelina. “Kepolisian Indonesia juga telah menahan tiga orang yang terlibat pengiriman Adelina secara illegal,” kata Menteri Hanif.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga menyayangkan sikap Malaysia yang tak segera memperbarui nota kesepahaman (MoU) kerjasama penempatan dan penerimaan pekerja migran dengan Indonesia. MoU tersebut telah berakhir sejak Maret 2016. Sudah dua kali pemerintah Indonesia meminta MoU diperbarui, namun hingga saat ini belum juga ada respons positif dari Malaysia.

“Indonesia mempertimbangkan untuk moratorium penempatan pekerja migran ke Malaysia, jika Malaysia serius menangani kasus Adelina serta tak segera memperbarui MoU,” tegas Menteri Hanif.
Moratorium bukan sesuatu hal yang tak mungkin, mengingat sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia hanya dilakukan di negara-negara yang memiliki MoU dengan pemerintah Indonesia.
“Jika Malaysia ingin memperbaiki MoU, harus ada target waktu, kapan MoU akan disepakati,” kata Menaker. 

Atas desakan tersebut, Duta Besar Malaysia mengundang Menaker Hanif hadir ke Kuala Lumpur untuk membicarakan MoU bulan depan. Menaker menyambut baik undangan tersebut tapi belum bisa memastikan waktunya. (*)


 
Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Kemnaker –APJATI Tandatangani MoU Soal Pekerja Migran

07 Mei 2018 0

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) tentang optimalisasi pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) [...]

Kemnaker Fasilitasi Bantuan Bagi Keluarga Almarhum M Zaini, TKI yang Dieksekusi Mati di Arab Saudi

24 April 2018 0

Jakarta -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan bantuan bagi keluarga Almarhum (Alm) M. Zaini Misrin Arsyad, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) yang dieksekusi mati di Arab Saudi [...]

Indonesia – Qatar Perkuat Kerjasama Penempatan Pekerja Migran Melalui Mou Baru

19 April 2018 0

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Hery Sudarmanto saat menerima Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed Bin Jassim Al-Hamar di kantor Kemnaker pada Kamis (19/4).