Rabu, 27 Februari 2019 21:02 WIB 0 Komentar 543 Dilihat
Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker Resmikan LTSA Ponorogo

Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker Resmikan LTSA Ponorogo

Ponorogo--Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelidungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) di kantor Disnaker kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu (27/2/2019).

"LTSA di Ponorogo ini merupakan bukti konkret hadirnya negara di tengah masyarakat dalam melindungi hak migrasi setiap warga negara. Kepedulian negara terhadap pekerja migran merupakan suatu keharusan, " kata Staf Ahli Menaker bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) Irianto Simbolon didampingi Karo Humas Kemnaker Soes Hindharno.

Peluncuran LTSA PPPMI dihadiri oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Kadisnakertran provinsi Jatim Himawan Etsu, Kadisnakertrans kabupaten Ponorogo Bedianto, pejabat BNP2TKI, pejabat Kepolisian, pejabat Imigrasi dan 400-an calon PMI.

Irianto Simbolon mengatakan LTSA bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran. Tak hanya itu, LTSA juga memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan calon PMI atau PMI dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja Indonesia.

Keberadaan LTSA di kabupaten Ponorogo sangat penting mengingat Ponorogo merupakan salah kantong pekerja migran terbesar di Indonesia.

Dengan keberadaan LTSA ini pemerintah berharap bisa mencegah masyarakat Ponorogo menjadi korban perdagangan manusia. "Melalui LTSA, masyarakat Ponorogo akan diajak melalui prosedur yang benar jika ingin bekerja ke luar negeri sehingga mereka tidak menjadi korban," kata Irianto.

Menurut Irianto, penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan tanggung jawab negara dan lebih penting lagi melakukan save migran. Jadi betul-betul tenaga yang bekerja keluar negeri itu aman.  "Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya, " kata Irianto.

Mengenai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural, lanjut Irianto, Kemnaker telah menginisiasi pelayanan satu atap di seluruh asal daerah pekerja migran. Saat ini sudah 33 LTSA di daerah asal pekerja migran.

Soes Hindharno menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah kabupaten Ponorogo yang telah mewujudkan terbentuknya LTSA sesuai mandat Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

"LTSA merupakan kewenangan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan terhadap calon PMI dengan mudah, murah dan solutif yang dikoordinir Kadisnaker setempat, " katanya.

Karo Humas mengatakan CPMI wajib memiliki kompetensi sebelum bekerja ke luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja dan berharap penempatan keluar negeri tidak hanya menjadi urusan dari pemerintah saja. "Melainkan stakeholder terkait termasuk peran serta masyarakat, " ujarnya.

Di LTSA Ponorogo ini melayani urusan CPMI/PMI secara terpadu terkait dengan dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui mediasi.

Sementara Bedianto mengungkapkan tahun 2018, sebanyak 6000 pekerja migran asal kabuaten Ponorogo telah berangkat keluar negeri. "Total hingga saat ini, sebanyak 35.000 pekerja migran dari Ponorogo yang bekerja di luar negeri, " katanya.

 

Biro Humas Kemnaker

Lihat Berita Yang Lain

Komunitas Diaspora Diminta Bantu Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran

13 Agustus 2019 0

Kementerian Ketenagakerjaan menilai Komunitas Diaspora Indonesia (KDI) memiliki peran strategis dalam merangkul Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai elemen dalam diaspora Indonesia. Mengingat [...]

Hingga 2019, Kemnaker Bangun 402 Desmigratif

07 Agustus 2019 0

Sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) sejak tahun 2016. Hingga tahun 2019, sebanyak 402 [...]

Tahap Akhir Pemulangan Pekerja Migran Lewat Program Amnesti Yordania

12 Juni 2019 1

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Amman memfasilitasi kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) dan 14 anak yang lahir dari PMI yang melakukan hubungan tidak resmi dengan laki-laki warga negara [...]